REPORTASE NASIONAL EDISI 148>>> 07-21 NOV 2012

Mengulas Fakta Dengan Tuntas

• Eddy Yusuf Layak Memimpin Sumatera Selatan
• Reklame Ilegal Ditertibkan
• WOW....!!! Hutang Indonesia Rp. 2.000 Triliun Lunas
• Pembangunan Rehab SMPN 2 Bekasi, Tidak Ada Safety First !!!
• Mobil Dinas Plat Merah Beli Bensin Eceran
• E-KTP Gratis, Jika Melanggar Kena Sanksi
• Hari Pahlawan, Seremoni Yang Terlupakan
• Penerapan Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja Di Sekolah/Madrasah
• Peletakan Batu Pertama Pesantren Manbaul Huffadz, Sembulang, Barelang
• Masyarakat Kampung Kenyam Harapkan Perbaikan Jembatan
• Masyarakat Kampung Bakung Kabupaten Bekasi Butuh Saluran Air
• Warga Mulai Jual Tanah
• Lemahnya Pengawasan Wasdal Bimarta Kota Bekasi
• Bupati Rembang Datangi Polda Jateng
• Korupsi Dana PNPM Panjalu Divonis 3 Bulan Penjara
• Kejari Serang Kantongi Satu Tersangka Dugaan Korupsi 1,2 M, Anggaran PNPM
• Tanah Negara Diperjual Belikan Terkait Adanya Proyek BBWSC Bupati Bekasi Diminta Bertindak Tegas
• 1 Bulan Bolos Kerja Sekdes Karang Patri Telantarkan Masyarakat
• Fasilitas RSUD Kabupaten Bekasi Minim "Diduga Jadi Ajang Bisnis Dokter"
• Abrasi Kabupaten Rembang Kian Mengkhawatirkan
• Masyarakat Desa Karang Reja Butuh Puskesmas
• Kepala Desa Suka Indah Buka Turnamen Volly
• Dana Peradaban Desa Mekar Sari, Perlu Partisipasi Masyarakat
• Pem. Prov. Riau Salurkan Bantuan Atasi Banjir
• Upah Buruh Rokok di Kudus Memprihatinkan
• Kepedulian Seorang Kepala Desa Setia Mekar Tambun Selatan Bekasi
• Konflik Dua Desa, DPRD Oku Timur Panggil PT TKMM
• Dinas Imigrasi Kota Bekasi "Profesional Dalam Bekerja Prima Dalam Pelayanan"
• Sambut HUT Ke 28 SMPN 6 Pati Gelar Wayang Kulit
• Sekolah Dasar Muara Gembong Butuh Guru
• Pelestarian Budaya Nusantara Butuh Sinergi Lintas Sektor
• Sumber Daya Hayati Harus Dipertahankan
• Kemendikbud Tarik 1.725 Pekerja Anak Kembali Ke Sekolah
• Kemendikbud Gelar Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia
• Dana Pilkada 1 M. Hilang "Bank NTT Harus Bertanggungjawab"
• KPUD Bagikan Raport Parpol Yang Lolos Verifikasi Administrasi
• Pilgub Sumut, Mantan Wakasad Optimistis Didukung SBY.
• Komisi II DPRD Banten Gagal Perjuangkan Anggaran Perekonomian
• Pilgub Jabar Figur PDI Perjuangan Tetapkan Tiga Opsi Pilihan
• Sehat Bersama dr. Asrul Nasrullah, AM (Tips Jitu Berhenti Merokok)
• Langkah-Langkah Yang Diajurkan Untuk Mencegah Timbulnya Kanker Dengan Cara Hidup Sehat
• Mencegah Penyakit Dengan Makanan Sehat
• 10 Anggapan Salah Tentang Penyakit Jantung
• Tanda-Tanda Tubuh Yang Kekurangan Vitamin
• 15 Tips Hidup Sehat

Baca selengkapnya di REPORTASE NASIONAL EDISI 148, 07-21 November 2012
Berlangganan Kontak :
Gunarko : 087878753510 - 085217940799
Jabodetabek Rp. 6.000,- Luar Rp. 8.000

TRADISI BIMA (MBOJO) YANG HAMPIR PUNAH

Bima (Mbojo) merupakan salah satu Kota dan Kabupaten Ujung Timur Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tradisi daerah-daerah lain dipelosok Nusantara Bima (Mbojo) memiliki banyak tradisi yang saat ini hampir punah karena arus perubahan Informasi dan Gaya Hidup Masyarakatnya. Berikut ini beberapa tradisi yang masih kita lihat itupun hanya ada di pelosok kampung terpencil dan pada acara-acara adat :

 

SWEET MOMENT SMAN 1 TAMARA

Tamara One Memory 2011

KENANGAN & KEINGINAN ANAK SUNDA

RIEKE DIAH PITALOKA (Oneng)

"Ijinkan saya menyampaikan sebuah mimpi tentang Jawa Barat. Sebagai Manusia Sunda (seperti yang dikatakan Pak Ayip Rosidi), saya yang lahir dan di besarkan di Tanah Parahiyangan."

"Saya punya mimpi yang barangkali tidak pernah hinggap dalam percaturan perebutan kekuasaan yang akan terjadi di Pilkada Jabar, pada Februari 2013. Sebuah mimpi, yang diilhami oleh masa kecil saya yang masih mengalami “ngurek” mencari belut atau nyair gendol (ikan kecil) di aliran pematang sawah.

Saya merasa kehilangan masa-masa bermain bersama teman-teman sekolah yang sore hari jadi tukang angon (mengembala) domba atau meri (bebek). Saya rindu masa kecil dimana anak-anak bermain gelas sodor atau sorodot gaplok atau gatrik di halaman madrasah, tempat saya dan kawan-kawan “kursus spiritual" di sore hari.

Kesemua itu tanpa saya sadari telah membentuk karakter saya sebagai manusia Indonesia yang tetap punya karakter dan tanpa malu mengatakan, “saya orang Sunda”.

Saya tetap bangga meski sering diledek bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris saya tetap berlogat Sunda. Sampai kawan-kawan di DPR atau para wartawan pun memanggil saya “si teteh”

Bagi saya, menjadi manusia Sunda adalah hal kodrati yang membuat kita punya identitas tersendiri. Memiliki keunikan di tengah keberagaman, bukankah itu maksud dari Bhineka Tunggal Ika.

Sore ini saya berdiskusi kecil dengan seorang sahabat, Kang Dedi, Bupati Purwakarta. Ada kegelisahan yang sama tentang kenangan masa kecil yang tergerus modernitas, yang seperti membuai namun sesungguhnya menindas.
Kami sepakat, kami merasakan ada sebuah “proyek yang tak kasat mata” yang sedang mencabut masyarakat dari akarnya. Memisahkan rakyat dari budayanya. Diam-diam namun sebetulnya sangat sistematik.

Di tengah obrolan ringan, lalu Kang Dedi menyampaikan hal yang bagi saya sangat melegakan, “akang ingin anak-anak di kampung tak malu kalau harus membantu orang tua jadi tukang angon, mereka harus bangga jadi tukang angon.”

Saya tanyakan bagaimana caranya. Ia menjawab dengan santai, “akang sedang buat program budak angon, ada alokasi anggaran untuk memberikan lima ekor domba buat anak-anak di kampung-kampung. Mereka akan didampingi diberi pelatihan bagaimana cara merawat domba.”

Sebuah gagasan yang luar biasa bagi saya, “ekstrakulikuler yang memberdayakan”. Anak-anak dilatih menjadi enterpreneur sejak dini, namun tanpa disadari lewat sebuah keputusan politik yang berbasis kecintaan pada budaya, sekaligus akan mempertahankan ke-Sunda-an kita.

Kembali soal Pilkada Jabar, dari obrolan ringan dengan Bupati Purwakarta, saya mendapatkan pencerahan. Jika ingin menghadirkan jati diri Tatar Sunda, model-model dialog dengan para bupati dan walikota tentu sesuatu yang harus dilakukan secara rutin.

Bukan sekedar lewat jalur formal Musrenbang, namun lewat “sambung rasa” persahabatan, sabilulungan (gotong royong) kuncinya.

20 kota dan kabupaten di Jawa Barat pasti punya ciri khas dan identitas lokal masing-masing. Lewat jalur kebudayaan, saya yakin sebuah kekuasaan akan lebih memanusiakan rakyat, tak mencabutnya dari akar kultural tiap daerah.

Untuk semua itu saya harus belajar dari mereka para bupati dan walikota yang telah terlebih dahulu berjuang lewat keputusan-keputusan kebijakan sekaligus anggaran.

Dari mereka saya akan belajar bagaimana kita bisa sama-sama bersama rakyat di Parahiyanga kelak akan berani dengan kepala tegak berkata, “saya rakyat Indonesia sekaligus orang Sunda, berasal dari Tanah Parahiyangan yang rakyatnya tak lagi hidup dalam kemiskinan dan kebodohan karena kami mempertahankan diri sebagai manusia Sunda”

Depok, 3 November 2012
Rieke Diah Pitaloka

NOMOR & TANGGAL PERATURAN POLRI 2008-2012

(sumber humas Mabes Polri)

• Peraturan Kapolri Tahun 2008:
  
  
  • NO 1 TH 2008 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI POLRI
  • NO 2 TH 2008 TTG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
  • NO 3 TH 2008 TTG TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA
  • NO 4 TH 2008 TTG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI
  • NO 5 TH 2008 TTG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN TRAINING DI LEMDIKPOL
  • NO 6 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU
  • NO 7 TH 2008 TTG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT
  • NO 8 TH 2008 TTG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM
  • NO 9 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
  • NO 10 TH 08 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI
  • NO 11 TH 2008 TTG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
  • NO 12 TH 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM
  • Peraturan Kapolri Tahun 2009:
  • NO 1 TH 2009 TTG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
  • NO 2 TH 2009 TTG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI
  • NO 3 TH 2009 TTG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  • NO 4 TH 2009 TTG DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
  • NO 5 TH 2009 TTG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI
  • NO 6 TH 2009 TTG PETUNJUK ADMINISTRASI SISTEM LAPORAN PADA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM
  • NO 7 TH 2009 TTG SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
  • NO 8 TH 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI
  • NO 9 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2011 TTG PENGADAAN BARANG JASA SCR ELEKTRONIK
  • NO 10 TH 2009 TTG LABORATORIUM FORENSIK POLRI
  • NO 11 TH 2009 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN DIKLAT DI DI SEKOLAH POLISI NEGARA
  • NO 12 TH 2009 TTG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
  • NO 13 TH 2009 TTG PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PNS POLRI
  • 14. NO 14 TH 2009 TTG PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KTA DAN DAN TANDA KEWENANGAN POLSUS    NO 15 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS
  • NO 16 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS
  • NO 17 TH 2009 TTG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
  • NO 18 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS
• 
  Peraturan Kapolri Tahun 2010:
  
  
  • NO 1 TH 2010 TTG DANA PEMELIHARAN KESEHATAN
  • NO 2 TH 2010 TTG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
  • NO 3 TH 2010 TTG SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT
  • NO 4 TH 2010 TTG SISTEM PENDIDIKAN POLRI
  • NO 5 TH 2010 TTG TATA CARA PENYADAPAN
  • NO 6 TH 2010 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN PPNS
  • NO 7 TH 2010 TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PNS POLRI
  • NO 8 TH 2010 TTG LINTAS GANTI PHH
  • NO 9 TH 2010 TTG NIKAH, CERAI, RUJUK
  • NO 10 TH 2010 TTG KELOLA BARANG BUKTI
  • NO 11 TH 2010 TTG PENANGANAN PENJINAKAN BOM
  • NO 12 TH 2010 TTG PELAKSANAAN PIDANA MATI
  • NO 13 TH 2010 TTG PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN ANGGGOTA
  • NO 14 TH 2010 TTG PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF
  • NO 15 TH 2010 TTG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL
  • NO 16 TH 2010 TTG INFORMASI PUBLIK
  • NO 17 TH 2010 TTG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
  • NO 18 TH 2010 TTG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI
  • NO 19 TH 2010 TTG PELATIHAN POLRI
  • NO 20 TH 2010 TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS
  • NO 21 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK MABES POLRI
  • NO 22 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK POLDA
  • NO 23 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK POLRES
  • NO 24 TH 2010 TTG BADAN USAHA JASA PENGAMANAN
  • NO 25 TH 2010 TTG APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK
  • NO 26 TH 2010 TTG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN
  • NO 27 TH 2010 TTG PEMBENTUKAN TUTOR DAN TRAINER OF TRAINERS MANAJEMEN TRAINING
  
   
  Peraturan Kapolri Tahun 2011:
  
  
  • NOMOR 1 TAHUN 2011 TTG SISTEM TELEKOMUNIKASI
  • NOMOR 2 TAHUN 2011 TTG KETENTUAN PEMBIAYAAN JASTEL
  • NOMOR 3 TAHUN 2011 TTG PENGHARGAAN POLRI
  • NOMOR 4 TAHUN 2011 TTG PENGANGKATAN PENASIHAT AHLI KAPOLRI
  • NOMOR 5 TAHUN 2011 TTG I-247 DAN E-ADS
  • NOMOR 6 TAHUN 2011 TTG TUNJANGAN KINERJA
  • NOMOR 7 TAHUN 2011 TTG PENGADAAN BARANGJASA SCR ELEKTRONIK
  • NOMOR 8 TAHUN 2011 TTG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
  • NOMOR 9 TAHUN 2011 TTG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN
  • NOMOR 10 TAHUN 2011 TTG HTCK DI LINGKUNGAN POLRI
  • NOMOR 11 TAHUN 2011 TTG SOTK RUMKIT BHAYANGKARA
  • NOMOR 12 TAHUN 2011 TTG KEDOKTERAN KEPOLISIAN
  • NOMOR 13 TAHUN 2011 TTG PENGGUNAAN MULTIMEDIA
  • NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI
  • NOMOR 15 TAHUN 2011 TTG KRITERIA CACAT
  • NOMOR 16 TAHUN 2011 TTG MANAJEMEN KINERJA
  • NOMOR 17 TAHUN 2011 TTG PRESENTASI DAN UJICOBA
  • NOMOR 18 TAHUN 2011 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN
  • NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG PENCALONAN POLRI DALAM PILKADA
  • NOMOR 20 TAHUN 2011 TTG SUMPAH JANJI POLRI
  • NOMOR 21 TAHUN 2011 TTG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN
  • NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI
  • NOMOR 23 TAHUN 2011 TTG PENINDAKAN TERORISME
  • NOMOR 24 TAHUN 2011 TTG TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  • NOMOR 25 TAHUN 2011 TTG SAR POLRI
  • NOMOR 26 TAHUN 2011 TTG PENDIDIKAN DAN LATIHAN PPNS
  
  Peraturan Kapolri Tahun 2012:
  
  
  • NOMOR 1 TAHUN 2012 TTG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK POLRI
  • NOMOR 2 TAHUN 2012 TTG PENGADUAN MASYARAKAT
  • NOMOR 3 TAHUN 2012 TTG REKOMENDASI STNK-TNKB RAHASIA
  • NOMOR 4 TAHUN 2012 TTG TANDA JASA DAN KEHORMATAN
  • NOMOR 5 TAHUN 2012 TTG REGIDENT KENDARAAN BERMOTOR
  • NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU
  • NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENDAPAT DI MUKA UMUM
  • NOMOR 8 TAHUN 2012 TTG IZIN SENPI OLAHRAGA.