Minggu, 06 Juli 2025

Keuntungan & Resiko NKRI Gabung di BRICS

Indonesia resmi bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) pada Januari 2025, sebuah langkah yang mencerminkan ambisi negara ini untuk memperluas pengaruh global dan peluang ekonominya. Namun, keputusan ini juga membawa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah analisis mengenai keuntungan dan kerugian Indonesia bergabung dengan BRICS.


Keuntungan Indonesia Gabung BRICS

Peluang Ekonomi dan Akses Pasar yang Lebih Luas 
BRICS mewakili sekitar 45% populasi dunia dan 28% output ekonomi global. Keanggotaan ini membuka akses ke pasar besar bagi Indonesia, yang dapat meningkatkan ekspor produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil. Hal ini juga memungkinkan Indonesia menarik investasi lebih banyak dari negara-negara anggota, memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

Diversifikasi Mitra Dagang dan Investasi
Bergabung dengan BRICS membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Misalnya, Indonesia bisa memperdalam hubungan dengan India di sektor tekstil dan IT, atau dengan Rusia untuk teknologi pertahanan. Selain itu, akses ke New Development Bank (NDB) BRICS menawarkan sumber pendanaan alternatif untuk proyek infrastruktur.

Peningkatan Pengaruh Diplomatik dan Geopolitik
BRICS memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di dunia internasional dan memperjuangkan reformasi tata kelola global yang inklusif. Sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dapat menjadi penyeimbang dalam BRICS, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktifnya.

Kerja Sama Teknologi dan Inovasi
Negara-negara BRICS, terutama China dan India, memiliki kemajuan teknologi yang signifikan. Indonesia bisa memanfaatkan transfer teknologi untuk mendukung sektor digital, energi terbarukan, dan manufaktur, sehingga meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global.

Peningkatan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan potensi pertumbuhan ekonomi dari investasi dan perdagangan yang lebih besar, penerimaan pajak Indonesia diperkirakan akan meningkat. Pelaku ekonomi lokal juga bisa memperluas operasinya ke luar negeri, membuka peluang pajak baru.


Kerugian dan Risiko Indonesia Gabung BRICS

Ketergantungan Ekonomi pada China
China mendominasi BRICS dengan menyumbang sekitar 70% PDB kelompok ini. Keanggotaan BRICS berpotensi memperdalam ketergantungan Indonesia pada China, yang sudah menjadi mitra dagang utama. Ini bisa menjadi risiko jika terjadi perubahan kebijakan atau krisis ekonomi di China.

Tantangan Geopolitik dan Persepsi Negara Barat
Bergabung dengan BRICS mungkin memicu persepsi bahwa Indonesia condong ke China dan Rusia, yang sering berselisih dengan Barat. Ini bisa memengaruhi hubungan dengan mitra penting seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta menimbulkan risiko dalam dinamika perang dagang global.

Persaingan dengan Negara Anggota Lain
Banyak anggota BRICS memiliki struktur ekonomi serupa dengan Indonesia, seperti ekspor komoditas. Persaingan dengan India, Brasil, atau Afrika Selatan bisa menyulitkan Indonesia untuk menonjol, terutama dengan dominasi China dalam bloc tersebut.

Risiko Ketidakstabilan Ekonomi Negara Anggota
Beberapa negara BRICS, seperti Rusia dan Brasil, menghadapi tantangan ekonomi internal. Ketidakstabilan ini bisa melemahkan kerja sama BRICS dan berdampak negatif pada Indonesia jika terjadi krisis di salah satu anggota.

Kewajiban Keuangan dan Kontribusi
Sebagai anggota penuh, Indonesia harus berkontribusi ke New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA). Jika tidak dikelola dengan baik, kewajiban ini bisa membebani anggaran nasional.


Kesimpulan
Keanggotaan BRICS menawarkan keuntungan besar bagi Indonesia, seperti akses pasar yang luas, diversifikasi mitra dagang, dan peningkatan pengaruh geopolitik. Namun, ada kerugian yang perlu diwaspadai, seperti risiko ketergantungan pada China, tantangan geopolitik, dan persaingan internal bloc. Untuk sukses, Indonesia perlu strategi cerdas: memperkuat daya saing domestik, menjaga keseimbangan hubungan luar negeri, dan memastikan keanggotaan ini mendukung tujuan pembangunan nasional tanpa mengorbankan prinsip bebas aktifnya. Dengan pendekatan hati-hati, Indonesia bisa memanfaatkan BRICS sebagai langkah maju di panggung global. #Grok3'Zuraid Bima"06-07-2025.

Info Jadual SPMB/PPDB Tahap 2

Jadwal SPMB Tahap 2 

1 Pendaftaran & Verifikasi Dokumen SPMB tahap 2
   24 Juni 2025 – 01 Juli 2025 08:00 - 20:00 Selesai 
2 Masa Sanggah Verifikasi 24 Juni 2025 – 02 Juli 2025 Selesai 
3 Persiapan pelaksanaan Tes Terstandar 02 Juli 2025 – 02 Juli 2025 Selesai 
4 Pelaksanaan Tes Terstandar 03 Juli 2025 – 04 Juli 2025 Selesai 
5 Susulan Tes Terstandar 07 Juli 2025 – 07 Juli 2025 Berakhir dalam 1 Hari 
   Belum Dimulai 
6 • Tes Minat Bakat program/bidang keahlian (SMK) 
   • Uji kompetensi prestasi non akademik bagi yang melaksanakan (SMA & SMK) 
      02 Juli 2025 – 07 Juli 2025 Berakhir dalam 5 Hari Sedang Berlangsung 
7 Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 2 
   08 Juli 2025 – 08 Juli 2025 
   Berakhir dalam 1 Hari 
   Belum Dimulai 
8 Pengumuman Hasil SPMB tahap 2 09 Juli 2025 – 09 Juli 2025 
   Berakhir dalam 1 Hari 
   Belum Dimulai 
9 Daftar Ulang SPMB Tahap 2 10 Juli 2025 – 11 Juli 2025 Berakhir dalam 2 Hari 
   Belum Dimulai

Jumat, 30 Mei 2025

FENOMENA GUBERNUR JAWA BARAT "DEDI MULYADI"


Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sejak 20 Februari 2025, menjadi fenomena di Indonesia karena gaya kepemimpinannya yang kontro versial, aktif di media sosial, dan kebijakan-kebijakan yang memicu pro-kontra. 
Berikut adalah ringkasan fenomena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berdasarkan informasi terkini:

1. Gaya Kepemimpinan dan Keaktifan di Media Sosial
  • "Gubernur Konten": Dedi dikenal aktif di platform seperti Instagram dan tiktok @dedimulyadi71, 3 juta pengikut) dan channel YouTube (@kangdedimulyadichannel, 7 juta subscriber), dengan ribuan unggahan. Beliau sering membagikan momen blusukan, dialog dengan warga, hingga konten emosional atau jenaka, yang membuatnya dijuluki "Gubernur Konten" oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
  • Dampak Media Sosial: Keaktifannya mengurangi anggaran iklan Pemprov Jabar, namun juga memicu kritik karena beberapa konten dianggap "settingan". Contohnya, video dialog dengan remaja bernama Aura Cinta soal larangan wisuda sekolah, yang viral namun diduga terstuktur.
  • Kontroversi Konten: Ucapan Dedi seperti “miskin jangan sok kaya” dalam debat dengan Aura Cinta memicu pro-kontra. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat mendukung ketegasannya, sementara lainnya menganggapnya merendahkan.
2. Kebijakan Kontroversial
  • Siswa Nakal ke Barak Militer: Dedi Mulyadi mengirim pelajar bermasalah (terlibat tawuran atau geng motor) ke barak TNI/Polri untuk pendidikan karakter, dimulai 2 Mei 2025. Kebijakan ini didukung orangtua, tetapi dikritik elite politik dan DPR karena dianggap solusi instan dan berpotensi berdampak psikologis negatif.
  • Larangan Wisuda dan Perpisahan Sekolah: Dedi Mulyadi melarang wisuda TK hingga SMA dan kegiatan perpisahan di luar sekolah, dengan alasan mengurangi beban finansial keluarga. Kebijakan ini memicu kritik, seperti dari remaja Aura Cinta, yang menyoroti kesenjangan ekonomi. Dedi Mulyadi bersikukuh tidak mengubah keputusan ini.
  • Penghentian Dana Hibah Yayasan Pendidikan: Dedi Mulyadi hentikan dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk berbasis agama, karena banyak penyelewengan. BeIiau menjanjikan bantuan pendidikan ke sekolah swasta yang jelas lokasinya, sambil memverifikasi institusi.
  • Penggusuran dan Konflik Lahan: Kebijakan penggusuran di bantaran kali (seperti di Tambun Utara) dan penanganan sengketa tanah/lahan (misalnya SMAN 1 Bandung dan Sukahaji) menuai kritik. Dedi Mulyadi berupaya mencari solusi seperti bantuan kontrakan,, dana kerohiman, namun tetap dianggap kontroversial.
3. Kontroversi dan Ancaman
  • Ancaman Pembunuhan: Dedi Mulyadi kerap menerima ancaman, termasuk pembunuhan via media sosial (akun "Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!") pada April 2025, bahkan ancaman bom bunuh diri. Polda Jabar menyelidiki, dan Dedi Mulyadi menyebut ancaman sebagai risiko kepemimpinan.
  • Ultimatum Ormas: Dedi Mulyadi diultimatum oleh GRIB Jaya, namun ia menolak menanggapi ancaman dan hanya menerima kritik yang membangun kesejahteraan rakyat.
  • Kontroversi Pajak Kendaraan: Mobil Lexus Dedi sempat viral karena nunggak pajak, tetapi masalah diselesaikan dengan mutasi pelat nomor ke Jawa Barat pada 25 April 2025.
4. Dukungan dan Kritik
  • Dukungan: Dedi didukung sebagian rakyat Jabar, terutama karena pendekatannya yang dekat dengan masyarakat, seperti blusukan dan menangani isu premanisme. Ia juga mendapat dukungan dalam kasus eks pemain sirkus OCI yang meminta bantuan untuk kasus HAM.
  • Kritik: Elite politik, DPR, dan aktivis mengkritik kebijakannya, seperti pengiriman siswa ke barak militer dan larangan wisuda SLTA, karena dianggap kurang tepat atau tidak menyelesaikan akar masalah.
  • Pandangan Kultural: Sebagian melihat Dedi Mulyadi sebagai pemimpin visioner yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal seperti "Wangsit Siliwangi" untuk membangun "Pajajaran baru", namun ini juga dianggap berisiko sentralistik.
5. Pandangan Publik dan Media
  • Pro-Kontra: Media sosial memper lihatkan polarisasi. Sebagian memuji Dedi karena tegas dan autentik, sementara lainnya menganggapnya mencari sensasi atau otoriter.
  • Sentuhan Hiburan: Ada yang melihat Dedi Mulyadi seperti mengelola "reality show" Jawa Barat, mengekspos masalah sekaligus menghibur, meski diharapkan solusinya nyata.
Kesimpulan
Fenomena Bapak Aing Dedi Mulyadi mencerminkan kombinasi antara kepemimpinan populis, keaktifan digital, dan kebijakan tegas yang memicu polarisasi. BeIiau berhasil menarik perhatian publik dengan pendekatan langsung dan konten media sosial, tetapi juga menghadapi tantangan berupa kritik, ancaman, dan tuduhan "settingan". Kebijakan nya, seperti pengiriman siswa ke barak militer dan larangan wisuda, menunjukkan visi pendidikan karakter dan efisiensi, namun sering dianggap kontroversial karena pendekatan yang dianggap instan atau kurang inklusif. (GROK-3/ZURAID, SE)