APAKAH ANDA SEORANG “CALON” PEMENANG?

Dalam kesuksesan, ada empat tingkatan pencapaian, yang pertama ialah pemenang saat ini, yaitu mereka yang telah mengetahui apa yang mereka inginkan, dan mengambil tindakan secara fokus untuk menggapai tujuan mereka. Tingkat yang terakhir tingkatan pencapaian ialah mereka yang belum menyadari potensi mereka. Diantara kedua tingkatan di atas ialah tingkatan calon pemenang, mereka yang telah menentukan tujuan mereka dan mulai fokus dalam tindakan mereka. Tingkat yang lainnya ialah tingkat calon harapan pemenang, mereka yang belum sepenuhnya untuk menggapai kesuksesan. Mereka mungkin telah melalui perjalanan yang berat dan menyimpang dari tujuannya. Mungkin juga mereka yang memiliki konsep diri yang perlu diperbaiki. Apakah Anda seorang calon pemenang? Anda akan mengetahuinya jika Anda adalah seorang calon pemenang. Anda akan merasakan gairah yang luar biasa untuk mengejar apa yang Anda inginkan. Satu hal yang dapat menghentikan Anda hanyalah apa yang Anda percaya. Mungkin Anda juga telah menemukan kekuatan dari hubungan dengan pemenang dan calon pemenang. Ada alasan mengapa mengapa kita dinilai dari dengan siapa kita bersama karena merekalah yang memebentuk karakter kita dalam hidup. Anda bisa jadi sedang membangun jalan Anda dalam bisnis atau secara serius sedang memikirkannya. Hal ini merupakan salah satu jejak dari seorang pemenang. Jika Anda demikian, Anda sedang berada di jalur yang tepat. Apakah Anda seorang calon pemenang? Seorang calon pemenang amat mudah dikenal....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

FORMULIR USULAN BALON BUPATI & WAKIL BUPATI BIMA Periode 2015-2020

Penjelasan MOH. MAHFUD MD Atas Gonjang Ganjing PILPRES 2014

 Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah

Oleh Moh Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara

Capres Prabowo memang sangat fenomenal.Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %). Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan.

Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta. Saya takkan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, “Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”

Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian tas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

 Saat itu saya meminta data real count internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikasi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, “Mahfud Kecewa pada PKS”, " Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”.

 Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung.

Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi :

 Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK;

Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik;

Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak prudent dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu.

Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinyamenyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa. Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung.

 Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat.

Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa dibicarakan dalam rapat. Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot,mendukung capres nomor 2. Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saatitu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK.Sebab ada yang punya target, “pokoknya Prabowo harus kalah”.

Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab.

 Aishah Samia Safa‎MEDIA DISKUSI RAKYAT

POLITIK DI INDONESIA KE DEPAN ERA JOKOWI

Oleh :

Lemahnya gugatan Prabowo ke MK menjadikan Jokowi hampir pasti Presiden ke 7 RI. Menarik utk melihat sistem presidential tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Apalagi janji-janji tanpa adanya ikatan bagi-bagi kursi tengah diplototin sukarelawan Jokowi sbg tulang puinggung kemenangan Jokowi. Publik suk-wan Jokowi akan kembali menjadi pendukung kritis sementara itu pendukung Prabowo menjadi oposisi super kritis cenderung lebay. Yg salahnya mengukur kesemuanya dgn baju mereka. Coba saja mereka memingta KPK dan PPATK mengusut tabungan Jokowi yang ada di luar negeri. Ini tentunya karena tokoh2 spt PS-HR-ARB- dipastikan memiliki tabungan atau rekening di luar negeri. Juga pembuatan panitia khusus pil-pres sehinga kualitas suatu panitia khusus dipertanyakan krn menjadi suatu permainan politik yang tidak lucu.

Namun keinginan membuat pan-sus itu bersamaan dgn keinginan bergabungnya partai koalisi PS-HR merapat ke Jokowi sehingga dipastikan itu gertak sambal saja agar mereka diajak Jokowi yg memang melontarkan ajakan membangun negeri ber-sama2. Partai tadi akan merelakan ketua umumnya dan sekjen-nya dikorbankan dan diganti dengan kader lain sehingga partainya dapat ikut dipemerintahan. Apakah cara ini baik dan sehat ? Tentu tidak. Karena cara-cara ini amat jelas berbau transaksional. Dan bagaimana sebenarnya Jokowi (dan JK) mensikapinya ?

Sikap akan tetap awal bahwa tidak ada bagi-bagi kursi apakah masih bisa bertahan ? Manakala JK dibeberapa kesempatan termasuk di Mata Najwa memberikan sinyal lain. Bilamana Jokowi tetap bertahan dgn parlemen sekitar 42,5% maka akan menarik karena bagaimana ia dapat menjalankan pemerintahannya terutama kebijakan anggaran di sela2 kontra dukungan oposisis. Memang bilamana ingion aman Jokowi cukup menarik Demokrat saja yg suaranya sekitar 10% sudah cukup. Tidak perlu lagi ia menarik dukungan dari Golkar misalnya. Sementara itu dukungan Golkar diharapkan utamanya dari JK sehingga posisinya sebagai wakil presiden mau tidak mau menjadi semakin kuat. Tp itu utk ke demokrasi ke depan tidaklah bagus. Kendati SBY netral dan partai Demokrat terakhir ke Prabowo namun dalam hati kecil SBY maupun elit Demokrat suara mereka Pro Jokowi. Lihat saja peserta kandidat prfesiden dari Demokrat seperti Anies Baswedan dan Dahlan Iskan serta juga si konyol Ruhut Sitompul. Sementara itu Golkar yg mengaut anti ARB apakah akan dilepas begitu saja oleh Akbar Tanjung dan ARB ? Keduanya bersikeras utk Golkar belajar menjadi oposisi, suatu posisi yg tak pernah terjadi di Golkar sejak didirikan.

 

Jokowi akan dinilai kematangannya dalam membentuk kabinet dan meletakan orang-orang profesional dalam jabatan-jabatan yang tampaknya semuanya menjadi amat penting. Jokowi akan menghapus jabatan wakil menteri. Ia juga ditengarai mendengarkan usulan utk menggabungkan beberapa kementrian sehingga jabatan mentreri itu akan seperti di negara demokrasi maju, di mana menteri tidak banyak. Jumlah 34 orang itu terhitung banyak. Siapa saja profesional yang diusulkan oleh partai politik pendukung yang akan dijakiannya menteri. Apakah juga akan melakukan lelang jabatan di sana ?

 

Yang jelas tampaknya Jokowi ketika sudah menunjuk seseorang menjadi menteri dia tidak akan menunjuk seseorang yang pernah bermasalah atau yang akan berpotensi menjadi masalah. Kemudian ketika dalam beberapa saat ktk menteri itu nir-prestasi dia tidak akan ragu-ragu menggantikannya. Jadi dia harus mempunyai stock orang-orang yang akan didudukannya menjadi menteri.

Lalu apakah ia akan membentuk institusi seperti unit yg meneliti kinerja kementrian pimpinan Kuntoro (saat ini) ? Masih menjadi pertanyaan.. 

Sementara itu bilamana Dewan Pertimbangan Presiden yang 9 orang sdh merupakan amanat UUD sehingga wajib dibentuk. Jokowi (dan juga JK) rasanya tidak kesulitan menunjuk orang-orangnya. Yang cukup menarik adalah Jokowi akan memberikan jabatan apa kepada Megawati dan Surya Paloh ? Di mana keduanya dalam pidato-pidato nya menunjukkan selalu tidak memerlukan jabatan resmi.

 

Rasanya yang juga menarik adalah bagaimana keseimbangan Jokowi dalam menimbang usulan partai politik pendukung maupun usulan dari para suk-wan nya ? Bilamana pandangan elit dari keduanya sama maka boleh disebut tidak akan ada masalah dan Jokowi tidak disibukan oleh hal tetetk bengek. Namun elit parpol pendukung tidak selamana tulus dan hampir dipastikan memiliki hidden agenda yg belum tentu baik utk pemerintahan ke depan.

Kematangan Jokowi akan tumbuh bersamaan dgn pemerintahan yang dipimpinnya. Ketika dulu ia menjalankan learning by doing di Solo (kemudian di Jakarta) skala masalahnya belum seluas dan semendalam di Indonesia. Kita mengharapkan ia akan sukses meniti kepemimpinan 5 tahun pertama sehingga hasilnya dapat kita nikmati bersama.

Semoga demikian !!!

• hadidjojo.nitimihardjo@facebook.com

SURAT PRESIDEN RI : SUSILO BAMBANG YUDHOYONO UNTUK GAZA - PALESTINA