TRANSFORMASI GERAKAN RAKYAT MENJADI PARTAI POLITIK

Partai Gerakan Rakyat baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada pertengahan Januari 2026 (bertransformasi dari ormas dengan nama yang sama). 

Berikut adalah nama-nama dan tokoh kunci di balik partai tersebut :  

1. Anies Baswedan (Tokoh Utama/Inspirator) Meskipun dalam struktur partai saat deklarasi statusnya disebut sebagai Anggota Kehormatan (pemegang KTA nomor 0001) dan Tokoh Inspirasi, Anies Baswedan adalah figur sentral dari partai ini. Partai ini secara eksplisit didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendukung Anies Baswedan maju kembali sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2029. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden pada Pilpres 2024. Basis massa partai ini berasal dari relawan pendukung Anies. 
2. Sahrin Hamid (Ketua Umum) Sahrin Hamid adalah figur eksekutor utama yang memimpin struktur partai. Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum ormas Gerakan Rakyat. Ia dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Maluku. 
3. Muhammad Ridwan (Sekretaris Jenderal) Muhammad Ridwan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang mengurusi administrasi dan organisasi partai. Ia sebelumnya juga memegang posisi yang sama saat Gerakan Rakyat masih berbentuk ormas. 

Perubahan status dari ormas menjadi partai politik diputuskan melalui mekanisme internal (Rakernas) dengan tujuan utama mengonsolidasikan kekuatan relawan menjadi kekuatan politik formal untuk pemilu mendatang. Tak dapat dipungkiri bahwa diresmikannya partai politik Gerakan Rakyat adalah antitesis Prabowo, yakni manifesto Anies Baswedan yg menolak tunduk pada rezim yang sekedar membebek dan melegitimasi manipulasi konstitusi dinasti Jokowi. 

 

Gerakan Rakyat adalah ultimatum moral oposisi yg amanah, fatonah dan sadiq, untuk tetap istiqomah menolak hanyut dalam arus pemerintahan yg menjadi bayang-bayang dinasti cacat etika politik. Anies Baswedan memilih jalan terjal oposisi daripada kenyamanan istana yg dibangun di atas reruntuhan integritas. Ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, ini adalah soal menjaga harga diri dan kehormatan demokrasi agar tetap waras. 

 

“Sebuah garis tegas, bahwa integritas tak bisa ditukar dengan kursi kekuasaan.”