REUNI AKBAR ALUMNI 1989 SMPN 1 SAPE TAHUN 2019 JUMPA KANGEN GENERASI BIRU 1989MERAJUT UKHUWAH, MENYAMBUNG SILATURRAHIM ZELLOVER INDONESIA BEROJENG, BERGEMBIRA & BERAMAL BERSATU DALAM CANDA & TAWA DI UDARA dan DI DARAT

Kamis, 30 Agustus 2018

DPK GEPENTA SUKABUMI LAHIR DARI SEMANGAT ANAK MUDA KABUPATEN SUKABUMI MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI CENGKRAMAN NARKOBA

Sukabumi  Agustus 2018

Deni IM Gunawan mendapatkan amanah dari Warga Sukabumi Propinsi Jawa Barat sebagai tokoh Pemuda, kepercayaan tersebut dikukuhkan oleh Ketua Umum DPN GEPENTA DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH. sebagai Katua DPK GEPENTA SUKABUMI Tahun 2016.

Kepercayaan dan kesempatan sebagai Pengurus DPK GEPENTA SUKABUMI merupakan satu kehormatan yang sangat membanggakan bagi seluruh Pengurus DPK GEPENTA Sukabumi. Berkiprah langsung bersama Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian berserta sekuruh Tokoh Masyarakat yang peduli dalam derap langkah dan visi dan misi yang sama untuk masa depan anak-anak Sukabumi khususnya dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.

Selain kegiatan penyuluhan Bahaya Narkoba dikalangan remaja (Pelajar dan Mahasiswa) DPK GEPENTA Sukabumi juga terus bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya dalam menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat yang aman damai, menjaga perbedaan suku, ras dan agama di Kabupaten Sukabumi agar menjadi satu kekuatan yang utuh untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi.

Pelaksana dan penyelenggara tegaknya hukumpun kami sambangi dalam rangka menyamakan persepsi penanganan kasus-kasus hukum baik narkoba, gangguan keamanan intensitas rendah seperti tawuran maupun gangguan keamanan intentitas tinggi yang mengancam keutuhan dan keberagaman masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya dan NKRI umumnya. Kata Deni IM Gunawan

Kepala-kepala Dinas dibawah jajaran Bupati Kabupaten Sukabumi juga kami sinergikan dengan Program Kerja DPK GEPENTA Sukabumi untuk memantapkan hubungan kerja sama, Pungkas DENI.

Dengan segala kondisi dan keterbatasan DPK GEPENTA Kabupaten Sukabumi bukan menjadi masalah dalam kiprah berjuang menyelamatkan generasi penerus Kabupaten Sukabumi dari kehancuran akibat Narkoba, Tawuran dan Tindakan Anarkisme. Keterbatasan yang ada kami jadikan kekuatan untuk bersatu berjuang saling melengkapi diantara pengurus dan anggota DPK GEPENTA Kabupaten Bumi. Tutup DENI IM GUNAWAN.

red. zuraidbima/08/2018


Selasa, 28 Agustus 2018

DPK TASIKMALAYA BERJUANG BERSAMA BNN MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya, Agustus 2018

Keberadaan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, Anarkisme dan Terorisme di Kota Tasikmalaya mendapat apreseasi dan dukungungan penuh dari Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya.
Ketua Umum DPN GEPENTA DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH. MH. memberikan mandat kepada ARI NUGRAHA untuk memimpin DPK GEPENTA Tasikmalaya.

Berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi dan pencegahan peredaran gelap Narkoba baik dikalangan remaja maupun masyarakat Tasikmalaya umumnya terus digalakkan oleh DPK GEPENTA Tasikmalaya.

ARI NUGRAHA terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait baik di Pemerintah Daerah, Kepolisian Kota Tasikmalaya maupun Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya.
Remaja-remaja Tasikmalaya dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan agar terbangun rasa kebersamaan dan bangga menjadi bagian dari Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkisme (GEPENTA) Kota Tasikmalaya.

Di sekretariat rutin dilakukan pertemuan Pengurus DPK GEPENTA agar selalu tercipta semangat juang diantara pengurus DPK GEPENTA, Kata Ari Nugraha kepada zuraidbima.blogspot.com.

Selain kegiatan rutin sosialisasi bahaya narkoba DPK GEPENTA Kota Tasikmalaya bersama-sama dengan Kepolisian Kota Tasikmalaya mencegah benih-benih Tawuran, Anarkisme dan Terorisme. Menindaklanjuti dan melaporkan kepada pihak kepolisian tindak-tindakan yang mengarah kepada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Tasikmalaya.

Lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi baru kita bertindak, punkas Ari Nugraha.
Mari seluruh warga Kota Tasikmalaya bersama-sama DPK GEPENTA bahu membahu berjuang selamatkan Generasi Penerus Tasikmalaya dari bahaya Narkoba, cegah bersama sejak dini tindakan yang mengarah pada tawuran, anarkisme dan jaga Kota Tasikmalaya dari gangguan terorisme agar tercipta Kota Tasikmalaya yang aman, damai dan sejahtera.

DPK GEPENTA Kota Tasikmalaya harus menjadi barisan yang terdepan. Tasikmalaya jaya NKRI Jaya.

red. zuraidbima/28/08/2018

DIKALA OPOSISI MENGISI RUANG KOSONG, NEGERA HADIR IBARAT MONSTER LEVIATHAN

Lereng Gunung Merapi, 28 Agustus 2018
Oleh: Natalius Pigai
(Kritikus dan Aktivis)

Pasti banyak orang berprasangka  begitu kejamnya judul tulisan ini. Tentu saja judul ini tidak begitu saja jatuh dari langit, ada akar historisnya dan tidak ironis bahwa  landas pijak lahirnya sebuah negara bangsa termasuk Indonesia hadir untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antar individu (homo homini lupus), lantas negeri dihadirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam  rakyat ( Thomas Hobes). Negara ini kita lahir karena adanya sumpa pemuda menyatakan kehendak antar individu melahirkan pejanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis), maka kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat (John Locke). Harus di sadari oleh Presiden Jokowi bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya penjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta merta mengatur sesuai kehendak pribadi, presiden memiliki ruang terbatas yang dibatasi okeh kekuasan yang bersumber dari konstitusi. 

Saya bukan Descartesian atau pengikut Rene Descartes yang mengandalkan kehidupan berlogika dan nalar sebagai sentrum kehidupan. Namun bernalar dan berlogika seringkali menjadi penting tidak hanya di dunia akademia tetapi juga pentingnya logika dalam merancang bangun negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya belum sempurna.

Apakah bernalar jika seorang Presiden yang pemimpin tertinggi sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan perlu membentengi diri dari oposisi pemerintah?. Begitu jahatkah oposisi sehingga seorang Presiden yang juga adalah orang terpilih, terbersih, terbaik dari sisi pengetahuan (Knowledge), ketrampilan memimpin (skills) juga bermental baik (attitute) yang dipilih oleh partai-partai politik melalui tahapan seleksi secara ketat lantas memanfaatkan segala instrumen negara untuk kepentingan kekuasaan dirinya bukan untuk kepentingan umum atau kebaikan bersama (bonum commune).

Ironi. Bahwa saat ini partai-partai yang justru mengusung kader terbaik mereka menjadi Presiden Republik Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kedigdayaan dengan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dari ancaman hanya sekedar tekanan  verbal adalah sesat pikir dan sesat nalar. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengguna kekuasaan yang bersumber dari konstitusi, namun konstitusi negara mengamanatkan kekuasaan Presiden juga Tidak Tak Terbatas. Itu esensi negara yang perlu dipahami oleh Presiden Jokowi. 

Di saat presiden yang berada di Bizantium Kekuasaan yang saban hari disembah sujud oleh semua elemen bangsa justru memanfaatkan semua instrument negara hanya untuk melindungi diri sendiri yang berkuasa luar biasa. Sementara rakyat kecil berjuang setengah mati mencari perlindungan dan keadilan di negeri ini.

Sangat naif, bilamana Presien menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan maka tindakannya merupakan perwujudan nyata dari apa yang sering diungkapkan dan dikhawatirkan rakyat bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang kecil tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan.

Harus disadari bahwa dimana-mana di dunia ini, seorang Presiden hanya dilindungi dari ancaman keselamatan jiwa dan fisik yang terdiri ancaman luar (external treath) dan keamanan dan kenyamanan di dalam negeri. Dalam konteks ancaman ini, semua upaya perlindungan secara protokoler telah diberikan oleh negara sehingga tidak terlalu penting diberi perlindungan secara hukum apalagi terkait ujaran, demonstrasi dari rakyat terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan Presiden Republik Indonesia. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum. Kedaulatan Presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu rakyat berhak mencabut kedaulatan, apalagi hanya sekedar menyampaikan pikirkan, perasaan dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) atas kinerja Presiden. Presiden Pemangku jabatan publik sehingga mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas dan moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat. Presiden juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan Presiden dan pribadi. Sekali lagi bahwa Presiden itu orang yang terseleksi secara ketat termasuk kadar moralitas dan persoalan pribadinya sehingga sejatinya secara otomatis nyaris terhindar atau bahkan jauh dari ujaran kebencian. Namun jika rakyat menyampaikan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian maka tentu saja terdapat persoalan yang serius dan kronis dilakukan oleh seorang presiden yang disegani dan dihormati. Karena itu justru yang harus diperiksa adalah Pemerintahannya yang tidak mempu mendeliver haluan negara kepada rakyatnya, bukan rakyat yang disalahkan. Karena itu saya menduga para pemimpin kita ini bernalar laba-laba, komplicated atau bahasa saya di Papua disebut logika rumit  (bunikigi)!.

Tagar 2019 Ganti Presiden bukan menghina Presiden. Salah besar Prof Jimly Assidiqie menyatakan menghina Presiden. Rakyat tidak menyatakan mengganti Presiden yang sedang berkuasa pada tahun 2018 karena bisa dianggap makar, tetapi 2019 ganti presiden adanya komitmen rakyat untuk melakukan perubahan pimpinan nasional secara konstitusional melalui momentum pemilihan umum 2019. Sangat wajar jika rakyat menggaungkan opini atau
keinginan ganti Presiden dari saat ini dimana sudah memasuki momentum politik Pilpres 2019. Apa yang disampaikan oleh Prof Jimly tentang pasal penghinaan bahwa perlu diketahui bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden itu warisan pemerintah orde baru yang otoriter dan kejam. Jika pemerintah berpandangan kembali sistem kadaluwarsa ini maka reformasi secara substansial belum berjalan secara maksimal. Dan inilah problem serius bangsa ini, dimana kita tersandera dengan pola pikir dan nalar orde baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Padahal tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan Presiden simbol negara. 

Jabatan Presiden itu bukan simbol negara bangsa (nation state simbols) seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika. Secara hukum kekuasaan presiden juga tidak tak terbatas artinya kekuasan presiden dibatasi oleh konstitusi, selain sebagai mandataris MPR juga sebagai warga negara biasa dihadapan hukum. Oleh karena itu Presiden memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan juga kewajiban untuk mematuhi hukum. 

Ada pandangan bahwa tindakan Neno Warisman dan rakyat yang menginginkan ganti presiden 2019 adalah Penghinaan terhadap Presiden merupakan sesat logika dan sesat hukum. Bahkan secara politis akan berbahaya karena selain mengkultuskan individu Presiden, juga apapun yang dikatakan Presiden bisa dianggap sebagai sebuah Titah Raja yang tidak terbantahkan, semacam devine right of the King seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris aband ke-15 yang pada  diakhirnya juga perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta. 

Pada saat ini, kita mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan. Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak memupuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (Powers tens to corrupt and Will corrupt absolutely). 

Sepertinya para politisi dan birokrat gila jabatan dan penjilat terhadap kekuasan. Untuk kepentingan apa dan siapa dari para punggawa ilmu, para profesional, politisi, bahkan preman jalanan sampai mengatur urusan privat seorang warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Jika ada tindakan rakyat dan oposisi yang mengarah pada tindakan yang mengandung unsur pidana maka tanggung jawab pribadi untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ajukan gugatan hukum. Dan presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau Jaksa sebagai pengacara negara. pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus). 

Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 ini adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesar adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal juga secara vertikal antara negara dan rakyat dampaknya terjadi kerusakan fundamental soal kebangsaan. Hal ini patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar orde baru di lingkaran istana negara jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. 

Lereng Marapi,  28 Agustus 2018

Analisa Terhadap TAGAR #2019TetapJokowi

Jakarta, 28 Agustus 2018
Oleh :
DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH
BrigJend. Polisi (PURN)

Salam Gepenta "Haramkan Narkoba cegah tawuran dan anarkis".
Setelah menyampaikan analisa dan evaluasi terhadap tagar #2019GantiPresiden, maka sekarang Dpn Gepenta membuat analisa terhadap tagar #2019TetapJokowi..
Kampanye yang digaungkan terus oleh Pendukung Presiden Jokowi ini juga terlalu emosional belum waktunya masa Kampanye sesuai jadwal KPU. Bakal Calon Presiden belum dimasukkan usulan ke KPU tetapi tagar itu sudah di gaungkan dan merasa itu biasa saja. Sebenarnya hal ini juga sudah menyalahi aturan KPU tetapi Bawaslu tidak memberikan tegoran, sejatinya Bawaslu harus netral. Tagar #2019TetapJokowi, menyenangkan hati pendukungnya, dan rakyat yang merasakan keberhasilan Pembangunan merasa tersanjung karena idolanya sudah mulai kampanye. Tetapi kalau dilihat dari intinya maka dapat dianalisa:

Pertama bahwa belum waktunya Kampanye, maka hal itu tidak seharusnya digaungkan.

Kedua, kalau penyampaian tulisan tulisan akan keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan bidang ekonomi yang dicapai di sampaikan ke publik bukanlah bentuk kampanye karena sudah konsumsi Publik.
Kedua: Pemerintahan Jokowi-Jk akan berahir pada tanggal 17 April 2019 pada waktu diadalan Pilpres, maka setelah itu Jokowi bukan lagi Presiden. Namun kalau menang dan telah diumumkan secara resmi oleh KPU maka Presiden dan wakil Presiden yakni Jokowi-Ma'ruf akan dilantik oleh MPR maka barulah resmi bahwa Jokowi tetap Prwsiden. Namun kalau kalah maka yang dilantik adalah Prabowo-Sandiago. Maka tagar #2019TetapJokowi tidak boleh lagi dipertahankan. Apabila dipertahankan melakukan upaya perlawanan secara tidak sah maka hal ini merupakan perbuatan pidana makar.

Ketiga, kalau pendukung Jokowi panik apabila kalah dalam Pilpres  melakukan kegiatan yang dapat memecah belah bangsa dengan tetap memasang tagar #2019TetapJokowi maka Penguasa yang baru akan menuduhnya merupakan perbuatan Makar dan merongrong kewibawaan Pemerintah.
Oleh karena itu penggunaan tagar #2019TetapJokowi, harus segera di robah. Misalnya #PilihJokowi. Cukup demikian saja, namun di gaungkan dan kampanyekan setelah KPU telah masuk pada masa Kampanye.

Akhirnya disarankan kepada Kelompok Pendukung Jokowi merobah Tagar sebagai fokus kampanye #PilihJokowi.

Demikian juga kelompok pendukung Prabowo mengganti Tagar kampanyenya dengan tagar #2019PilihPrabowo.

Maka dengan demikian tidak salah mengartikan tentang tahun 2019 menjadi tahun ribut dan gaduh bahkan berhadapannya dua kelompok yang siap melakukan perbuatan yang merugikan Bangsa dan Negara Indonesia akibatnya Rakyat yang menderita.

Demikian sebagai saran dari Dpn Gepenta untuk direnungkan semua anak bangsa..
Salam Gepenta..

copyright : zuraidbima 28/08/2018

Senin, 27 Agustus 2018

Analisa dan Evaluasi Terhadap Proposal dan Kampanye Viral dari satu Kelompok #2019GantiPresiden

Jakarta, 27 Agustus 2019
Oleh : 
DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH. MH. BrigJen. Polisi (Purn)

Salam Gepenta. DPN GEPENTA melakukan analisa dan evaluasi terhadap proposal dan kampanye Viral dari satu Kelompok #2019GantiPresiden. Banyak pengamat hukum dan negarawan serta Politikus menilai hal ini biasa tidak ada efeknya.. Tetapi lain dengan tinajauan dari Pengurus Dpn Gepenta. Biasa saja kalau itu merupakan materi Kampanye pada masa Kampanye. Namun apabila kita evaluasi dan analisa tentang kampanye #2019GantiPresiden. Maka kita melihat tahun 2019 mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Pilpres pada tanggal 17 April 2019.. Pertama. Kalau dilakukan pemaksaan kehendak mengganti Presiden Jokowi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 16 April 2019 maka pergantian itu inkonstitusional. Kelompok #2019GantiPresiden berencana melakukan kegiatan yaitu makar dan kudeta. Atau melakukan penekanan kepada Presiden Jokowi seperti yang terjadi kepada Presiden Suharto. Ada yang mengorganisir mengerahkan massa ke Istana Negara dan MPR dan DPR memaksa Presiden Jokowi untuk Lengser menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden atau oranglain yang dipersiapkan pengganti Presiden dan Wakil Presiden secara Paksa. Apabila hal seperti ini terjadi maka TNI dan POLRI serta rakyat yang setia kepada Pemerintahan Jokowi-JK dan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila harus ditanggulangi dengan Perlawanan Rakyat Semesta. Menggagalkan upaya makar dan memaksa Presiden/wapres mengundurkan diri.     Kedua. Kalau tanggal 17 April 2019 pada hari H Pilpres membuat tidak sempurna pemilihan karena memboikot Pilpres dan memaksakan kehendak menyatakan kelompok itu sebagai pemenang namun belum sempurna pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU maka hal itu merupakan perbuatan pidana Pemilu dan Pilpres serta perbuatan makar. Apabila menggunakan senjata maka itu adalah pemberontakan dan kudeta. Maka mengatasinya adalah dengan Perlawanan Rakyat Semesta. TNI sebagai komponen Utama dan Polri serta Rakyat melakukan penanggulangan dan perlawanan memadamkan makar/kudeta atau pemberontakan itu.    Ketiga. Apabila setelah Pilpres 17 April 2019 kelompok #2019GantiPresiden menang dalam Pilpres dan telah diumumkan oleh KPU secara benar sesuai dengan Undang2 Pilpres maka capres/Cawapres benar melalui upaya konstitusi di lantik oleh MPR RI maka sahlah pergantian Presiden. Tetapi kalau Presiden Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pilpres 2019 kemudian dilantik oleh MPR RI, tetapi kemudian kelompok #2019GantiPresiden memaksakan kehendak dengan segala upaya baik dengan rencana dan perbuatan melakukan pemboikotan dan perlawanan baik dengan senjata api ataupun senjata tajam dan alat lain melakukan perlawanan kepada Pemerintah yang sah dan melawan aparat serta menganiaya dan membunuh yang Pro Pemerintah berdasarkan Pancasila maka harus dilakukan upaya penanggulangan dan perlawanan secara Rakyat semesta. TNI dan POLRI dikerahkan bersama rakyat Indonesia yang pro Pemerintah dan Kobstitusi NKRI berdasarkan Pancasila melawan dan melumpuhkan serta memberantas makar atau pemberontakan itu secara semesta. Oleh karena itulah seluruh warga dan Kader Gepenta bersama rakyat Indonesia lainnya waspada dan maju kedepan mendukung dan membantu TNI dan POLRI untuk menciptakan Indonesia Negeri Aman dan Damai agar tercapai cita cita luhur Bangsa Indonesia Masyarakat adil dan makmur. Demikian analisa dan evaluasi terhadap slogan kampanye #2019GantiPresiden.. Salam Gepenta "Haramkan Narkoba Cegah Tawuran dan Anarkis" JAYALAH INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945..

Copyright zuraidbima.blogspot.co.id

RAPAT KOORDINASI TIM PUSAT dan TUAN RUMAH KOPDARNAS IV ZELLO INDONESIA

Ciwidey Bandung, 26 Agustus 2018
Persiapan KOPDAR Nasional IV ZELLO INDONESIA telah memasuki tahapan mempersiapkan Lokasi Kegiatan, menentukan hari dan tanggal Pelaksanaan.
Dalam kesempatan sekaligus Launcing Chanel ZELLO BARAYA JAWA BARAT, Minggu 26 Juni 2018 Tim KOPDARNAS Pusat diwakili oleh Bang Bodong (Aank) dan Zuraid Bima memimpin Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi dan Hari,Tanggal,Bulan dan Tahun Kegiatan.
Rapat berlangsung sangat seru dan antusias ZELLOVER BANDUNG terlihat bersemangat menanggapi segala penyampian dari Perwakilan Tim KOPDARNAS Pusat, Zellover Bandung sebagai Tuan Rumah Siap dengan segala sesuatu untuk menerima ZELLOVER seluruh Pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
KOPDARNAS IV Inshaa Allah akan dihadiri oleh Zellover Mancanegara ; Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong, Arab dan Amerika. Diperkirakan 25-50 orang perwakilan ZELLO Dunia hadir di Bandung.
Selengkapnya Tonton Video di bawah ini :

Setelah penentuan lokasi Kegiatan di daerah CIKOLE Bandung Barat TIM KOPDARNAS membahas baget biaya minimal yang dibutuhkan untuk terlaksananya Acara KOPDARNAS IV di BANDUNG Jawa Barat, Total biaya yang dibutuhkan kalau dibagi rata atau ditanggung bersama oleh minimal ZELLOVER BANDUNG perkiraan 150 orang saja  dari ribuan ZELLOVER yang tersebar di wilayah Propinsi Jawa Barat cuma Rp. 220.000,- per orang dengan jangka waktu 3 bulan full persiapan.
Setelah semuanya mantap disepakati Tim Pusat menyerahkan sepenuhnya Persiapan tersebut kepada Tim Tuan Rumah, baik penggalangan Dana maupun kegiata lain yang mendukung terlaksananya KOPDARNAS IV ZELLO INDONESIA.
Diputuskan hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 dan 2 Desember 2018 berlokasi di CIKOLE Bandung Barat dengan Tema "Gotong Royong ZELLOVER Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Komunikasi ZELLO".


RED. ZURAID BIMA 27/08/2018

DPK GEPENTA BIREUN ACEH, BERGERAK BERSAMA PEMDA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA, TAWURAN DAN ANARKISME

Aceh, Agustus 2018.
DR.Drs. Parasian Simanungkalit, SH.MH (Berpeci)
DPK GEPENTA BIREUN terbentuk atas keprihatinan maraknya penyalahgunaan Narkoba, maraknya tawuran dan anarkisme dan semangat juang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terpilih sebagai Ketua DPK GEPENTA Bireun Periode 2018-2023 YUSRI, S.Sos yang dihadiri oleh Ketua Umum DPN GEPENTA DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH,MH. mengukuhkan dan melantik langsung Pengurus DPK GEPENTA Bireun pada Tanggal 10 Maret 2018 diaula Pemerintah Daerah Birieun.
DPK GEPENTA Bireun salah Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan sebutan Propinsi Serambi Mekkah, letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi daerah yang paling rawan dalam peredaran gelap narkoba, lebih-lebih Aceh sudah sangat terkenal tumbuh subur tanaman ganja yang merupakan salah satu jenis narkoba yang sangat mudah di dapatkan oleh masyarakat.
Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia terus digalakkan dengan berbagai kegiatan oleh DPK GEPENTA Bireun. Semangat Cinta Tanah Air dituangkan dalam kegiatan Seminar Penguatan Persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan usaha nyata DPK GEPENTA Bireun dalam menjaga kondisi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasa-masa maraknya saling ajek karena beda Partai Politik, Beda Pilihan Calon Pemimpinan Daerah maupun Negara.
"Merajut Kebersamaan Dalam Penguatan Persatuan NKRI" merupakan tema kegiatan seminar dan dibuka langsung oleh Ketua DPK GEPENTA Bireun YUSRI, S.Sos.
Seminar dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Anggota GEPENTA Bireun dengan Narasumber dari kalangan Pemerintah Daerah, Akademisi dan Kepolisian, dihadiri kurang lebih 70 orang (Rabu, 25 Juli 2018) lalu.
Ketua DPK GEPENTA Bireun berharap dengan Siminar tersebut semakin menguatkan langkah DPK GEPENTA Bireun bersama pihak-pihak terkait dalam usaha mencegah peredaran gelap narkoba, mencegah tawuran, anarkisme serta kebersamaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.

red. zuraidbima/27/08/2018

Sabtu, 25 Agustus 2018

DPK GEPENTA KABUPATEN BEKASI 15 TAHUN BERSINERGI DENGAN PEMDA, TNI & POLRI

Bekasi, Agustus 2018
SUSILO B. (Paling Kiri)
Dewan Pimpinan Nasional GEPENTA Melantik dan mengukuhkan SUSILO BUDIANTO sebagai Ketua DPK GEPENTA KAB. BEKASI, dari periode 2005 hingga saat ini DPK GEPENTA KAB. BEKASI masih dibawah komando Susilo B.

Dalam kiprahnya sebaga lembaga sosial dan lembaga kontrol terus ambil bagian secara aktif baik di era Pemerintah H Saadudin sebagai Bupati hingga saat ini Kabupaten Bekasi dipimpin dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN.

Keterlibatan langsung DPK GEPENTA KAB BEKASI dalam setiap Program Kerja Pemerintah Daerah khususnya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba, pencegahan Tawuran dan Anarkisme maupun Terorisme GEPENTA KABUPATEN BEKASI selalu tampil digaris depan.

Kepercayaan Pemerintah Daerah tidak langsung didapatkan dengan gampang, Perjuangan dan andil Ketua DPK GEPENTA dan dukungan DPN GEPENTA menjadi faktor penentu. Susilo Budianto sebagai Ketua DPK GEPENTA Kab. BEKASI Mendapatkan satu pengakuan dari Pemerintah Daerah masuk sebagai salah satu Tim Pendamping Pemda Kab. BEKASI melalui Kesbangpol.

Berbagai penghargaan baik dari DPN GEPENTA DR. Drs. Parasian Simanungkali, SH. MH. maupun dari kedua Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi dari masing masing Periode selama berkiprah diraih oleh Ketua DPK GEPENTA KAB. BEKASI.
Perjuangan tanpa kenal lelah ditunjukkan oleh Ketua DPK GEPENTA KAB BEKASI hingga saat ini, bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mendapatkan kepercayaan menjadi tim Sosialisasi dan Pencegahan Peredaran Narkoba merupakan salah satu prestasi dan dari hasil kerja kerasnya memimpin DPK GEPENTA KAB. BEKASI.

ZuraidBima25/08/18 

GEMPA LOMBOK HARUS DITANGANI SECARA NASIONAL

Jakarta, Agustus 2018
DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH (TENGAH)
Polemik Penanganan Korban Bencana Gempa Lombok seminggu terakhir sangat ramai bahkan menjadi topik yang sangat viral, baik media cetak maupun media sosial, digital dan televisi.
Empati dan kepedulian akan penanganan yang baik terhadap anak bangsa yang tertimpa musibah bencana alam  secara Nasional gaungnya sangat kencang dan cepat menyebar serta viral seluruh media bahu membahu menuangkan pendapat ada pro dan kontra berbagai pendapatpun muncul. Tokoh Muda Energik di Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkisme (GEPENTA) EMRUS SIHOMBING pendapat dan tulisannya jadi viral karena hampir semua media cetak dan on line memuat paparan EMRUS tentang Pentingnya Pemerintah Pusat menangani secara nasional korban Bencana Gempa di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. "Bencana Lombok Sudah Saatnya Dinyatkan Bencana Nasional" begitulah salah satu judul beritanya.
EMRUS SIHOMBING
Empati juga datang dari mantan Perwira Tinggi Kepolisian, Jenderal Bintang Satu yang sudah Purnawirawan ini bahkan memberikan perhatian khusus dengan mengupload Video dan menyampaikan secara langsung di media sosial facebook dan WA. Veteran Pejuang dalam masa-masa mempertahankan dan mengisi awal-awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Putera Tapanuli DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GEPENTA (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkisme) dengan Jiwa dan Raga Nasionalisme dan Kebangsaan yang tinggi dalam menjaga dan merawat kebhinekaan NKRI, merasakan penderitaan apa yang dialami oleh Masyarakat Lombok saat ini. Dengan berbagai cara berusaha memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan, yang salah satunya adalah mengupload video di media sosial, karena beliau yakin Presiden Joko Widodo pasti akan melihat/menontonnya.
Tonton Video di bawah ini :


Beberapa hari kemudian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjawab semua masukan seluruh tokoh dan masyarakat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penanganan Korban GEPENTA LOMBOK SECARA NASIONAL. Alhamdulillah...
Semoga dengan keluarnya Inspres ini apa yang tadinya belum bisa tertangani dengan baik bisa lebih baik serta merata sampai ke pelosok-pelosok terpencil di Lombok Nusa Tenggara Barat.

red. zuraidbima.blogspot.com/agustu-2018

Jumat, 24 Agustus 2018

KILAS BALIK DPK GEPENTA TANGERANG SELATAN (DILANTIK KETUA UMUM DPN GEPENTA)

Jakarta, 24 Agustus 2018
DR Drs Parasian Simanungkalit, SH. MH Brigjend Pol (P)
Melantik Pengurus DPK GEPENTA Tangerang Selatan
Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkisme Kabupaten/Kota Tangerang Selatan dilantik oleh Ketua Umum DPN GEPENTA DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH hari Minggu 6 Maret 2016 lalu. Terpilih sebagai Ketua DPK GEPENTA Kota Tangerang Selatan BISRI HAERUDIN.
Foto Bersama Pengurus DPK GEPENTA TANGERANG SELATAN
Dalam kiprahnya sebagai Lembaga Sosial Kontrol Masyarakat kehadiran GEPENTA Tangerang Selatan merupakan bagian penting dari Gerakan Menyelamatkan Anak Bangsa dari Bahaya Narkoba, Tawuran dan Anarkisme bersama Pemerintah Daerah, TNI dan POLISI di Kota Tangerang Selatan.
ABDUL WAKID Bersama KAPOLRES TANGERANG SELATAN
Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Kota Tangerang Selatan terus dilakukan oleh Pengurus DPK GEPENTA Kota Tangerang Selatan dalam memaksimalkan Peran Sertanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah perederan gelap narkoba dikalangan remaja dan masyarakat Tangerang Selatan pada umumnya.
Rapat Konsolidasi Pengurus DPK GEPENTA Tangerang Selatan
Dalam internal Organisasi Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota GEPENTA Tangerang Selatan terus dilaksanakan secara rutin guna evaluasi dan konsolidasi pelaksanaan masing-masing Pengurus DPK GEPENTA
Memperkuat secara internal Organisasi agar menjadi satu kekuatan dan dapat bersinergi dengan baik bersama pihak Pemerintah Daerah, jajaran Kepolisian dan TNI serta seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai wujud bela negara mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

red. zuraidbima.blogspot.com

TNI dan POLRI Mensosialisasikan Keberhasilan Pembangunan di Indonesia

Jakarta, 24 Agustus 2018
Oleh : BrigJen.Pol (P) DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH. MH.
BrigJend.POL (P) DR.Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH
(Tengah)
Presiden Jokowi menyatakan dan menegaskan kembali tugas TNI dan POLRI mensosialisasikan keberhasilan Pembangunan di Indonesia.  Sebenarnya tugas ini adalah bagian dari tugas Binwil, Binmas dan Binter, sebagai aparat Negara dan Pemerintah. Pembinaan wilayah atau Binwil itu merupakan tugas setiap aparatur pemerintah sipil yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dicapai dan belum dicapai dalam pelaksanaan Pemerintah. Demikian juga POLRI sebagai pengemban tugas Pembinaan Masyarakat atau Binmas baik di Pusat maupun di daerah setiap Perwiranya merupakan pelaksana Binmas mensosialisasikan keberhasilan dan yang belum dilakukan Pemerintah. Demikian juga Pembinaan Teritorial yang di emban oleh TNI maka setiap perwira TNI mempunyai tugas untuk mensosialisasikan cinta tanah air melalui keberhasilan pemerintah dan juga menyampaikan apa yang dibutuhkan di teritorialnya untuk peningkatan kecitaan rakyat kepada tanah air.
Mengapa tugas Binwil, Binmas dan Binter itu kurang menggaung selama ini, karena masing masing pemegang otoritas pembinaan itu terlalu larut dalam masalah Politik dan demokrasi. Karena dianggap hanya pemerintah yang boleh menyampaikan keberhasilan pembangunan pemerintah yang takut dituduh mencampuri atau turut dalam alam kampanye keberhasilan  Pemerintah yang mendukung Pimpinan Negara maka dengan demikian tidak Netral atau sudah mendukung peribadi Presiden dengan kabinetnya.
Sekarang tugas itu di nyatakan kembali dan memang sudah ada sejak dahulu kala bahwa sosialisasi hasil.pembangunan merupakan bagian dari tugas para pejabat Binwil,Binmas dan Binter. Aparat sipil, Polri dan TNI mempunyai tugas sosialisasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai atau sedang dilaksanakan kepada masyarakat.
Tugas itu tidaklah menyatakan ketidak netralan tetapi merupakan inti dari apa yang telah di tuangkan dalam tugas Binwil, Binmas dan Binter dalam mewujudkan Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
#73TahunIndonesia
CopyRight zuraidbima.blogspot.co.id 24/08/2018

Kamis, 23 Agustus 2018

4 POIN UTAMA DEKLARASI DAMAI PILKADES KEC TAMBUN UTARA

Tambun Utara, Juli 2018
Dalam Rangka Menjaga Agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Aman, Damai dan Demokratis Camat Tambun Utara Drs. DODO HENDRA RASIKA, S.I.P. didampingi Kapolsek dan Dandim Tambun mengumpulkan seluruh Calon Kepala Desa se Kecamatan Tambun Utara, 13 Juli 2018 lalu untuk melaksanakan kegiatan Deklarasi Damai Bersama.
4 (Empat) Poin Utama Kesepakatan Damai tersebut dibaca oleh seluruh Kontestan Sebagai Sumpah, sebagai berikut :
  1. Mentaati Seluruh Ketentuan dan Perundangan-undangan yang berlaku dan Juga Hasil Musyawarah Bersama tentang Pelaksanaan Pilkades
  2. Mentaati Aturan Hasil Seleksi Bakal Calon dan Menerima Hasil Pemilihan baik menang ataupun kalah pada Pemilihan Kepala Desa tanggal 26 Agustus 2018
  3. Menjaga dan Mendukung Keamanan Masyarakat, Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara khususnya masyarakat Desa tempat pelaksanaan PILKADES berlangsung.
  4. Bersedia menyelesaikan sengketa PILKDES dengan cara musyawarah dan mufakat dan atau melalui jalur mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Video Dokumentasi di bawah ini akan menjadi Saksi Janji/Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa se-Kecamatan Tambun Utara !.


red.zuraidbima.blogspot.com

Rabu, 22 Agustus 2018

HUT 73 BRIGJEND POL (P) DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT SH MH & HUT KEMERDEKAAN RI 73 2018

Jakarta, Agustus 2018
Oleh : ZURAID BIMA
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Tulisan ini saya dedikasikan sebagai Ungkapan Rasa Syukur dan Terima Kasih atas Jasa-Jasa Para Pahlawan Yang Telah Gugur Merebut dan Mempertahnkan Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pahlawan Yang Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Yang Masih Hidup Hingga 73 Tahun Indonesia Merdeka yang salah satu diantaranya Ketua Umum DPN GEPENTA dan LEGIUM VETERAN RI, DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH BrigJend Pol. (Purn).
BrigJend Pol (Purn) DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH.
Lima Tahun lalu tepatnya bulan Juli 2013 seorang sahabat ,  Susilo B. memperkenalkan saya pada salah satu Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang namanya GEPENTA (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkisme.
ORMAS yang dicanangkan oleh KAPOLRI Jenderal Polisi Drs. RUSMAN HADI, SH. pada Tanggal 8 Desember 1999 dan kemudian dibentuk dan didirikan menjadi ORMAS pada tanggal 10 November 2000 (Tepat Pada Hari Pahlawan) dimana Ketua DPR RI  Ir. H. AKBAR TANJUNG sebagai Dewan Pembina, atas dasar keprihatinan Kondisi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kala itu baru masuk pada era Reformasi, porak-poranda, pertikaian antar kelompok dan peredaran gelap narkotika semakin mengancam kelanjutan kehidupan Berbangsa dan Bernegara serta masa depan Generasi Penerus Tegaknya NKRI.
BrigJend Pol. Parasian Simanungkalit yang kala itu Perwira Tinggi pada Asops Kapolri diberi amanah sebagai Pembina GEPENTA yang kemudian kesepakatan bersama ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GEPENTA, menjadi tonggak sejarah awal perjalanan Perjuangan Anak Bangsa berdarah Sumatera Utara Pensiunan Brigade Mobil (BRIMOB) yang pernah merasakan Pertempuran Perang Dwi Kora di hutan belantara di Semenanjung Malaya Johor dan konflik/konvrontasi dengan Malaysia. Putera terbaik Tapanuli Tengah Sumatera Utara yang lahir 73 Tahun lalu adalah Putra Pejuang Kemerdekaan yang mengalami masa-masa revolusi mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, ditempa oleh situasi dan kondisi Bangsa dan Negara hingga menjadi salah satu Petinggi POLRI membawa NKRI menuju Negara yang sangat disegani dikawasan Asia Tenggara.

Bertepatan dengan 73 Tahun Indonesia Merdeka 17 Agustus 2018 dan Juga Bertepatan dengan Usianya yang ke 73 Tahun merupakan moment yang sangat istimewa dan masih kondisi prima memimpin Organisasi Nasional, mampu memberikan semangat juang dan inspirasi bagi generasi penerus Negara Kasatuan Republik Indonesia.  

Dibawah Kepemimpinan DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH. MH kembali berkiprah dengan berbagai kegiatan yang Nasional yang melibatkan seluruh Pengurus GEPENTA se-Indonesia dengan mengahdirkan POLRI, BNN, BIN, SABER PUNGLI dan KEMENTRIAN DALAM NEGERI dalam Diskusi Publik "Pertahankan NKRI Dengan Perlawanan Rakyat Semesta".

73 Tahun Indonesia Merdeka "Kerja Nyata" membangun Indonesia dari Sabang Sampai Merauke, agar masyarakat Indonesia bisa merasakan dan menikmati Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Para Pahlawan yang telah gugur merebut Kemerdekaan Republik Indonesia.

Moment 73 Tahun Kemerdekaan RI dan 73 Tahun DR. Parasian Simanungkalit, SH. MH yang sangat Istimewa tersebut juga menjadi satu tonggak sejarah bagi seluruh Pengurus dan Anggota GEPENTA yang hadir di Acara Diskusi Publik dan Malam Gembira memberikan kejutan kepada sang Ketua Umum GEPENTA.

Moment 73 Tahun Ketua Umum GEPENTA yang penuh kebahagiaan dan keakraban tanpa membedakan suku, agama dan ras menyatu bersama keluarga (Anak dan Cucu) beliau yang akan meneruskan Perjuangan Beliau membawa NKRI yang Aman, Makmur Sejahtera, Tanpa Narkoba, Tawuran, Anarkisme dan Terosrisme. 

Suapan demi suapan Kue Ulang Tahun kepada Anak, Cucu, Sanak Famili dan Anggota Gepenta sebagai Anak-Anaknya yang hadir dari seluruh pelosok Tanah Air malam itu membawa suasana kedamaian dan rasa kebangsaan yang tinggi untuk utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhir zaman. (tonton video di bawah ini)


Sebagai bagian dari Keluarga Besar GEPENTA saya sangat beruntung dan sangat bangga bisa bersama beliau bahkan Puteri Saya Ghina Muradah sangat bangga saat membaca WA yang mengatakan sebagai CUCUnya Jenderal Polisi Bintang Satu DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH.MH.

Diharapkan dengan selesainya diskusi publik dengan topik "Pertahankan NKRI dengan perlawanan rakyat semesta", maka semua anak bangsa bersatu padu mengatasi penderitaan rakyat, cinta tanah air dan siap bela negara baik pada masa perang maupun pada masa non perang.
Ciptakan Indonesia Negeri Aman, Makmur dan Sejahtera.

Demikian semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mengatur Kehidupan, memberikan Banyak PARASIAN dalam NKRI, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin !.

ZURAID-BIMA 22/08/2018

Senin, 20 Agustus 2018

DARI TANJUNG, LOMBOK UTARA UNTUK BUNG PRESIDEN

Dari MUH. K. ANWAR
Bapak Presiden RI ...
Saya bukan pendukungmu, bahkan saya pembencimu. Saya tidak rela engkau kembali jadi presiden... 
Bukan karna harga-harga pada mahal seperti kata orang, toh kami masih pada mampu untuk belanja, padahal kami bukan orang mampu.
Saya menolakmu karna masalah idiologi, masalah kapasitasmu dan semua predikat tentangmu seperti yang saya yakini selama ini.
Maka ketika gempa menimpa kami, dan engkau datang berkunjung. Saya tetap tidak respek. Toh itu tugasmu Bapak presiden.
Maka ketika engkau datang ke Lombok Utara dan masyarakat pada menyambutmu, saya diam saja dan hanya melihatmu dari jauh dgn rasa sinis. Bahkan saya melarang anak istri untuk ikut larut dalam euforia kegembiraan menyambutmu. Padahal saya lihat istri saya pengen juga mendekat, ikut salaman bahkan berfoto-foto seperti yang dilakukan masyarakat lainnya.
Sampai datang waktu sholat. Kulihat Bapak Presiden tetap ingin sholat jamaah bersama kami walau diingatkan sarana yang tidak memungkinkan.
Dengan tenang Bapak Presiden menuju gentong biru tempat penampungan air untuk berwudhu. Sangat hati-hati dan memakai air sedikit sekali, mungkin karna tahu air bersih sulit kami dapatkan. Dan agar jamaah lainnya tetap kebagian air untuk berwudhu.  Lalu menyilahkan orang lain berwudhu di tempat itu. 
Sampai pada saat sholat saya masih mencari-cari kesalahanmu. Bacaannya standar-standar saja seperti imam lainnya. 
Orang-orangpun bersalaman dengan Bapak Presiden  tanpa canggung. Tapi saya tetap menjauh dan tidak peduli.
Ketika Bapak Presiden ikut tidur di tenda, saya diam-diam mulai memperhatikannya. Sosok yang mungkin sudah letih malam itu, tetap tampil penuh perhatian, menyapa rakyatnya dan berdiskusi pendek entah apa yang ditanyakan. 
Tubuh pemimpin itu rela merebahkan tubuhnya di bawa tenda beralaskan karpet di lapangan sepak bola ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Sejak tidur ditenda ini. Saya tidak pernah pulas, selalu was was dan terbangun begitu mendengar bunyi apapun. Khawatir dengan gempa susulan, khawatir dengan semua kemungkinan buruk yang siap menimpa kami.
Tapi malam ini,  alampun seperti diam memberi kenyamanan untuk kami beristirahat. Begitu syahdu, begitu damai perasaan keluarga saya.
Baru kali ini saya pulas tertidur seperti ada seseorang yang melindungi kami, menjaga istirahat kami, berada ditengah-tengah kami seperti rakyat lainnya. 
Sebelum tertidur, saya masih melihat dari jauh sosok pemimpin itu terbangun duduk. Mengitari pandangannya melihat dengan seksama pada rakyatnya yang bergelimpangan diatas tikar. 
Bapak Presiden ikut merebahkan badannya, ikut bersama kami merasakan dinginnya malam,
Malam ini begitu damai dan tenang. Bahkan suara tangis anak-anak yang biasanya berisik malam ini tidak terdengar. Anak saya juga tidak rewel. Malam yang begitu tenang. Seakan tidur kami dinina bobokkan oleh seorang ayah pada anak-anaknya. 
Ya, seorang Presiden pada rakyatnya.
Sewaktu Bapak Presiden pamit untuk melanjutkan perjalanannya, barulah saya  mendekat untuk ikut menjabat tangan itu. 
Dengan lirih saya ucapkan terima kasih dan kata maaf yang mungkin tidak dimengerti oleh Bapak Presiden.
Dalam hati saya memohon pada Sang Khalik, maafkan hambamu yang sangat kejam membenci pemimpinnya ini.
Kulihat ketulusan pada wajah kurusnya, kulihat keteduhan pada matanya. Kulihat senyum tipisnya yang ikhlas sambil menjabat tangan saya. Ingin rasanya memeluk tubuh kurus yang keletihan itu sambil memohon maaf, ampun atas kesalahan-kesalahan yang kulakukan. 
Tapi saya hanya bisa berkata pelan " maafkan saya pak."
Hanya itu yang keluar dari mulut saya, karna Bapak Presiden dengan cepat menjabat tangan-tangan yang lain. 
Saya melihat punggung itu menjauh ditemani Bapak Gubernur kami Tuan Guru Bajang.
Sosok pemimpin-penimpin yang baru saja memperlihatkan jatidirinya, tabiat dan karakternya, bukan pencitraan seperti yang selama ini saya tuduhkan...
Maafkan saya Bapak Presiden. Maafkan rakyatmu yang tidak tahu diri, yang hanya mengenalmu dari opini-opini dan sosial media.
Walau saya masih bersyukur, masih sempat meminta maaf sebelum ajal menjemput dan mempertanggung jawabkan semua dosa-dosa saya terhadap sang Ulil Amry Kepada Sang Khalik Allah SWT... 
    
Tanjung, Lombok Utara. Agustus 2018
Muh. K. Anwar

SBY BANGUN INSFRASTRUKTUR 7 RUAS JALAN PERIORITAS DAN 4 RUAS JALAN STRATEGIS TANPA PENCITRAAN. JOKOWI HANYA BANGUN 1 RUAS JALAN WAMENA-NDUGA, STADIUN BARU DAN JEMBATAN HOLTEKAM DARI DANA KREDIT PEMDA, UANG KERINGAT RAKYAT PAPUA.

Jakarta, 20 Agustus 2018
Gubernur Enembe Juga Tahu !

Oleh: Natalius Pigai

Memang sengaja saya beri judul sedikit panjang agar langsung memahami apa isi tulisan ini. Kata Pigai Lewat WA ke zuraidbima.blogspot.co.id

Lebih lanjut Pigai menuliskan ; Kita perlu memberi gambaran tentang kebenaran secara tegas dan jelas supaya rakyat mengerti dan memahami mengisi kemerdekaan melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah yang dilakukan pemerintah di Papua.

Sesungguhnya selama ini Pemerintah pusat tidak pernah memiliki rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua selama 2015-2019. Apa yang dilakukan pemeintah pusat itu hanya peningkatan jalan dan jembatan sebagaimana lasimnya melalui proyek-protek rutin APBN yang jika dihitung angkanya lebih rendah dari pada provinsi-provinsi lainnya.

Berbagai pihak meminta pemerintah mesti menunjukkan rincian panjang jalan prioritas dan strategis untuk konektivitas kota/kabupaten, provinsi, dan juga jalan nasional. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah sekarang terutama dalam kaitannya membangun infrastruktur di Papua berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum pernah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua. Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.

Bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memiliki rancangan besar mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu, pemerintah SBY kemudian membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Rinciannya, 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 triliun.
Ketujuh ruas jalan strategis dengan total panjang 2.056 kilometer tersebut adalah Nabire-Waghete-Enarotali sepanjang 262 kilometer, Jayapura-Wamena-Mulia dengan panjang 733 kilomter, Timika-Mapuru Jaya-Pomako sepanjang 39,6 km, dan Serui-Menawi-Saubeba sepanjang 499 kilometer.

Berikutnya adalah Jayapura-Sarmi 364 kilometer, Jayapura-Holtekamp-Batas PNG 53 kilometer, dan Merauke-Waropko sepanjang 557 kilometer.

Sedangkan 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Provinsi Papua Barat juga menjadi lokasi pembangunan empat ruas jalan yakni Sorong-Makbon-Mega sepanjang 88 kilometer, Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari dengan panjang 606,17 kilometer, Manokwari-Maruni-Bintuni 217,15 kilometer dan Fak-Fak-Hurimbe-Bomberai sepanjang 139,24  kilometer.

Tulisan ini sedikit membuka mata hati hati kita agar melihat Papua secara terang dan benderang, memilah Milah mana pemimpin yang bekerja mengejar pencitraan dan mana pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh dalam kesunyian.

Seorang pemimpin yang profesional, kapabel dan mempunyai integritas tidak pernah menggembar gemborkan seakan-akan metamorfosis Papua seperti daerah lain, apalagi bandingkan dengan negara lain.

Sukarno juga membangun universitas cenderawasih, Kota Holandia atawa Sukarnopura atawa Jayapura  tidak pernah gembar-gembor melalui media, Suharto membangun hampir 60 persen pembangunan Papua juga tidak pernah klaim dan mengklaim. Demikian pula Habibie. Gus Dur melakukan suatu kebijakan yang substansial dan fundamental dengan memberi Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua saja tidak pernah gembar gembor.

Memang Payung pencitraan tidak bisa sembunyikan hujan fakta tentang ketertinggalan, kebodohan, kemiskinan, kematian yang menyelimuti bumi rakyat Papua hari ini. Kekalahan PDIP dalam Pilkada 2018, tidak ada Wali Kota/ Bupati kader PDIP di Papua adalah wujud nyata kebencian dan hukuman dari rakyat secara langsung terhadap pemimpin dan partai yang melakukan pencitraan.

(Natalius Pigai, Kritikus, di Jakarta)

Minggu, 19 Agustus 2018

DENTUMAN MERIAM BAMBU MENGIRINGI PEMBACAAN TEKS PROKLAMASI OLEH DAMIN SADA

Bekasi, 18 Agustus 2018
DAMIN SADA
(Tokoh Masyarakat & Jawara Bekasi)
Upacara Pengibaran Bendera Merah-Putih Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 73, Jum'at 17 Agustus 2018 berlangsung khidmat dan penuh makna. Mengenang jasa-jasa para Pahlawan Republik Indonesia yang gugur dimedan tempur memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan gagah perkasa Jawara Bekasi dari Kecamatan Tambun Utara menunggang kuda menuju podium Pembacaan Teks Proklamasi, diiringi oleh kedua pengawal dengan pakaian khas Jawara Bekasi melangkah penuh makna dan disambut hadirin ribuan masyarakat Kecamatan Tambun Utara di Lapangan Upacara.
Dentuman meriam bambu pasukan Jawara Bekasi mengiringi Pembacaan Teks Proklamasi. Detik-detik Pembacaan Proklamasi yang mengobarkan kembali semangat Perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik dimasa mendatang, suara dentuman meriam bambu seakan membangunkan kembali semangat Pejuang Kemerdekaan yang telah gugur di medan laga.
Bendera Merah-Putih telah dikibarkan oleh Pasukan Pengibar Bendera Siswa/Siswi SMKN 1 Tambun Utara. Suasana hening sejenak saat kepala ditundukkan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terdengar suara Camat Tambun Utara Dodo Hendro, para hadirinpun tertunduk dan berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.
Semoga HUT Kemerdekaan RI 73 Tahun 2018 menjadi mementum Bangsa dan Negara Indonesia kembali berdaulat adil dan makmur. Aamin yaa robbal aalamiin !.

red/zuraidbima/18/08/18

Sabtu, 18 Agustus 2018

SIE, TANGGA KABUPTEN BIMA JUGA DISAMBANGI FARIDA

Bima, 18 Agustus 2018
FARIDA (ORIN BIMA)
Caleg DPRD Prop.NTB Partai Berkarya
Kesibukan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73, 17 Agustus 2018 di Kota Bima tempat tinggalnya merupakan salah satu kegiatan rutin tiap tahun. 

Sebagai publik figur dari Musisi (penyanyi) yang sudah cukup senior ORIN BIMA selalu tampil menghibur warga Kota Bima.

Dan kesempatan baik tersebut dimanfaatkan oleh FARIDA mensosialisasikan Visi dan Misi Partai Berkarya dan memohon Doa Restu serta Dukungan dari seluruh masyarakat Kota Bima mendukung perjuangannya menuju Parlemen Propinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Berkarya.

Hari ini, Sabtu 18 Agustus 2018 saya menuju Sie dan Tangga guna menghadiri Acara Pernikahan keluarga dan sekaligus tampil sebagai pengisi hiburan untuk para undangan yang hadir, kata ORIN pada zuraidbima.blogspot.co.id.

Kesempatan ini juga tidak lupa saya manfaatkan untuk Partai Berkarya agar lebih dikenal oleh masyarakat Sie, Tangga Kabupaten Bima. Target Partai Berkarya meraih suara terbanyak di NTB. Pemilu Tahun 2019 menjadi konsen saya sebagai kader Partai Berkarya berjuang bersama DPW Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pungkas FARIDA.

Alhamdulillah sambutan masyarakat setiap kali kedatangan dan penyampaian saya mensosialisasikan Partai Berkarya mendapat sambutan dan respon yang sangat luar biasa, harapan saya dalam memenuhi target Partai ini seluruh Kader Partai Berkarya terus semangat dalam berjuang, lebih-lebih seluruh Calon Anggota Legislatif, baik di DPRRI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota semakin gencar untuk meraih simpati masyarakat Nusa Tenggara Barat hingga ke pelosok Desa dan Kampung terpencil. Tutup FARIDA.

red.zuraidbima.blogspot.co.id/18/08/18


PERTAHANKAN NKRI DENGAN PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA

Jakarta, 16 Agustus 2018

Diskusi Publik Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, Anarkisme dan Terorisme dengan Topik "Pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan perlawanan rakyat semesta"



Rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 17 Agustus 2018, diawali Rapat Pimpinan Nasional GEPENTA dengan Pimpinan Seluruh DPP GEPENTA se Indonesia, Rabu 15 Agustus 2018 di Balai Tetap Setia Purna POLRI Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Kamis, 16 Agustus 2018 Jam 15.00 s,d, 18.00 WIB. berlangsung Kegiatan Diskusi Publik dengan Narasumber dari Mabes POLRI, BIN, dan Kementrian Dalam Negeri.



Dilanjutkan pada malam Gembira GEPENTA menyongsong HUT Kemerdekaan RI 73 dan Kejutan Surprize kepada DR. Parasian Simanungkalit, SH.MH. juga merayakan HUT yang ke 73 dari seluruh Anggota GEPENTA, Anak dan Cucunya tercinta.
Malam semakin meriah dengan kehadiran Band GEPENTA dan GEPENTA WOMAN menambah semarak kebahagiaan seluruh hadirin yang hadir hingga jam 22.00 WIB malam.



red.zuraidbima/18/08/2018