DCT ANGGOTA DPRD PROV. NTB PEMILU 2019 PARTAI BERKARYA

NTB, 21 September 2018

DAFTAR CALON TETAP DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PILEG 2019

Sumber :

• Admin
 
• Berita KPU Provinsi NTB
 
• 21 Sep 2018, 16:51:13 WIB

TRANSFORMASI NEGATIF

Jakarta, September 2018

Oleh : Yudhie Haryono

MWA UTIRA / GEPENTA

Titik balik. Arus balik. Inilah takdir terbaru bangsa kita. Dari usaha pencarian subtansi hidup bernegara (via reformasi) menjadi penemuan kepalsuan hidup bernegara (via reasingisasi). Singkatnya: dari majikan menjadi budak.

Proses transformasi negatif ini terjadi sebagai akibat internalisasi ide-ide pembusukan yang diadopsi oleh warga negara. Proses transformasi negatif bisa tediri dari tiga tahap: 

1. Tahap invensi, yakni proses di mana ide negatif diciptakan dan dikembangkan; 
2. Tahap difusi, yakni proses di mana ide negatif dipaksakan kehadirannya dalam bernegara; 
3. Tahap konsekuensi, yakni hasil transformasi negatif sebagai akibat pengadopsian ataupun penolakan dalam bernegara.

Timbulnya tranformasi negatif dalam bernegara bukanlah tanpa sebab tetapi dipengaruhi oleh ragam faktor. Misalnya faktor disfungsi kepemimpinan, penghancuran kebudayaan, pelemahan identitas kebangsaan, akulturasi penduduk yang militeristik, neokolonialisasi, reproduksi kejumudan dan kejahiliyahan.

Dalam sejarahnya, transformasi negatif selalu melibatkan penduduk, teknologi, nilai-nilai kebudayaan; agama; ideologi dan gerakan sosial. Ia sirkular, simultan, sistemik dan kosmik.

Karenanya ia hadir di mana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Banyak aturan yang saling bertabrakan satu sama lain; tidak punya karakter; hobinya kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan yang menjadi santapan sehari-hari.

Kesucian, intelektualisme dan akhlak baik, merosot drastis; ego sektoral merajalela; hidup demi gairah dan nafsu birahi semata; kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah; orang terpelajar kelihatan lucu dan aneh; orang kaya yang akan berkuasa.; banyak perubahan tak diinginkan yang akan terjadi.

Inilah peradaban yang membalik fase spiritual dari: Arupa (ilahiah) menuju arupadatu (nalar), menjadi rupadatu (kebendaan) dan berakhir di kamadatu (nafsu). Akibatnya, kini jadi peradaban yang minus nalar surplus doa; minus kejujuran surplus kepalsuan.

Maka, takdir kita kini dalam bernegara hanya merasa ada negara Indonesia saat bayar pajak. Selebihnya paria. Kenapa paria? Mari kita jujur saja. Ada sepuluh karakter utama yang membuat sebuah negara disebut sebagai tuna negara (failed state).

Pertama, negaramu tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran ekopolnya.

Kedua, negaramu tidak mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya, baik di tanah airnya sendiri, apalagi di luar negeri.

Ketiga, negaramu tidak mampu menegakkan dan mempertahankan fungsi institusi-institusi demokrasi subtantif karena sibuk prosedur saja.

Keempat, negaramu gagal melindungi warganya dari kerusakan lingkungan.

Kelima, negaramu gagal paham dan tak antisipatif pada penjajahan modern serta pemanasan global.

Keenam, negaramu membiarkan negara tetangga yang memusuhimu.

Ketujuh, negaramu mulai kehilangan dukungan dan kebanggaan dari warganya.

Kedelapan, negaramu gagal menghadirkan lembaga politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai pemecah persoalan warganya.

Kesembilan, negaramu tak mampu memproduksi aparatur yang melayani dan memfasilitasi kreatifitas warganya.

Kesepuluh, negaramu tak bisa menghadirkan calon-calon pemimpin terbaik karena calon-calon yang ada hanya wakil dari oligarki dan kartel yang bermadzab kleptokratis dan oligarkis.

Apa simpulannya kini? Hanya warga negara tolol yang taat bayar pajak. Hanya negara jahat yang bisanya menaikkan pajak. Hanya pemimpin dungu yang bahagia hidup di negara jahat. Ketololan, kejahatan dan kedunguan kini menjadi potret segitiga setan yang merepresentasikan tuna negara. Ia datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Adanya tiada. Tiadanya ada (untuk memeras warga).

Kini kita semua (tanpa pandang bulu) hidup dakam Republik Darurat Nasional. Negara yang lahir akibat transformasi negatif. Negara yang dihuni pemimpin palsu dan pandito palsu. Jika dulu para spiritualis menggunakan terminologi great transformation untuk menggambarkan perubahan besar dari zaman batu ke pembuat batu (dari mitos ke logos), kini kita hidup sebaliknya (negative transformation--dari logos ke mitos): menyembah batu sambil mengingkari penciptanya.(*)

Copas zuraidbima.blogspot.co.id 2018

REVOLUSI KONSTITUSIONAL !

Kuliah Umum dihadapan 269 Presiden BEM Se Sumatera Utara, 2018

Oleh: Natalius Pigai

Hari ini bangsa Indonesia berada di titik nadir, titik dimana terjadi divergensia nalar para pemimpin dan rakyat, titik jenuh dimana perilaku ponga yang dipertontonkan pemimpin, titik dimana pemimpin hadir menerkam rakyat, titik dimana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme  tanpa perwujudan substansial.

Kita berada diambang kehancuran! Disparitas antar antar wilayah Timur, Tengah dan Barat, disparitas antar kelompok oligarki dan rakyat, kemiskinan makin hari kian parah 9,82%, 7 juta penganggur  anak negeri lalu lalang menenteng tas, menyebrangi jembatan tanpa sungai di kota-kota metropolis, mengetuk pintu penguasa sembari mengucurkan air keringat. Kematian ibu dan anak yang tinggi, kebodohan nyaris menyelimuti seantero negeri ini.

Pemimpin menggadaikan negeri ini kepada pasar, Indonesia sudah tergadai pada komprador, penguasa modal, kekuasan aseng dan asing, pemilik uang IMF dan Bank Dunia. Kita menjadi hamba sahaja melayani penguasa uang di kolong langit, dijamu dengan nilai fantastis 850 miliar rupiah, uang hasil keringat rakyat. Padahal 4 tahun yang lalu pemimpin tertinggi negeri berkomitmen menjaga moralitas untuk hidup tidak hedonis, anjurkan makan ubi, singkong, tahu dan tempe  di setiap sidang kabinet. Inilah wujud nyata perilaku ponga dan bedebah dipertontonkan kepada rakyatnya sendiri tanpa perasaan malu.

Banyak Bangsa iri hati pada bangsa ini, nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas di Utara sampai Rote Sabu Raijua Ujung Selatan, terdiri gugusan kepulauan sebanyak 17 ribu lebih pulau, didalamnya berisi sumber daya alam yang melimpa ruah. Namun kita menyaksikan Hutan-hutan kita dicuri, rampas dan rampok (ilegal loging), ikan-ikan di laut dan segala biota dicuri (ilegal fisihing), sumber daya alam di atas bumi dan perut bumi dijarah (ilegal Mining) komprador asing, aseng dan negara. Hegemoni mereka terlalu tinggi! Rakyat merana di atas kelimpahan. Ibarat tikus mati di lumbung padi.

Letak geografis yang strategis, berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, diapit 2 Samudera menjadi letak yang strategis sebagai lintasan mobilitas barang, jasa dan orang dari Eropa ke Pasifik dan Asia Timur, juga Australia ke Asia.

Apapun alasannya Indonesia berada dalam ancaman. Kita diancam 13 musuh tetangga, merongrong wilayah batas terluar negara dijadikan pusat penyeluduoan orang (traficking), dan penyeludupan barang (smugling) dan pusat transaksi narkotika.

Konflik kawasan mengancam geopolitik kita secara serius. Soal laut China Selatan, Konflik psikologis Australia dan Asia, pergolakan bangsa Moro di Philipina, perjuangan bangsa Melayu di Jala, Patani dan Naratiwat  di Thailand Selatan dan berbagai konflik regional yang mengitari kawasan ini. Jangan anggap remeh karena sejarah dunia telah membuktikan bahwa sebuah negara baru lahir juga bubar tidak hanya karena perjuangan semesta tetapi juga momentum. Momentum dimana konflik kawasan mampu membentuk peta dan geopolitik baru. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa tidak mustahil bangsa ini lepas dari belenggu penjajahan jika tahun 1942 Jelang tidak menyerbu Honolulu, Amerika mengamuk mengusir Jepang melalui lautan Pasifik, Bom Atom Jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Invasi Jelang di Indonesia dan Belanda terusik. Adanya kekosongan kekuasan Laksamana Maeda memerintahkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Zusakai, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Konflik dan perang antara blok Barat dan Timur telah menghasilkan ratusan negara-negara baru di abad-19 baik di Afrika, Asia juga di Amerika Latin. Oleh karena itu, jangan main- main.

Hari ini juga China penetrasi ke Asia Tenggara, Singapura telah jatuh, kawasan Pasifik mulai diintai, kawasan Afrika, Sri Langka dan Maladewa  nyaris jatuh ditangan China artinya Samudera India di ufuk barat Indonesia akan dikendalikan ditangan bangsa China musuh bebuyutan India. Bukan mustahil konflik dimasa depan adalah Lautan Andaman dan Teluk Benggali. Apalagj nilai histori bahwa bangsa Sino Tibetian dan Austro Asiatik di Thailand dan Myanmar memiliki sejarah yang panjang dengan bangsa monggol di China.

Sebagai negara yang memiliki Labilitas integrasi nasional, dibutuhkan Kekuatan pertahanan yang tangguh. Kekuatan pertahanan tidak hanya terdapat pada: 1) Jumlah dan Profesionalisme Militer. 2). Alat Utama Sistem Persenjataann (Alutsista) militer yang memenuhi atau melampui kekuatan minimum (minimum esensial Force). 3). Kekuatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya yang tangguh. 4. Kekuatan rakyat Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa militer hanya menjadi garda depan integrasi teritorial  dengan mengedepankan pertahanan doktrin unitarian NKRI.

Militer tidak pernah mempu bersuara atau berbicara menekan pemerintah tentang pentingnya keadilan sosial. Tidak mungkin Negara Kasatuan akan utuh tanpa keadilan sosial, sebaliknya keadilan sosial merekatkan jiwa nasionalisme dan integritas sosial. 73 tahun kita tersandera dan berbicara terus menerus tanpa henti tentang NKRI harga mati, spanduk di depan kantor kantor militer, atau reklame, baliho militer terpampang di sudut- sudut jalan NKRI Harga Mati, tetapi mana tulisan Keadialn, kesehatan, pendidikan dan sandang, pangan dan Papan sebagai keadilan sosial Harga mati?. Kita tidak ingin militer menjadi panglima dalam perang juga panglima dalam pembangunan seperti sistem binomial pada masa orde baru, tetapi sejatinya mereka menekan pemerintah akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adik-adik sekalian penerus bangsa yang saya hormati. Kita mesti bertanya kepada pemimpin negeri ini. Mengapa Indonesia sampai pada umur 73 tahun masih berdiskursus tentang pentingnya pembangunan karakter kebangsaan (nation and character building). Masih berbicara tentang jati diri bangsa, masih berbicara tentang pemilik negeri dan bukan pemilik negeri, Masih berbicara tentang nilai-nilai fundamental, kita masih berbicara tentang adanya labilitas integrasi nasional dan integrasi sosial.

Ketidakharmonisan bangsa ini bertahan begitu lama. Salah satu sumber dan pemicu persoalannya adalah tiap pemimpin di negeri ini mengklaim diri sebagai sentrum utama nasionalisme, sumber nasionalisme. Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada disinggasana kekuasaan di istana negara dan pemegang kekuasaan, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Sukarno ke Suharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY dan Jokowi saat ini. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik nasionalisme.

Bahaya akibat nasionalisme personifikasi individu para pemegang kekuasaan menjustifikasi dan bahkan memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, dimana rakyat termarjinalkan dari mainstream utama nasionaliame dan bahkan dianggap bukan nasionalis. Akibatnya hari ini kita menyaksikan jutaan rakyat muslim  turun ke jalan-jalan protokol  menuntut keadilan, orang-orang pinggiran di Papua, Aceh dan Kalimantan berjuang mempertahankan identitasnya. Inilah problem kebangsaan kita saat ini. Karena nasionalisme hanya diklaim milik segelintir elit politik di negeri ini.

Perilaku arogan yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini dengan mengkultuskan diri sebagai pemilik negara adalah absurd, arogan, kronisme dan cenderung primordialisme. Namun harus diingat bahwa Bangsa ini tidak pernah diperjuangkan oleh kelompok, satu orang, satu suku dan agama.

Laksamana Malahyati berjuang di Aceh, Sisingamangaraja di tanah Batak, pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Hasanudin di Makasar, Patimura di Ambon, demikian pula ada 7 Pahlawan keturunan China, ada Baswedan dari keturunan Arab, pahlawan beragama Katolik dari Jawa Tengah, Slamet Riyadi, Adi Sutjipto, Adi Sumarmo, Yos Sudarso, I.J. Kasimo dll, yang merintis kemerdekaan ini semua suku bangsa dan agama.

 Para pejuang ini keturunan rakyat jelata, bukan darah biru, raja-raja di nusantara juga tidak pernah berjuang kemerdekaan Indonesia, mereka hanya sebagai pemungut cukai, kaki tangan dan anak emas kolonial. Padahal dalam sejarah, kolonial hanya 1 orang Raja yg diesksekusi Mati oleh Belanda, yaitu Raja Ende Lio di Flores, Pius Wasi Wangge di eksekusi di Kupang, namun hari ini kesultanan Yogya, dan Kesunanan Solo dan Darah Biru di Jawa mengklaim negeri ini milik mereka, omong kosong!.

Apa yang perlu kita lakukan hari ini, rakyat Indonesia harus bersatu melawan dan menentang nasionalisme

Personifikasi individu menjadi nasionalisme tanah air dan bangsa. Karena Nasionalisme menyatakan pertautan perasaan identitas diri dan keanekaragaman sebagai mosaik Indonesia. Nasionalisme juga bersatu karena kita mengalami trauma dan tragedi yang sama pada masa lampau (renan).

Atas nama nasionalisme membungkam lawan-lawan politik adalah salah, atas nama nasionalisme menerkam rakyat juga tentu tidak bisa dibenarkan. Ironi di negeri ini, di Jerman, Hitler tampil sebagai pemimpin yang kejam membunuh 6 juta Bangsa Jahudi tidak pernah mengklaim diri pusat nasionalisme, juga bukan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai kanselir Jerman. Tetapi Hitler membela bangsanya yaitu bangsa Prusia, berjuang demi harga diri bangsa Prusia. Demikian pula di Rusia dimulai dari restrukturisasi Rusia melalui grasnot, demokratizaya dan preostroyka dan akhirnya juga negara Rusia melepaskan beberapa negara pecahan di Eropa Timur dan 3 negara di Kaukasia Selatan pada 1991 juga untuk mempertahankan bangsa  Rusia seperti sekarang ini. Revolusi Perancis adalah juga mempertahankan bangsa Perancis dan juga restorasi Meiji di Jepang terjadi setelah penjajahan Jepang terhadap China dan kemenangan Jepang atas perang  Manchuria menghadapi Rusia dan Jerman juga untuk mengangkat harga diri dan nasionalisme bangsa Jepang bukan untuk mempertahankan citra atau kekuasaan Meiji dan Kawan-Kawan yang menjadi Pemimpin perang.

Oleh karena itu, para pemimpin negeri ini yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan! Kita harus lawan! Kita harus lawan. Lawan tidak mesti perlawanan fisik tetapi perlawanan terhadap cara pandang, pola pikir dan nalar penguasa yang berada di singgasana kekuasaan. Karena akal sehat untuk mengelolah negeri ini sedang tumpul, galau dan bahkan nelangsa di simpang kiri jalan.

Saya harus jujur sampaikan kepada adik-adik sekalian. Bangsa ini sedang mengalami Problematik secara kronis sepanjang lebih dari 50 tahun. Salah satu sumber persoalannya dimulai ketika Negara ini mengambil 3 senyawa yang berbeda dalam satu wadah yaitu; Nasionalisme, Agama dan Komunis. Bagaimana mungkin tiga pilar yang bertentangan bisa dipaksa dalam satu wadah. Nasionalisme yang mengedepankan cinta pada tanah air dan bangsa yang bersifat profan, duniawia dan alam pikir sekuler. Sedangkan Agama berbicara tentang hubungan transendental antara Tuhan dan Manusia, Tuhan dijadikan sebagai sumber moral dan pusat kekuasaan dan Komunsme yang mengajarkan cara pandang materialisme, sebuah dialektika dan logika tentang peniadaan Tuhan. 

Sangat kontras dengan posisi ideologi politik-ekonomi negara-negara dunia ketiga dimana dunia berada dalam perang dingin antara blok barat dan timur. Bandingkan di Tanzania, pejuang dan proklamator bangsa Sanzibar dan Tanggayika Prof Julius Nyerere membangun doktrin sosialisme ujama yaitu kombinasi antara sistem sosialis, kapitalis dam nasionalisme berpusat pada rakyat agrarian. Agama ditempatkan pada posisi Agung (adiluhung).

Sebenarnya  akhir tahun 1960-an ketiga pilar ini sudah mulai pudar dan pecah bahkan komunisme dibubarkan bahkan dilarang dan tidak berada satu wadah, namun 1973 ketika terjadi fusi partai, kekuatan komunisme masuk dalam mesin utama sebuah partai menjadi kekuatan utama sebuah partai yang bertahan sampai sekarang. Sedangkan kelompok agama sebagai penentang komunisme masih memiliki ingatan akan trauma dan tragedi ( memoria pasionis), bermusuhan dan menyimpan dendam kesumat atas peristiwa 65. Sepanjang kekuatan komunisme ini masih ada dalam mesin utama politik maka persoalan bangsa ini tidak akan pernah berakhir.  Dampaknya hari ini kita menanggung dosa sejarah dan akan terus menjadi noda hitam bangsa dalam sejarah Indonesia.

Berbicara tentang komunisme adalah pembicaraan yang paling sensitif di negeri ini. Keberadaan komunisme masih menghantui sebagian besar rakyat Indonesia. Namun hari ini pemerintah menjalin hubungan dengan negara komunis China menunjukkan mengambil politik luar negeri lebih ekstrim melampaui pakem politik bebas dan aktif. Kebijakan politik luar negeri pemerintah yang lebih condong ke China dibandingkan negara-negara Amerika, Eropa bahkan Jepang cenderung mengancam eksistensi negara Republik Indonesia. China adalah super Power bidang ekonomi, politik, militer juga finansial.

Pada Bulan Oktober 2017, Konggres Nasional Partai komunis

China telah menetapkan 4 hal penting terkait Indonesia yang harus dicermati dan diwaspadai: 1). Menetapkan Xi Jinping sebagai Presiden China sekaligus sebagai Ketua Politbiro Partai Komunis China. Dimana Jingping pernah ke Jakarta merumuskan konsep Jalur Sutera di Jakarta. 2). Partai Komunis China menetapkan perantau (diaspora) China diseluruh dunia ditetapkan sebagai bangsa China dan China mengenal warga negara mengikuti pertalian darah (ius sanguinis). 3). Keputusan Partai Komunis China bahwa kurang lebih 400 juta orang harus keluar dari China, karena ruang dan kapasitas di China tidak cukup mampu menampung pertumbuhan penduduk.

Ada korelasi dan signifikan jika adanya penetrasi kapital China, pembukaan kawasan industri, pembangunan kawasan real estate dan reklamasi pesisir partai, penguasaan agro wisata, agro industri dan perkebunan yang luas adalah miliu dimana potensial bagi tempat penampungan penduduk China sesuai target Partai Komunis China. Inilah harus dicurigai dan diwaspadai bangsa ini.

Adek- Adek Sekalian. Soal 4

Pilar bangsa. Saya harus mengulas satu per satu untuk memahami cara pandang Out of The box tentang 4 pilar ini. Kita mesti kembangkan pemikiran baru yang lebih dinamis dan fleksibel menyertai perkembangan jaman.

Pancasila. Ironi memang!. Hari ini, Pancasila sebagai landas pijak bangsa (norma dasar) mulai terusik, Tuhan mulai dipertentangkan antara sentrum utama kekuasaan dan sumber moral, kemanusiaan terasa tidak adab dan tidak adil, persatuan terkungkung dalam polarisasi SARA, permusyawaratan dimonopoli komunitas mayoritas berlindung didalil dan jargon "One men, One Vote, dan One Value" di negeri yang penduduknya tidak seimbang, keadilan yang kontradiktif tanpa disertai distribusi kekuasaan yang merata, (no distribution of justice without distribution of power). Soal Distribusi Kekuasaan ini amat penting. Problem saat ini kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini.

Pancasila tidak mesti dijadikan sebagai azas tunggal karena semua komunitas bangsa ini memiliki Azaz yang berbedah bedah, ada yang berazas agama, ada yang berazas budaya, ada yang berazaz kepribadian suku dan bangsa di nusantara.

Sudah saatnya membuka wacana (diskursus) Tuhan sebagai sumber kekuasaan atau sumber moral adalah hal yang mudah diperbincangkan agar termasuk tuntutan akan adanya piagam Jakarta dan juga piagam Madina. Demikian pula kemanusiaan yang adil dan beradap, istilah "adil dan beradap" itu kata kerja bukan kata sifat sehingga tidak tepat dimasukan sebagai falsafah hidup ( filosofiche groundslack), demikian pula persatuan Indonesia tercerai berai dalam sektarianime dan etnisistas, adalah fakta sosial yg tidak bisa ditutupi atau disembunyikan bahwa ada Islamo phobia, Kristen phobia, papua phobia, Jawa phobia, Bali phobia Sdh mulai tumbuh kembang dan menjamur dimana-mana.

Persoalan permusyawaratan, sistem pemilu sekarang promosional terbuka adalah sistem Winers takes all, pemenang ambil semua, tidak tepat karena adanya fakta bangsa kita Persebaran penduduk yang tidak seimbang, Jawa masih dominan dari suku lain maka bukan tidak mungkin Presiden melalui pemilihan dan juga legislatif pasti didominasi oleh mayoritas di negeri ini, ini yang namanya kekuasaan berpusat pada satu suku.

Problem saat ini kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini.

NKRI itu hanya sebuah bentuk bangunan negara bangsa, bentuk negara ini sama dan ibarat nomenklatur yang termasuk bangunan sosial, bangunan sosial bersifat dinamis bukan statis dan kaku, sebagaimana sistem sosial yang selalu berubah, NKRI itu juga bisa berubah, sangat ironis seluruh dunia Negara kesatuan itu dibentuk jika; luas wilayahnya kecil, negara kontinental (daratan), penduduknya homogen, kekuasaan terpusat.

Kalau bangsa kita jelas bahwa wilayah negara ini terlalu luas, negara maritim, penduduk heterogen, dan pemerintahan demokratis, inilah yang namanya contradictio in terminus. Sudah saatnya kita harus formulasi Ulang tentang NKRI dengan bentuk negara Federasi atau Serikat. Bangsa Aceh bisa mengatur dan mengurus diri sendiri, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, NTT dll.

UUD 1945, sebagai landasan konstitusional tidak dapat diterapkan dan tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia.

Kalau kita cermati sebagai landasan konstitusional tidak mampu menjadi pijakan para pembuat undang undang, berbagai pasal di batang tubuh yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan yang dihasilkan saat ini.

Selain adanya gugatan sekelompok orang yang dituduh makar yang ingin agar kata "asli" dihidupkan kembali juga adanya undang2 yang bertentangan misalnya hukuman mati, sesuai dengan pasal 28 huruf i UUD 1945 menyatakan pengakuan hak hidup namun dalam UU KUHP masih menerapkan hukuman mati, demikian pula UUD juga tidak statis, kita memilik pengalaman amandemen UUD 1945. Sudah saatnya UUD 1945 dilakukan perubahan secara radikal untuk mengakomodir agar adanya kepastian kepentingan golongan minoritas dalam eksistensi Republik ini.

Bhineka Tunggal Ika ini hanya hanya adagium yg dimaknai secara simbolik tetapi tidak substansial, pengakuan keanekaan secara simbolik tidak disertai dengan kebijakan yang berbhineka, ketika Presiden menunjuk menteri 28 orang dari 34 di antara berasal dari 1 suku yaitu Jawa maka sejatihnya tidak melaksanakan atau mewujudkan bangsa pelangi atau Bhineka.

Bhineka adalah bangsa pelangi karena itu tidak tepat kalau disebut Ika atau Tunggul, pengakuan secara faktual Bahwa kita berbangsa multy etnik dan Multi minoritas adalah sesuatu ada (being). Kenyataan hari ini menyaksikan bangunan kebhinekaan bangsa rapuh bahkan nyaris tuntuh, saatnya mesti belajar mengakui adanya fakta bangsa ini memang berbeda-beda.

Semua riu redah dan riak2 di bangsa ini tidak jatuh dari langit, ada akar historisnya dan ironisnya persoalan2 ini muncul ketika bangsa ini memilih Pancasila, UUD 45, NKRI Adam Bhinneka Tinggal Ika menjadi pilar-pilar bangsa yang konstan tanpa membuka ruang menampung nilai-nilai baik yang lahir, timbuh dan berkembang di negeri ini.

Termasuk Hukum Syariah, Khilafah dan Khalifah sebagai komplementer untuk melengkapi cara pandang, pemikiran dan tindakan berbangsa dan bernegara. Sampai kapanpun bangsa ini akan bermasalah ketika penetrasi Islam transnasional begitu kencang berkembang pada mayoritas, namun negara menutup ideologi, dogmatika agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Kita telah mengalami kemunduran tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi yang terpenting adalah pembangunan manusia.  Empat Tahun lalu, Kata NAWACITA begitu magnet dan membahana seantero nusantara. Sejak tahun 2016, Jokowi gugup mengucapkan kata “NAWACITA” dan tenggelam dihamparan lautan nusantara. Kegagalan terbesar bangsa ini adalah gagal menemukan pemimpin yang Berfikir (ontologis), mampu menerjemahkan (epistemologis) dan juga bisa mendeliver menjadi nyata (aksiologis). Seperti Revolusi Mental yang konon katanya mau merubah 7 sifat buruk “manusia Indonesia” yang dikemukakan oleh Muchtar Lubis antara lain: munafik (hipokrik), korup, percaya tahayul. Namum Jokowi telah menenggelamkan sendiri karena ada tumpukan nalar orde baru  dan mendung besar di atas Istana Negara.

Akhirnya, hari ini kita menyaksikan rakyat menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan akibat pemimipin tidak mampu mengelola negeri ini. Nilai tikar rupiah makin melemah ke posisi psikologi mencapai 14.900. Kita sudah memasuki babak baru krisis perekonomian.

Apa yang telah saya jelaskan di atas adalah berbagai persoalan fundamental yang harus diselesaikan. Tidak lain dan tidak bukan yaitu melalui Revolusi konstitusional. Revolusi konstitusional memang tidak mudah ditemukan dalam berbagai pustaka. Secara teori hanya kita mengenal revolusi konstitusi. Namum saya tegaskan Revolusi jangan dilihat sebagai sebuah perlawanan fisik, tetapi merujuk kepada ide Bung Karno yaitu Revolusi sebagai pergerakan nasional. Pergerakan untuk perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial).  Pada hakikatnya  revolusi sebagai “perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua yang tidak kita sukai, dan membangun apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan gagalnya pemimpin negara dan melawan tatanan, norma dan keadaan yang buruk  untuk melahirkan keadaan yang baru”.  Hal ini harus dimulai dari Mahasiswa sebagai mesin utama perubahan.

Natalius Pigai, Kritikus, Aktivis 98, PRD, SMID Dll.

PELUKAN PENUH MAKNA DAN DO'A TULUS PUTERA/I. TERBAIK NKRI

Jakarta, 2 September 2018

Tulisan ini saya dedikasikan untuk Adinda Hanif sang Juara Sejati, Pahlawan Olah Raga Kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan Dunia, semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mengatur Kehidupan senantiasa diberkahi dan diridhoi setiap prestasi yang diraih... aamiin yaa Rabbal Aalamiin !.

Detik-Detik Indah itu bak embun pagi yang sejuk turun dari syurga, ratusan juta pasang mata tertuju pada punggungmu yang berbalut merah-putih, sang saka yang diperjuangkan dengan mengorbankan Nyawa dan Harta para Pahlawan Pejuang Kemerdekaan NKRI. Air mata kerinduan akan kedamaian hidup yang saling hormat-menghormati walaupun berbeda suku, agama dan ras diiringi Do'a tulus dari Qolbu dan menggetarkan bibir berucap Ya Allah... Tuhan Yang Maha Kuasa jadikanlah pelukan tangan HANIF sebagai senjata ampuh pemersatu satu kami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhir zaman !.

Detik-detik itu menghentakkan hati dan jantung bagi siapapun yang ikhlas berjuang untuk kedamaian dan kemakmuran Bangsa dan Rakyat Indonesia. Jantung mereka akan berdetak kencang sembari berdo'a agar pelukan itu dapat dibaca oleh kedua Tokoh yang sekarang menuju kursi kekuasaan Nomor 1 di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bung Joko Widodo dan Bung Prabowo Subianto... buka mata hati anda berdua sedalam-dalamnya, resapi dan maknai pada setiap langkah dan tutur kata Anda Berdua tuangkan dan tumpahkan pada setiap aktivitas anda berdua dengan pendukung fanatik anda. Bayangkan dan ingat pelukan dari syurga melalui tangan HANIF saat-saat Anda Berdua mengeluarkan kata-kata (instruksi) menuju kemenangan dalam Lomba menuju Kursi RI-1, Bung Sandiaga Uno dan Kiyai Makruf Amin, buka mata bathin jaga dan ingatkan mereka berdua jadilah pendamping yang bisa dan berani mengatakan dan bertindak mencegah kebathilan dan kemungkaran.

Terima kasih dan kebanggaan yang sangat luar biasa kepada seluruh atlit Indonesia yang telah berjuang mengharumkan Indonesia dan mengibarkan sang saka merah-putih dipodium. Terus berjuang pertahankan dan tingkatkan prestasi. Yang belum bisa dapat terus berlatih, do'a kami Rakyat Indonesia menyertai anda semua meraih prestasi dimasa-masa yang akan datang !.

Terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah mampu memberikan Penghargaan atas Atlit-Atlit yang meraih medali, pelatih dan seluruh komponen yang telah mensyukseskan penyelenggaraan ASIA GAMES 2018 Jakarta-Palembang.

ZURAID-BIMA

ZELLO INDONESIA

DIKALA OPOSISI MENGISI RUANG KOSONG, NEGERA HADIR IBARAT MONSTER LEVIATHAN

Lereng Gunung Merapi, 28 Agustus 2018

Oleh: Natalius Pigai

(Kritikus dan Aktivis)

Pasti banyak orang berprasangka  begitu kejamnya judul tulisan ini. Tentu saja judul ini tidak begitu saja jatuh dari langit, ada akar historisnya dan tidak ironis bahwa  landas pijak lahirnya sebuah negara bangsa termasuk Indonesia hadir untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antar individu (homo homini lupus), lantas negeri dihadirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam  rakyat ( Thomas Hobes). Negara ini kita lahir karena adanya sumpa pemuda menyatakan kehendak antar individu melahirkan pejanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis), maka kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat (John Locke). Harus di sadari oleh Presiden Jokowi bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya penjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta merta mengatur sesuai kehendak pribadi, presiden memiliki ruang terbatas yang dibatasi okeh kekuasan yang bersumber dari konstitusi. 

Saya bukan Descartesian atau pengikut Rene Descartes yang mengandalkan kehidupan berlogika dan nalar sebagai sentrum kehidupan. Namun bernalar dan berlogika seringkali menjadi penting tidak hanya di dunia akademia tetapi juga pentingnya logika dalam merancang bangun negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya belum sempurna.

Apakah bernalar jika seorang Presiden yang pemimpin tertinggi sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan perlu membentengi diri dari oposisi pemerintah?. Begitu jahatkah oposisi sehingga seorang Presiden yang juga adalah orang terpilih, terbersih, terbaik dari sisi pengetahuan (Knowledge), ketrampilan memimpin (skills) juga bermental baik (attitute) yang dipilih oleh partai-partai politik melalui tahapan seleksi secara ketat lantas memanfaatkan segala instrumen negara untuk kepentingan kekuasaan dirinya bukan untuk kepentingan umum atau kebaikan bersama (bonum commune).

Ironi. Bahwa saat ini partai-partai yang justru mengusung kader terbaik mereka menjadi Presiden Republik Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kedigdayaan dengan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dari ancaman hanya sekedar tekanan  verbal adalah sesat pikir dan sesat nalar. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengguna kekuasaan yang bersumber dari konstitusi, namun konstitusi negara mengamanatkan kekuasaan Presiden juga Tidak Tak Terbatas. Itu esensi negara yang perlu dipahami oleh Presiden Jokowi. 

Di saat presiden yang berada di Bizantium Kekuasaan yang saban hari disembah sujud oleh semua elemen bangsa justru memanfaatkan semua instrument negara hanya untuk melindungi diri sendiri yang berkuasa luar biasa. Sementara rakyat kecil berjuang setengah mati mencari perlindungan dan keadilan di negeri ini.

Sangat naif, bilamana Presien menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan maka tindakannya merupakan perwujudan nyata dari apa yang sering diungkapkan dan dikhawatirkan rakyat bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang kecil tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan.

Harus disadari bahwa dimana-mana di dunia ini, seorang Presiden hanya dilindungi dari ancaman keselamatan jiwa dan fisik yang terdiri ancaman luar (external treath) dan keamanan dan kenyamanan di dalam negeri. Dalam konteks ancaman ini, semua upaya perlindungan secara protokoler telah diberikan oleh negara sehingga tidak terlalu penting diberi perlindungan secara hukum apalagi terkait ujaran, demonstrasi dari rakyat terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan Presiden Republik Indonesia. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum. Kedaulatan Presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu rakyat berhak mencabut kedaulatan, apalagi hanya sekedar menyampaikan pikirkan, perasaan dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) atas kinerja Presiden. Presiden Pemangku jabatan publik sehingga mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas dan moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat. Presiden juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan Presiden dan pribadi. Sekali lagi bahwa Presiden itu orang yang terseleksi secara ketat termasuk kadar moralitas dan persoalan pribadinya sehingga sejatinya secara otomatis nyaris terhindar atau bahkan jauh dari ujaran kebencian. Namun jika rakyat menyampaikan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian maka tentu saja terdapat persoalan yang serius dan kronis dilakukan oleh seorang presiden yang disegani dan dihormati. Karena itu justru yang harus diperiksa adalah Pemerintahannya yang tidak mempu mendeliver haluan negara kepada rakyatnya, bukan rakyat yang disalahkan. Karena itu saya menduga para pemimpin kita ini bernalar laba-laba, komplicated atau bahasa saya di Papua disebut logika rumit  (bunikigi)!.

Tagar 2019 Ganti Presiden bukan menghina Presiden. Salah besar Prof Jimly Assidiqie menyatakan menghina Presiden. Rakyat tidak menyatakan mengganti Presiden yang sedang berkuasa pada tahun 2018 karena bisa dianggap makar, tetapi 2019 ganti presiden adanya komitmen rakyat untuk melakukan perubahan pimpinan nasional secara konstitusional melalui momentum pemilihan umum 2019. Sangat wajar jika rakyat menggaungkan opini atau

keinginan ganti Presiden dari saat ini dimana sudah memasuki momentum politik Pilpres 2019. Apa yang disampaikan oleh Prof Jimly tentang pasal penghinaan bahwa perlu diketahui bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden itu warisan pemerintah orde baru yang otoriter dan kejam. Jika pemerintah berpandangan kembali sistem kadaluwarsa ini maka reformasi secara substansial belum berjalan secara maksimal. Dan inilah problem serius bangsa ini, dimana kita tersandera dengan pola pikir dan nalar orde baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Padahal tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan Presiden simbol negara. 

Jabatan Presiden itu bukan simbol negara bangsa (nation state simbols) seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika. Secara hukum kekuasaan presiden juga tidak tak terbatas artinya kekuasan presiden dibatasi oleh konstitusi, selain sebagai mandataris MPR juga sebagai warga negara biasa dihadapan hukum. Oleh karena itu Presiden memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan juga kewajiban untuk mematuhi hukum. 

Ada pandangan bahwa tindakan Neno Warisman dan rakyat yang menginginkan ganti presiden 2019 adalah Penghinaan terhadap Presiden merupakan sesat logika dan sesat hukum. Bahkan secara politis akan berbahaya karena selain mengkultuskan individu Presiden, juga apapun yang dikatakan Presiden bisa dianggap sebagai sebuah Titah Raja yang tidak terbantahkan, semacam devine right of the King seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris aband ke-15 yang pada  diakhirnya juga perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta. 

Pada saat ini, kita mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan. Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak memupuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (Powers tens to corrupt and Will corrupt absolutely). 

Sepertinya para politisi dan birokrat gila jabatan dan penjilat terhadap kekuasan. Untuk kepentingan apa dan siapa dari para punggawa ilmu, para profesional, politisi, bahkan preman jalanan sampai mengatur urusan privat seorang warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Jika ada tindakan rakyat dan oposisi yang mengarah pada tindakan yang mengandung unsur pidana maka tanggung jawab pribadi untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ajukan gugatan hukum. Dan presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau Jaksa sebagai pengacara negara. pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus). 

Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 ini adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesar adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal juga secara vertikal antara negara dan rakyat dampaknya terjadi kerusakan fundamental soal kebangsaan. Hal ini patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar orde baru di lingkaran istana negara jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. 

Lereng Marapi,  28 Agustus 2018

GEMPA LOMBOK HARUS DITANGANI SECARA NASIONAL

Jakarta, Agustus 2018

DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH (TENGAH)

Polemik Penanganan Korban Bencana Gempa Lombok seminggu terakhir sangat ramai bahkan menjadi topik yang sangat viral, baik media cetak maupun media sosial, digital dan televisi.

Empati dan kepedulian akan penanganan yang baik terhadap anak bangsa yang tertimpa musibah bencana alam  secara Nasional gaungnya sangat kencang dan cepat menyebar serta viral seluruh media bahu membahu menuangkan pendapat ada pro dan kontra berbagai pendapatpun muncul. Tokoh Muda Energik di Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkisme (GEPENTA) EMRUS SIHOMBING pendapat dan tulisannya jadi viral karena hampir semua media cetak dan on line memuat paparan EMRUS tentang Pentingnya Pemerintah Pusat menangani secara nasional korban Bencana Gempa di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. "Bencana Lombok Sudah Saatnya Dinyatkan Bencana Nasional" begitulah salah satu judul beritanya.

EMRUS SIHOMBING

Empati juga datang dari mantan Perwira Tinggi Kepolisian, Jenderal Bintang Satu yang sudah Purnawirawan ini bahkan memberikan perhatian khusus dengan mengupload Video dan menyampaikan secara langsung di media sosial facebook dan WA. Veteran Pejuang dalam masa-masa mempertahankan dan mengisi awal-awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Putera Tapanuli DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GEPENTA (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkisme) dengan Jiwa dan Raga Nasionalisme dan Kebangsaan yang tinggi dalam menjaga dan merawat kebhinekaan NKRI, merasakan penderitaan apa yang dialami oleh Masyarakat Lombok saat ini. Dengan berbagai cara berusaha memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan, yang salah satunya adalah mengupload video di media sosial, karena beliau yakin Presiden Joko Widodo pasti akan melihat/menontonnya.

Tonton Video di bawah ini :

Beberapa hari kemudian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjawab semua masukan seluruh tokoh dan masyarakat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penanganan Korban GEPENTA LOMBOK SECARA NASIONAL. Alhamdulillah...

Semoga dengan keluarnya Inspres ini apa yang tadinya belum bisa tertangani dengan baik bisa lebih baik serta merata sampai ke pelosok-pelosok terpencil di Lombok Nusa Tenggara Barat.

red. zuraidbima.blogspot.com/agustu-2018

4 POIN UTAMA DEKLARASI DAMAI PILKADES KEC TAMBUN UTARA

Tambun Utara, Juli 2018

Dalam Rangka Menjaga Agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Aman, Damai dan Demokratis Camat Tambun Utara Drs. DODO HENDRA RASIKA, S.I.P. didampingi Kapolsek dan Dandim Tambun mengumpulkan seluruh Calon Kepala Desa se Kecamatan Tambun Utara, 13 Juli 2018 lalu untuk melaksanakan kegiatan Deklarasi Damai Bersama.

4 (Empat) Poin Utama Kesepakatan Damai tersebut dibaca oleh seluruh Kontestan Sebagai Sumpah, sebagai berikut :

1. Mentaati Seluruh Ketentuan dan Perundangan-undangan yang berlaku dan Juga Hasil Musyawarah Bersama tentang Pelaksanaan Pilkades
2. Mentaati Aturan Hasil Seleksi Bakal Calon dan Menerima Hasil Pemilihan baik menang ataupun kalah pada Pemilihan Kepala Desa tanggal 26 Agustus 2018
3. Menjaga dan Mendukung Keamanan Masyarakat, Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara khususnya masyarakat Desa tempat pelaksanaan PILKADES berlangsung.
4. Bersedia menyelesaikan sengketa PILKDES dengan cara musyawarah dan mufakat dan atau melalui jalur mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Video Dokumentasi di bawah ini akan menjadi Saksi Janji/Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa se-Kecamatan Tambun Utara !.

red.zuraidbima.blogspot.com

DARI TANJUNG, LOMBOK UTARA UNTUK BUNG PRESIDEN

Dari MUH. K. ANWAR

Bapak Presiden RI ...

Saya bukan pendukungmu, bahkan saya pembencimu. Saya tidak rela engkau kembali jadi presiden... 

Bukan karna harga-harga pada mahal seperti kata orang, toh kami masih pada mampu untuk belanja, padahal kami bukan orang mampu.

Saya menolakmu karna masalah idiologi, masalah kapasitasmu dan semua predikat tentangmu seperti yang saya yakini selama ini.

Maka ketika gempa menimpa kami, dan engkau datang berkunjung. Saya tetap tidak respek. Toh itu tugasmu Bapak presiden.

Maka ketika engkau datang ke Lombok Utara dan masyarakat pada menyambutmu, saya diam saja dan hanya melihatmu dari jauh dgn rasa sinis. Bahkan saya melarang anak istri untuk ikut larut dalam euforia kegembiraan menyambutmu. Padahal saya lihat istri saya pengen juga mendekat, ikut salaman bahkan berfoto-foto seperti yang dilakukan masyarakat lainnya.

Sampai datang waktu sholat. Kulihat Bapak Presiden tetap ingin sholat jamaah bersama kami walau diingatkan sarana yang tidak memungkinkan.

Dengan tenang Bapak Presiden menuju gentong biru tempat penampungan air untuk berwudhu. Sangat hati-hati dan memakai air sedikit sekali, mungkin karna tahu air bersih sulit kami dapatkan. Dan agar jamaah lainnya tetap kebagian air untuk berwudhu.  Lalu menyilahkan orang lain berwudhu di tempat itu. 

Sampai pada saat sholat saya masih mencari-cari kesalahanmu. Bacaannya standar-standar saja seperti imam lainnya. 

Orang-orangpun bersalaman dengan Bapak Presiden  tanpa canggung. Tapi saya tetap menjauh dan tidak peduli.

Ketika Bapak Presiden ikut tidur di tenda, saya diam-diam mulai memperhatikannya. Sosok yang mungkin sudah letih malam itu, tetap tampil penuh perhatian, menyapa rakyatnya dan berdiskusi pendek entah apa yang ditanyakan. 

Tubuh pemimpin itu rela merebahkan tubuhnya di bawa tenda beralaskan karpet di lapangan sepak bola ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Sejak tidur ditenda ini. Saya tidak pernah pulas, selalu was was dan terbangun begitu mendengar bunyi apapun. Khawatir dengan gempa susulan, khawatir dengan semua kemungkinan buruk yang siap menimpa kami.

Tapi malam ini,  alampun seperti diam memberi kenyamanan untuk kami beristirahat. Begitu syahdu, begitu damai perasaan keluarga saya.

Baru kali ini saya pulas tertidur seperti ada seseorang yang melindungi kami, menjaga istirahat kami, berada ditengah-tengah kami seperti rakyat lainnya. 

Sebelum tertidur, saya masih melihat dari jauh sosok pemimpin itu terbangun duduk. Mengitari pandangannya melihat dengan seksama pada rakyatnya yang bergelimpangan diatas tikar. 

Bapak Presiden ikut merebahkan badannya, ikut bersama kami merasakan dinginnya malam,

Malam ini begitu damai dan tenang. Bahkan suara tangis anak-anak yang biasanya berisik malam ini tidak terdengar. Anak saya juga tidak rewel. Malam yang begitu tenang. Seakan tidur kami dinina bobokkan oleh seorang ayah pada anak-anaknya. 

Ya, seorang Presiden pada rakyatnya.

Sewaktu Bapak Presiden pamit untuk melanjutkan perjalanannya, barulah saya  mendekat untuk ikut menjabat tangan itu. 

Dengan lirih saya ucapkan terima kasih dan kata maaf yang mungkin tidak dimengerti oleh Bapak Presiden.

Dalam hati saya memohon pada Sang Khalik, maafkan hambamu yang sangat kejam membenci pemimpinnya ini.

Kulihat ketulusan pada wajah kurusnya, kulihat keteduhan pada matanya. Kulihat senyum tipisnya yang ikhlas sambil menjabat tangan saya. Ingin rasanya memeluk tubuh kurus yang keletihan itu sambil memohon maaf, ampun atas kesalahan-kesalahan yang kulakukan. 

Tapi saya hanya bisa berkata pelan " maafkan saya pak."

Hanya itu yang keluar dari mulut saya, karna Bapak Presiden dengan cepat menjabat tangan-tangan yang lain. 

Saya melihat punggung itu menjauh ditemani Bapak Gubernur kami Tuan Guru Bajang.

Sosok pemimpin-penimpin yang baru saja memperlihatkan jatidirinya, tabiat dan karakternya, bukan pencitraan seperti yang selama ini saya tuduhkan...

Maafkan saya Bapak Presiden. Maafkan rakyatmu yang tidak tahu diri, yang hanya mengenalmu dari opini-opini dan sosial media.

Walau saya masih bersyukur, masih sempat meminta maaf sebelum ajal menjemput dan mempertanggung jawabkan semua dosa-dosa saya terhadap sang Ulil Amry Kepada Sang Khalik Allah SWT... 

    

Tanjung, Lombok Utara. Agustus 2018

Muh. K. Anwar

SBY BANGUN INSFRASTRUKTUR 7 RUAS JALAN PERIORITAS DAN 4 RUAS JALAN STRATEGIS TANPA PENCITRAAN. JOKOWI HANYA BANGUN 1 RUAS JALAN WAMENA-NDUGA, STADIUN BARU DAN JEMBATAN HOLTEKAM DARI DANA KREDIT PEMDA, UANG KERINGAT RAKYAT PAPUA.

Jakarta, 20 Agustus 2018
Gubernur Enembe Juga Tahu !

Oleh: Natalius Pigai

Memang sengaja saya beri judul sedikit panjang agar langsung memahami apa isi tulisan ini. Kata Pigai Lewat WA ke zuraidbima.blogspot.co.id

Lebih lanjut Pigai menuliskan ; Kita perlu memberi gambaran tentang kebenaran secara tegas dan jelas supaya rakyat mengerti dan memahami mengisi kemerdekaan melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah yang dilakukan pemerintah di Papua.

Sesungguhnya selama ini Pemerintah pusat tidak pernah memiliki rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua selama 2015-2019. Apa yang dilakukan pemeintah pusat itu hanya peningkatan jalan dan jembatan sebagaimana lasimnya melalui proyek-protek rutin APBN yang jika dihitung angkanya lebih rendah dari pada provinsi-provinsi lainnya.

Berbagai pihak meminta pemerintah mesti menunjukkan rincian panjang jalan prioritas dan strategis untuk konektivitas kota/kabupaten, provinsi, dan juga jalan nasional. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah sekarang terutama dalam kaitannya membangun infrastruktur di Papua berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum pernah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua. Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.

Bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memiliki rancangan besar mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu, pemerintah SBY kemudian membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Rinciannya, 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 triliun.

Ketujuh ruas jalan strategis dengan total panjang 2.056 kilometer tersebut adalah Nabire-Waghete-Enarotali sepanjang 262 kilometer, Jayapura-Wamena-Mulia dengan panjang 733 kilomter, Timika-Mapuru Jaya-Pomako sepanjang 39,6 km, dan Serui-Menawi-Saubeba sepanjang 499 kilometer.

Berikutnya adalah Jayapura-Sarmi 364 kilometer, Jayapura-Holtekamp-Batas PNG 53 kilometer, dan Merauke-Waropko sepanjang 557 kilometer.

Sedangkan 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Provinsi Papua Barat juga menjadi lokasi pembangunan empat ruas jalan yakni Sorong-Makbon-Mega sepanjang 88 kilometer, Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari dengan panjang 606,17 kilometer, Manokwari-Maruni-Bintuni 217,15 kilometer dan Fak-Fak-Hurimbe-Bomberai sepanjang 139,24  kilometer.

Tulisan ini sedikit membuka mata hati hati kita agar melihat Papua secara terang dan benderang, memilah Milah mana pemimpin yang bekerja mengejar pencitraan dan mana pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh dalam kesunyian.

Seorang pemimpin yang profesional, kapabel dan mempunyai integritas tidak pernah menggembar gemborkan seakan-akan metamorfosis Papua seperti daerah lain, apalagi bandingkan dengan negara lain.

Sukarno juga membangun universitas cenderawasih, Kota Holandia atawa Sukarnopura atawa Jayapura  tidak pernah gembar-gembor melalui media, Suharto membangun hampir 60 persen pembangunan Papua juga tidak pernah klaim dan mengklaim. Demikian pula Habibie. Gus Dur melakukan suatu kebijakan yang substansial dan fundamental dengan memberi Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua saja tidak pernah gembar gembor.

Memang Payung pencitraan tidak bisa sembunyikan hujan fakta tentang ketertinggalan, kebodohan, kemiskinan, kematian yang menyelimuti bumi rakyat Papua hari ini. Kekalahan PDIP dalam Pilkada 2018, tidak ada Wali Kota/ Bupati kader PDIP di Papua adalah wujud nyata kebencian dan hukuman dari rakyat secara langsung terhadap pemimpin dan partai yang melakukan pencitraan.

(Natalius Pigai, Kritikus, di Jakarta)

FORM LACAK ALUMNI SMP N 1 SAPE

SEBARAN SUARA YANG DI PEREBUTKAN OLEH PASANGAN PRESIDEN 2019

Jakarta, 11 Agustus 2018

*Jabar, Jateng, Jatim (90.450.602) : 50% suara nasional, apabila ditambah dgn Yogya, Banten dan DKI Jakarta (seluruh pulau Jawa) adalah 107.844.868 suara... berarti 60% suara nasional utk memenangkan Pilpres ini dgn satu putaran.*

Berikut hasil sinkronisasi Data Rekapitulasi DPS Pemilu 2019 :

1. *Prov. Aceh*

Jumlah tps : 15.597

Pemilih laki- laki : 1.725.971

Pemilih perempuan : 1.777.847

Jumlah total pemilih : 3.503.818

2. *Prov. Bali*

Jumlah tps : 12.178

Pemilih laki-laki : 1.517.048

Pemilih perempuan : 1.521

Jumlah total pemilih : 3.038.877

3. *Prov. Banten*

Jumlah tps : 33.074

Pemilih laki-laki : 3.757.082

Pemilih perempuan : 3.680.695

Jumlah total pemilih : 7.437.777

4. *Prov. Bengkulu*

Jumlah tps : 6.093

Pemilih laki-laki : 702.539

Pemilih perempuan : 684.396

Jumlah total pemilih : 1.386.935

5. *Prov D.I Yogyakarta*

Jumlah tps : 11.791

Pemilih laki-laki : 1.326.781

Pemilih perempuan : 1.399.578

Jumlah total pemilih : 2.726.359

6. *Prov. DKI Jakarta*

Jumlah tps : 28.322

Pemilih laki-laki : 3.600.617

Pemilih perempuan : 3.629.513

Jumlah total pemilih : 7.230.130

7. *Prov. Gorontalo*

Jumlah tps : 3.355

Pemilih laki-laki : 405.600

Pemilih perempuan : 406.953

Jumlah total pemilih : 812.553

8. *Prov. Jambi*

Jumlah tps : 11.283

Pemilih laki-laki : 1.213.429

Pemilih perempuan : 1.191.154

Jumlah total pemilih : 2.404.583

9. *Prov. Jabar*

Jumlah tps : 136.643

Pemilih laki-laki : 16.239.825

Pemilih perempuan : 16.061.207

Jumlah total pemilih : 32.301.032

10. *Prov. Jateng*

Jumlah tps : 115.142

Pemilih laki-laki : 13.703.638

Pemilih perempuan : 13.802.382

Jumlah total pemilih : 27.506.020

11. *Prov. Jatim*

Jumlah tps : 130.498

Pemilih laki-laki : 15.091.744

Pemilih perempuan : 15.551.806

Jumlah total pemilih : 30.643.550

12. *Prov. Kalimantan Barat*

Jumlah tps : 16.028

Pemilih laki-laki : 1.799.558

Pemilih perempuan : 1.723.757

Jumlah total pemilih : 3.523.315

13. *Prov. Kalimantan Selatan*

Jumlah tps : 13.035

Pemilih laki-laki : 1.386.108

Pemilih perempuan : 1.374.252

Jumlah total pemilih : 2.760.360

14. *Prov. Kalimantan Tengah*

Jumlah tps : 8.063

Pemilih laki-laki : 885.523

Pemilih perempuan : 833.824

Jumlah total pemilih : 1.719.347

15. *Prov. Kalimantan Timur*

Jumlah tps : 10.683

Pemilih laki-laki : 1.234.484

Pemilih perempuan : 1.144.033

Jumlah total pemilih : 2.378.517

16. *Prov. Kalimantan Utara*

Jumlah tps : 2.147

Pemilih laki-laki : 223.037

Pemilih perempuan : 203.163

Jumlah total pemilih : 426.200

17. *Prov. Kep. Bangka Belitung*

Jumlah tps : 3.784

Pemilih laki-laki : 470.070

Pemilih perempuan : 451.112

Jumlah total pemilih : 921.182

18. *Prov.’Kep. Riau*

Jumlah tps : 5.322

Pemilih laki-laki : 717.517

Pemilih perempuan : 679.899

Jumlah total pemilih : 1.397.416

19. *Prov. Lampung*

Jumlah tps : 26.078

Pemilih laki-laki : 3.016.295

Pemilih perempuan : 2.877.243

Jumlah total pemilih : 5.893.538

20. *Prov. Maluku*

Jumlah tps : 5.302

Pemilih laki-laki : 582.253

Pemilih perempuan : 598.718

Jumlah total pemilih : 1.180.971

21. *Prov. Maluku Utara*

Jumlah tps : 3.708

Pemilih laki-laki : 389.060

Pemilih perempuan : 381.004

Jumlah total pemilih : 770.064

22. *Prov. Nusa Tenggara Barat*

Jumlah tps : 15.967

Pemilih laki-laki : 1.767.926

Pemilih perempuan : 1.818.115

Jumlah total pemilih : 3.586.041

23. *Prov. Nusa Tenggara Timur*

Jumlah tps : 16.647

Pemilih laki-laki : 1.608.237

Pemilih perempuan : 1.668.125

Jumlah total pemilih : 3.276.362

24. *Prov. Papua*

Jumlah tps :

Pemilih laki-laki :

Pemilih perempuan :

Jumlah total pemilih :

25. *Prov. Papua Barat*

Jumlah tps : 3.939

Pemilih laki-laki : 381.659

Pemilih perempuan : 354.659

Jumlah total pemilih : 736.318

26. *Prov. Riau*

Jumlah tps : 17.367

Pemilih laki-laki : 1.884.870

Pemilih perempuan : 1.824.366

Jumlah total pemilih : 3.709.236

27. *Prov. Sulawesi Barat*

Jumlah tps : 3.839

Pemilih laki-laki : 431.944

Pemilih perempuan : 429.273

Jumlah total pemilih : 861.217

28. *Prov. Sulawesi Selatan*

Jumlah tps : 26.143

Pemilih laki-laki : 2.996.175

Pemilih perempuan : 3.170.759

Jumlah total pemilih : 6.978.381

29. *Prov. Sulawesi Tengah*

Jumlah tps : 9.097

Pemilih laki-laki : 1.008.257

Pemilih perempuan : 970.124

Jumlah total pemilih : 1.978.381

30. *Prov. Sulawesi Tenggara*

Jumlah tps : 7.773

Pemilih laki-laki : 834.023

Pemilih perempuan : 835.085

Jumlah total pemilih : 1.669.108

31. *Prov. Sulawesi Utara*

Jumlah tps : 7.701

Pemilih laki-laki : 936.730

Pemilih perempuan : 913.838

Jumlah total pemilih : 1.850.568

32. *Prov. Sumatera Barat*

Jumlah tps : 16.516

Pemilih laki-laki : 1.780.627

Pemilih perempuan : 1.830.768

Jumlah total pemilih : 3.611.395

33. *Prov. Sumatera Selatan*

Jumlah tps : 16.903

Pemilih laki-laki : 2.912.753

Pemilih perempuan : 2.857.047

Jumlah total pemilih : 5.769.800

34. *Prov. Sumatera Utara*

Jumlah tps : 41.394

Pemilih laki-laki : 4.598.148

Pemilih perempuan : 4.673.388

Jumlah total pemilih : 9.271.536

Total keseluruhan *jumlah TPS : 779.412.*

Total keseluruhan *pemilih laki-laki : 91.129.526.*

Total keseluruhan *pemilih perempun : 91.319.914.*

Total keseluruhan *Jumlah pemilih : 182.449.440.*

_Sumber : hasil sidang Pleno KPU RI tgl 21 Juni 2018_

MUHAIMIN POWER ! MAHFUD MD RIWAYATMU DULU, JOKOWI DI TENGAH PUSARAN PARA PAHLAWAN KESIANGAN

Jakarta, 06 Agustus 2018

Oleh: Natalius Pigai

Pada tanggal 20 Mei 2014 Prof Dr. Mahfud MD ditunjuk Pak Prabowo Subianto menjadi Ketua Tim Sukses dalam Pencalonan Presiden. 

Di saat ini, semua orang terperangah kekuatan Prabowo begitu menjulang dan kekuatan Jokowi tergoncang. Komnas HAM pun nyaris tidak ada yang berani bersuara karena memang Mahfud MD disegani saat itu. 

Dalam suasana politik Pilpres tidak berimbang karena Prabowo didukung oleh koalisi partai-partai gemuk di bawah Komando Prof Dr. Mahfud MD. Di saat suasana tegang tanpa tedeng aling-aling saya sebagai Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu 2014 di Komnas HAM menyatakan secara lantang ke publik dan dimuat hampir semua media mainstream bahwa “mulai hari ini Mahfud MD di Pecat di Komnas  HAM kalau tidak kami persilakan mengundurkan diri”. Saya dianggap membangun framing politik dengan mendowngraded nama besar Ketua Tim Sukses. Saya diancam dan diteror berbagai penjuru termasuk di Komnas HAM sendiri karena terlalu berani menyatakan memecat Ketua Tim sukses Presiden dan Mahfud yang menang disegani saat itu, namun tetap saja namanya juga resiko tugas saya abaikan semua teror. 

Tahun 1999 Mahfud MD adalah anak emas Presiden Gusdur diangkat sebagai Menteri Pertahanan, disaat yang sama Saya yang baru lulus kuliah di Yogya diangkat oleh Gusdur melalui Ir. Alhilal Hamdi sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. Karena Gusdur dan NU ada maka Mahfud MD dan Natalius Pigai juga ada meskipun beliau kelas berat dan saya kelas bantam di Republik tercinta ini. 

Saya tidak kaget ketika Sidang Pleno PBNU minggu lalu terkait usulan calon Wakil Presiden ternyata nama Mahfud MD tidak masuk atau tidak diusulkan. NU memiliki jutaan kader terbaik yang bisa berbakti dan mengisi jabatan politik dan pemerintah melalui proses perjuangan yang panjang. Mereka diterpa berbagai tekanan dan suara NU dijadikan sapi perah partai penguasa orde baru, ulama dan tokoh-tokoh NU terpinggirkan dari kekuasaan orde baru. Orde reformasi bergulir mengantar generasi muda NU berkibar dimana-mana ibarat meteor dan jugernaut yang melintasi jalan bebas hambatan. Apalagi Arus utama Politik NU adalah PKB dibawah komando Muhaimin Iskandar menjadi orang NU dan PKB partai yang disegani dan penentu kepemiminan Nasional saat ini. 

Pertanyaannya kenapa Mahfud MD tidak diperhitungkan sebagai figur inti NU? Saya percaya bahwa Mahfud

MD orang Madura berdarah NU, tapi darah NU tidak cukup, NU membutuhkan kontribusi riil baik

tenaga, pikirkan dan keterlibatannya dalam membesarkan NU atau Organ-orang sayap NU dan itu sepertinya tidak dipunyai oleh Mahfud MD. 

Ibarat kacang lupa kulit, tanpa Gusdur Mahfud hanyalah seorang Dosen UII yogya, tanpa Gusdur Mahfud hanyalah seorang pengamat hukum tata tenaga ditingkat lokal di Yogya. Seperti saya tanpa Gusdur saya juga mungkin pejabat atau politisi di Papua, belum tentu berada dipusaran perpolitikan nasional. Tanpa Gusdur tidak mungkin Natalius Pigai dikenal publik. 

Meskipun tidak banyak berbuat namun konsistensi, penghargaan, penghormatan tanda ucapan terima kasih adalah nilai terpenting. Sejak tahun 2004 saya dicalonkan sebagai anggota Legislatif dari PKB tetapi mundur karena PNS dilarang berpolitik, namum nama

Saya sudah menjadi jaminan bagi PKB dan Gusdur untuk diterima seantero Papua. Kami orang Papua menghargai PKB dengan memberi 1 kursi DPR RI selama 3 periode hingga saat ini. 5

kabupaten asal keluarga saya basis utama PKB, 4 Bupati diantaranya PKB. Bulan lalu, adik saya (Meki) di dukung PKB menang telak 72% lawan incumbent Pilkada di kampung kelahiran kami di Paniai. 

Inilah wujud ketulusan hati dan konsistensi dan integritas sederet nilai-nilai yang patut dipertahankan jika negara ini mau maju

Bukan rahasia lagi bahwa Mahfud adalah calon paling kuat sebagai wakil presiden, Jokowi, ibu Mega menyenangi sosok Mahfud namun apa mau dikata NU tidak merekomendasikan nama Mahfud artinya peluang untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini tentu sulit terwujud. Jokowi tidak akan berani mengambil Mahfud karena sama saja melecehkan organisasi NU yang pemilih terbesar di Republik ini. Hari ini tidak ada pilihan lain selain Muhaimin Iskandar. Ma`ruf Amin, Said Agil dan Romahursy pasti ditentang kelompok oposisi yang merupakan basis utama kalangan Islam. Hari ini hanya Muhaimin yang relatif aman dan diterima semua pihak. 

Apa yang dipertontonkan Mahfud MD tentu diapresiasi. Ketua Tim Sukses Prabowo kemudian membelot menjadi pendukung paling vokal dan getol sebagai pahlawan bagi Jokowi. Apalagi setelah mendapat jabatan sebagai Penasehat BPID di Istana Negara. Respek rakyat terhadap Mahfud mulai hilang saat dimana beliau begitu ngotot membela keputusan yang salah dari Jokowi terkait Gaji Penasehat BPID sampai 112 juta. Hampir semua birokrat di negeri ini tertawa dan menyindir istana mana ada pejabat negara gaji sampai 112 juta dan angka tersebut tertulis dalam sebuah SK melampaui Standar Biaya Umum (SBU), bahkan Mahfud mengatakan itu paling kecil dari lembaga lain, seakan beliau tidak mampu bedakan mana honor dan mana take home pay. Kalau take home pay bisa saja ratusan juta tetapi SK jabatan hanya melampirkan honorarium sesuai SBU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Ini menjadi pelajaran berharga bagi para “pahlawan-pahlawan kesiangan” yang merasa diri berinvestasi politik untuk Jokowi yang saat ini mengaduh nasib, mencari rezeki di lingkungan istana negara. Dan selamat manfaatkan kelemahan Jokowi dan PDIP yang memang suka melupakan dan membuang “pahlawan-pahlawan sesungguhnya”. 

(Natalius Pigai, Kritikus dan Alumni PMKRI, Kelompok Cipayung)