REUNI AKBAR ALUMNI 1989 SMPN 1 SAPE TAHUN 2019 JUMPA KANGEN GENERASI BIRU 1989MERAJUT UKHUWAH, MENYAMBUNG SILATURRAHIM ZELLOVER INDONESIA BEROJENG, BERGEMBIRA & BERAMAL BERSATU DALAM CANDA & TAWA DI UDARA dan DI DARAT

Sabtu, 02 Agustus 2014

POLITIK DI INDONESIA KE DEPAN ERA JOKOWI

Oleh :

Lemahnya gugatan Prabowo ke MK menjadikan Jokowi hampir pasti Presiden ke 7 RI. Menarik utk melihat sistem presidential tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Apalagi janji-janji tanpa adanya ikatan bagi-bagi kursi tengah diplototin sukarelawan Jokowi sbg tulang puinggung kemenangan Jokowi. Publik suk-wan Jokowi akan kembali menjadi pendukung kritis sementara itu pendukung Prabowo menjadi oposisi super kritis cenderung lebay. Yg salahnya mengukur kesemuanya dgn baju mereka. Coba saja mereka memingta KPK dan PPATK mengusut tabungan Jokowi yang ada di luar negeri. Ini tentunya karena tokoh2 spt PS-HR-ARB- dipastikan memiliki tabungan atau rekening di luar negeri. Juga pembuatan panitia khusus pil-pres sehinga kualitas suatu panitia khusus dipertanyakan krn menjadi suatu permainan politik yang tidak lucu.

Namun keinginan membuat pan-sus itu bersamaan dgn keinginan bergabungnya partai koalisi PS-HR merapat ke Jokowi sehingga dipastikan itu gertak sambal saja agar mereka diajak Jokowi yg memang melontarkan ajakan membangun negeri ber-sama2. Partai tadi akan merelakan ketua umumnya dan sekjen-nya dikorbankan dan diganti dengan kader lain sehingga partainya dapat ikut dipemerintahan. Apakah cara ini baik dan sehat ? Tentu tidak. Karena cara-cara ini amat jelas berbau transaksional. Dan bagaimana sebenarnya Jokowi (dan JK) mensikapinya ?

Sikap akan tetap awal bahwa tidak ada bagi-bagi kursi apakah masih bisa bertahan ? Manakala JK dibeberapa kesempatan termasuk di Mata Najwa memberikan sinyal lain. Bilamana Jokowi tetap bertahan dgn parlemen sekitar 42,5% maka akan menarik karena bagaimana ia dapat menjalankan pemerintahannya terutama kebijakan anggaran di sela2 kontra dukungan oposisis. Memang bilamana ingion aman Jokowi cukup menarik Demokrat saja yg suaranya sekitar 10% sudah cukup. Tidak perlu lagi ia menarik dukungan dari Golkar misalnya. Sementara itu dukungan Golkar diharapkan utamanya dari JK sehingga posisinya sebagai wakil presiden mau tidak mau menjadi semakin kuat. Tp itu utk ke demokrasi ke depan tidaklah bagus. Kendati SBY netral dan partai Demokrat terakhir ke Prabowo namun dalam hati kecil SBY maupun elit Demokrat suara mereka Pro Jokowi. Lihat saja peserta kandidat prfesiden dari Demokrat seperti Anies Baswedan dan Dahlan Iskan serta juga si konyol Ruhut Sitompul. Sementara itu Golkar yg mengaut anti ARB apakah akan dilepas begitu saja oleh Akbar Tanjung dan ARB ? Keduanya bersikeras utk Golkar belajar menjadi oposisi, suatu posisi yg tak pernah terjadi di Golkar sejak didirikan.
 
Jokowi akan dinilai kematangannya dalam membentuk kabinet dan meletakan orang-orang profesional dalam jabatan-jabatan yang tampaknya semuanya menjadi amat penting. Jokowi akan menghapus jabatan wakil menteri. Ia juga ditengarai mendengarkan usulan utk menggabungkan beberapa kementrian sehingga jabatan mentreri itu akan seperti di negara demokrasi maju, di mana menteri tidak banyak. Jumlah 34 orang itu terhitung banyak. Siapa saja profesional yang diusulkan oleh partai politik pendukung yang akan dijakiannya menteri. Apakah juga akan melakukan lelang jabatan di sana ?
 
Yang jelas tampaknya Jokowi ketika sudah menunjuk seseorang menjadi menteri dia tidak akan menunjuk seseorang yang pernah bermasalah atau yang akan berpotensi menjadi masalah. Kemudian ketika dalam beberapa saat ktk menteri itu nir-prestasi dia tidak akan ragu-ragu menggantikannya. Jadi dia harus mempunyai stock orang-orang yang akan didudukannya menjadi menteri.

Lalu apakah ia akan membentuk institusi seperti unit yg meneliti kinerja kementrian pimpinan Kuntoro (saat ini) ? Masih menjadi pertanyaan.. 
Sementara itu bilamana Dewan Pertimbangan Presiden yang 9 orang sdh merupakan amanat UUD sehingga wajib dibentuk. Jokowi (dan juga JK) rasanya tidak kesulitan menunjuk orang-orangnya. Yang cukup menarik adalah Jokowi akan memberikan jabatan apa kepada Megawati dan Surya Paloh ? Di mana keduanya dalam pidato-pidato nya menunjukkan selalu tidak memerlukan jabatan resmi.
 
Rasanya yang juga menarik adalah bagaimana keseimbangan Jokowi dalam menimbang usulan partai politik pendukung maupun usulan dari para suk-wan nya ? Bilamana pandangan elit dari keduanya sama maka boleh disebut tidak akan ada masalah dan Jokowi tidak disibukan oleh hal tetetk bengek. Namun elit parpol pendukung tidak selamana tulus dan hampir dipastikan memiliki hidden agenda yg belum tentu baik utk pemerintahan ke depan.
Kematangan Jokowi akan tumbuh bersamaan dgn pemerintahan yang dipimpinnya. Ketika dulu ia menjalankan learning by doing di Solo (kemudian di Jakarta) skala masalahnya belum seluas dan semendalam di Indonesia. Kita mengharapkan ia akan sukses meniti kepemimpinan 5 tahun pertama sehingga hasilnya dapat kita nikmati bersama.

Semoga demikian !!!

Tidak ada komentar: