NOMOR URUT KANDIDAT CALON BUPATI & WAKIL BUPATI BEKASI1

Pemilihan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi tinggal 100 hari lagi Pengundian & Penetapan Nomor Urut Sudah Dilaksanakan, gunakan hak pilih anda dengan cerdas dan cermat pilih Bupati dan Wakil Bupati Yang Sesuai dengan Keinginan Hati Nurani Anda :

1

2

3

Pastikan dari ke (Tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ini Anda Menentukan (Satu) Pilihan Yang Tepat Menuju Bekasi Yang Lebih Baik dan Lebih Maju Lagi 5 (Lima) Tahun Kedepan....semoga !

CELANA DALAM EMAS PAKAIAN PUTERI RAJA & BANGSAWAN JAMAN DULU

KOMPAS.com — Celana dalam dari lempengan emas ini mirip dengan cupeng dan badong, ataujempang di Aceh, yang merupakan penutup kemaluan wanita dan dikenakan sehari-hari untuk gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan.

Artefak peninggalan bangsawan Maluku Tenggara tersebut adalah peninggalan masa lalu yang salah satu fungsinya untuk penangkal perselingkuhan. Jadi, selain sebagai benda budaya, juga menunjukkan bahwa kaum wanita sudah mendapat perhatian khusus sejak lama.

Cupeng, badong, dan jempang, ketiganya kini menjadi koleksi dan berada di Museum Nasional Jakarta, ketiganya juga terbuat dari emas.

Cupeng adalah semacam celana bergembok atau berkunci. Istilah ini dikenal di Aceh. Pada awalnyacupeng merupakan benda upacara yang dipakai oleh anak wanita kecil. Fungsinya adalah sebagai penutup kelamin. Bentuknya seperti hati dan pemasangannya diikat dengan benang pada perut si anak. Salah satu artefak yang terkenal berbahan emas 22 karat, berukuran tinggi 6,5 sentimeter, dan lebar 5,8 cm.

Cupeng emas umum digunakan oleh orang terpandang. Artefak tersebut penuh ukiran, pinggirannya berhiaskan motif tapak jalak, bagian tengah bermotif bunga teratai dikelilingi deretan bunga bertajuk empat helai dalam bentuk belah ketupat. Bagian tengah bunga tadi bermatakan jakut merah.

Menurut tradisi lama, cupeng harus dipakai oleh anak wanita yang berusia 2 hingga 5 tahun. Atau digunakan ketika anak mulai berjalan sampai anak mulai pandai mengenakan sarung sendiri. Mereka percaya, cupeng merupakan penangkal roh jahat. Pada pemakaian pertama, benang yang dikalungkan terlebih dulu diberikan mantera atau jampi-jampi oleh seorang dukun.

Selain di Indonesia, cupeng dikenal di Semenanjung Malaysia. Di sana disebut caping. Diduga, capingdiperkenalkan ke Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang India pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, dari abad ke-7 hingga ke-12. Di Malaysia, caping sangat populer di daerah utara, selatan, dan pantai timur Malaysia. Adapun di Indonesia, cupeng banyak dipakai oleh penduduk Melayu sekitar pantai timur Sumatera, Dayak, Bugis, Makassar, dan Aceh.

"Badong"

Hampir serupa dengan cupeng adalah badong. Badong merupakan perhiasan untuk wanita bangsawan atau tokoh yang dihormati. Penggunaannya diletakkan di luar kain, tepat di depan alat kelamin wanita.Badong adalah simbol bagi wanita yang telah menikah dan dipakai pada saat suami mereka sedang berperang atau sedang berada di luar rumah. Badong juga digunakan oleh para pertapa atau pendeta wanita. Maksudnya untuk melawan godaan agar selamanya tidak melakukan hubungan intim dengan lawan jenis.

Badong berbahan emas ini ditemukan di daerah Madiun, kemungkinan berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-14/15. Yang unik, permukaan badong dihiasi relief cerita Sri Tanjung, seorang wanita suci yang dituduh berselingkuh oleh suaminya, Sidapaksa, dan kemudian dibunuh. Namun, suatu saat Dewi Durga datang menolong Sri Tanjung dengan memberikan seekor gajamina (ikan gajah) untuk menyeberangi sungai dunia bawah menuju surga sebagai imbalan atas kesucian dirinya.

"Jempang"

Mirip dengan cupeng dan badong adalah jempang. Artefak ini ditemukan di Gowa, Sulawesi Selatan.Jempang juga merupakan penutup kemaluan wanita, yang menjadi pakaian sehari-hari untuk gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan. Ketiga artefak itu adalah peninggalan masa lalu yang salah satu fungsinya untuk penangkal perselingkuhan. Jadi, selain sebagai benda budaya, juga menunjukkan bahwa kaum wanita sudah mendapat perhatian khusus sejak lama. (Yul Adriansyah/Atl Lisan) 

http://kpukabbekasi.org/folder-3.html

WAJAH MURAM SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL !

Wanda: Sekolah RSBI Harus Diaudit!

Share: Juli 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOAnggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah

TERKAIT:

·        Komite Ungkap Kejanggalan Sekolah

·        Temuan ICW: Diduga Ada Suap oleh Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Amanat Nasional, Wanda Hamidah, menilai, temuan dugaan suap oleh sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) harus ditindaklanjuti. Menurut dia, dugaan adanya penyelewengan terhadap pungutan yang dilakukan kepada siswa yang akan masuk ke sekolah RSBI sudah lama terdengar.

"Secara khusus memang Komisi E belum pernah membahasnya. Namun, kami sudah mendengar dari pihak terkait. Indikasi itu benar adanya, tetapi sulit untuk membuktikan. Kami mengapresiasi apa yang diungkap ICW," kata Wanda kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2011).

Dalam keterangan pers, Selasa, ICW bersama komite sekolah dan Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) mengungkapkan temuannya di sejumlah sekolah RSBI. Dari data yang diperoleh, ada dugaan suap yang dilakukan oleh sekolah kepada pejabat dinas terkait.

Oleh karena itu, menurut Wanda, harus ada audit terhadap pengelolaan keuangan RSBI. Selama ini, seperti diungkapkan ICW, ia sepakat tak ada transparansi terhadap pengelolaan dana di sekolah-sekolah RSBI.

"Sesungguhnya pungutan-pungutan di sekolah RSBI sudah terang benderang. Masalahnya, orangtua murid dalam posisi yang lemah. Jarang ada orangtua yang mau mengaku dan memberikan bukti-bukti karena khawatir anaknya ditekan dan diintimidasi dari sekolah secara tidak langsung. Harus ada lembaga hukum yang turun ke sekolah-sekolah. BPK harus turun, KPK harus turun. Subsidi sudah gila-gilaan, masih ada juga pungutan. Sekolah harus diperiksa dan diaudit," tuturnya.

Menurut APPI dan ICW, modus dari dugaan praktik korupsi tersebut adalah menyelewengkan uang yang disetorkan orangtua siswa ke sekolah untuk diberikan kepada sejumlah politisi dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan. Sementara itu, beberapa sekolah yang diduga melakukan praktik korupsi dan menutup-nutupi surat pertanggungjawaban (SPJ) serta rencana anggaran biaya sekolah (RABS) adalah SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Bekasi; SMAN 70 RSBI, Jakarta; SD 012 RSBI Rawamangun, Jakarta; dan SMPN 1 RSBI Cikini, Jakarta.

Sejauh ini, APPI dan ICW mendapatkan rincian dokumen RABS SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, dari RABS tersebut ditemukan beberapa bukti yang mengungkap sejumlah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang dibiayai oleh sekolah, dari kegiatan wisata budaya Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi hingga biaya untuk perjalanan dinas Kepala Dinas Pendidikan Bekasi. Selain itu, sekolah juga menyebar uang kepada sekretaris, kepala seksi, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebanyak masing-masing Rp 2 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch dan beberapa Komite Sekolah membeberkan  dugaan praktik korupsi yang ditemukan di sejumlah sekolah. Modus dari praktik korupsi tersebut adalah menyelewengkan uang yang disetorkan orangtua siswa ke sekolah untuk diberikan kepada sejumlah politisi dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan.

"Praktik korupsi ini bisa terungkap ketika ada orangtua murid yang kritis dan didorong untuk melakukan perubahan di sekolah," kata Sekretaris Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) Jumuno, Selasa (12/7/2011) siang, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan.

Jumono menjelaskan, dana yang terkumpul di sekolah tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, melainkan dialirkan untuk kepentingan di luar keperluan sekolah. Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendorong sekolah melakukan hal tersebut. Selain mengharapkan suatu proyek, Jumono juga menduga ini sebagai gratifikasi untuk "menyenangkan" pihak dinas pendidikan.

"Mestinya uang ini buat kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan sekolah, tetapi malah mengalir ke mana-mana. Dana itu dialirkan ke beberapa pihak seperti kepala dinas pendidikan dan sejumlah anggota dewan," ujar Jumono.

Adapun beberapa sekolah yang diduga melakukan praktik korupsi dan menutup-nutupi surat pertanggungjawaban (SPJ) serta rencana anggaran biaya sekolah (RABS) adalah SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Bekasi; SMAN 70 RSBI Jakarta; SD 012 RSBI Rawamangun, Jakarta; dan SMPN 1 RSBI Cikini, Jakarta.

Untuk itu, sekolah-sekolah tersebut ditengarai memberikan sejumlah dana kepada pejabat di dinas pendidikan dan sejumlah politisi dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 15 juta.

Sejauh ini, APPI dan ICW baru berhasil mendapatkan rincian dokumen RABS SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, dari RABS tersebut ditemukan beberapa bukti yang mengungkap sejumlah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang dibiayai oleh sekolah, dari kegiatan wisata budaya Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi hingga biaya untuk perjalanan dinas Kepala Dinas Pendidikan Bekasi. Selain itu, sekolah juga menyebar uang kepada sekretaris, kepala seksi, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebanyak masing-masing Rp 2 juta.

"Angka itu berdasarkan bukti yang kita temukan. Tapi dari informasi yang kami himpun, dana yang tidak tercatat lebih besar, mencapai Rp 250 juta. Dana sebesar itu dibagi-bagi kepada Dinas Pendidikan Bekasi agar mendapatkan proyek. SMAN 1 Tambun Selatan ini sedang ingin membangun gedung tiga lantai untuk keperluan laboratorium. Maka, sekolah memberikan yang diduga suap agar mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 miliar," kata Febri.

LOMBA PENULISAN KAMTIBMAS

HARI ANTI KORUPSI 9 Desember 2011

Bekasi'09/12/2011>>

LP3D bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengadakan Kampanye Hari Anti Korupsi di GOR MINI Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Kegiatan yang juga di hadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Tokoh Masyarakat, LSM dan Perwakilan Siswa dan Guru Tk. SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan tersebut Ketua LP3D Jhonly N. menyampaikan kata sambutan dan harapannya bahwa dengan adanya Kampanye Hari Anti Korupsi dengan tema "GERAKAN KANTIN KEJUJURAN" bisa meberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya siswa/siswi SD, SMP dan SMA sebagai usaha penanaman Kejujuran secara dini mulai dari lingkungan sekolah mereka masing-masing, karena menurut beliau Siswa/Siswi inilah nanti yang akan menjadi Penerus Pembangunan Kabupaten Bekasi selanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi DR. RUSDI, M.Biomed dan Kajari Kabupaten Bekasi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Kampanye Hari Anto Korupsi tersebut, beliau juga menyampaikan harapannya kedepan kepada Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan dan Pembangunan Kabupaten Bekasi bisa mengambil momentum Hari Anti Korupsi sebagai semangat Anti dan Melawan Segala Tindakan yang merugikan kepentingan bersama/umum dilingkungan masing-masing, Kepala Dinas Pendidikan secara khusus meminta kepada Kepala Kajari untuk bisa membantu Dinas Pendidikan dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan jabatan maupun anggaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, khususnya pembinaan dan pelatihan bagi Kepala UPTD/Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut LP3D yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kajari Kabupaten Bekasi menyerahkan Kotak Kantin Kejujuran kepada perwakilan sekolah dari tingkat SD, SMP SMA/SMK yang dilanjutkan dengan yel-yel Anti Korupsi dari perwakilan SMA & SMK Kabupaten Bekasi, kegiatan ditutup dengan penampilan Orgen Tunggal dengan lagunya "Hidup di bui".........>>red<<.....

Social Server | FREE SSL adaptor for Fan pages

Social Server | FREE SSL adaptor for Fan pages

Setelah Dikubur 8 Jam Masih Hidup

Subhanallah, Setelah Dikubur 8 Jam Masih Hidup

Posted by KabarNet pada 07/12/2011

Kajadian yang menggegerkan warga Banjarmasin ini sungguh langka. Betapa tidak, seorang yang telah dinyatakan oleh dokter meninggal dunia dan sudah dikubur selama 8 jam, ternyata masih hidup. Kejadian ini nyata dan terjadi di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, tidak ada satu pun manusia yang dapat menentukan mati hidup seseorang kecuali Allah Ta’ala yang Maha Kuasa. Saksikan tayangannya sbb:

Banjarmasin – Kuburan seorang lelaki dibongkar kembali oleh pihak keluarga karena diyakni mayat dalam kubur tersebut masih hidup. Lelaki yang sudah dikubur delapan jam itu diketahui bernama Yadi, warga Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan.

Setelah diambil dari kuburnya, jasad Yadi yang terbungkus kain kafan dibawa ke Rumah Sakit Banjarbaru. Tim medis setempat menyatakan kalau pria berselimut kain kafan sudah meninggal. Karena tidak yakin, pihak keluarga lalu membawa korban pulang ke rumah.

Warga setempat berdatangan untuk melihat Yadi. Suatu keanehan terjadi pada korban. Sekalipun tak bergerak dan bernapas, tubuhnya masih hangat bahkan mengeluarkan keringat. Sejumlah pemuka agama yang datang menyatakan ada tanda-tanda kehidupan pada Yadi.

Adapun Yadi dinyatakan meninggal setelah tenggelam di sebuah sungai. Keluarga menemukan Yadi dalam keadaan sekarat karena sudah 10 menit tenggelam. Saat dibawa ke RS Umum Ulin, pihak dokter mengatakan Yadi sudah meninggal. Selanjutnya keluarga menguburkan Yadi.

Pada malam harinya, istri Yadi kesurupan dan meminta agar kuburan suaminya dibongkar. Sebab suaminya belum meninggal. Pihak keluarga yang mendengar itu sepakat menggali kuburan Yadi. Kini, rumah korban terus didatangi warga yang penasaran. Adapun jasad Yadi tergeletak di pembaringan.

Sumber : http://forum.vivanews.COM

Bima-Dompu Tukar Pengalaman Penyusunan Perda AMPL BM

Arir R. Humas Pemda Kab. Bima

Pokja AMPL Kabupaten Bima-Dompu Tukar Pengalaman Penyusunan Perda AMPL BM Posted by by admin ⋅ Desember 6, 2011 ⋅ Tinggalkan sebuah Komentar

Rate This Selasa (6/12) Pemerintah Kabupaten Bima menerima kunjungan kerja dari tim AMPL – BM Kabupaten Dompu yang dipimpin Kepala Bappeda Dompu Ir. HM. Syaiful HS. Msi yang beranggotakan 18 orang di ruang Rapat Bupati Bima. Pertemuan ini bertajuk, Penguatan Kelompok Kerja AMPL-VM & Penyusunan Regulasi AMPL-BM pemeerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Kabupaten Dompu yang diikuti Pokja AMPL Kabupaten dompu Pemkab Bima secara Nasional berhasil dalam penyusunan Regulasi AMPL – BM. Implikasi penting lain hadirnya regulasi ini adalah mulai tertatanya kelembagaan AMPL di tingkat kecamatan dan desa, mulai terkoordinasinya pembangunan sektor AMPL. Demikian ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. Muzakkir M.Sc, Secara nyata bisa melihat, dalam 3 tahun terakhir Cakupan sanitasi dan air bersih (SAB), Cakupan jamban keluarga (JAGA), Cakupan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan Cakupan sampah. Demikian halnya cakupan desa ODF yang pada tahun 2009 hanya 8 desa atau 4,76% meningkat menjadi 21 desa atau 12,5% dari 168 desa pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Bima melalui asisten Administrasi Umum Setda Bima H. Mar’uf, SE yang didampingi oleh ketua Bappeda Kabupaten Bima, tim pokja AMPL – BM, Kepala SKPD terkait pemerintah Kabupaten Bima dalam sambutannya menyatakan, “Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan AMPL BM sebagai satu kerangka normatif dalam mewujudkan kualitas air minum dan lingkungan serta acuan pembangunanm AMPL berkelanjutan. “Untuk itu dengan adanya keberhasilan terkait dengan regulasi AMPL – BM ini ke depan kelembagaan AMPL di tingkat Kecamatan dan desa akan tertata dan pembangunan AMPL mulai terkoordinasi”. Tandasnya. H. Ma’ruf berharap “hasil pembelajaran ini akan dapat menjadi rujukan berharga bagi pihak lainnya dalam mensinergikan program-program nasional terkait dengan AMPL. Serta materi PHBS di masukan dalam kurikulum pendidikan nasional terutama di tingkat pendidikan dasar”. Pada sesi diskusi yang berlangsung 6 jam tersebut, muncul berbagai dinamika dan pertanyaan tim AMPL Dompu yang mendalamo proses penyusunan Perda seperti mekanisme koordinasi antar sektor, strategi kabupaten Bima hingga mampu mengurangi Kebiasaan Bebas Buang Air Besar di sembarang tempat (ODF) 12% desa, apakah subsidi dalam program AMPL dan pola PHBS terintegrasi, tantangan dalam penerapan Perda di lapangan, dukungan pemerintah daerah hingga penyusunan naskah akademis Raperda AMPL. Nasrullah, S.Sos, Tasmin Bukhori dan Tim AMPL Kabupaten Bima menyatakan, pada prinsipnya, “sesama SKPD tidak saling mendahului, masalah fisik menjadi kewenangan dinas PU, aspek kualitas menjadi porsi Dinas Kesehatan, dan aspek kelembagaan menjadi wewenang BPMDes”. Ungkap Nasrullah. Menjawab pertanyaan pola PHBS terintegrasi, Kabid P2PL Dikes Kabupaten Bima Tasmin Bukhori, SKM menyatakan, di kabupaten Bima tah dikembangkan marketing sanitasi, yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. “Pemerintah hanya bertindak selaku fasilitator yang mengajar dan bertugas, yang menjual produk sanitasi adalah masyarakat yang juga ditawarkan kepada masyarakat desa. Anggota Pokja kabupaten Bima Amar Ma’ruf menambahkan, “materi PHBS juga diintegrasikan pada muatan lokal pada semua mata pelajaran di kelas 4 dan 6 tingkat SD/MIdi. “Artinya tidak membuat mata pelajaran tersendiri, karena akan membutuhkan modul khusus. Dengan materi ter intergrasi, maka cukup disisipkan dalam silabus dan program pengajaran”. Ungkapnya. Pertanyaan penting yang harus tercakup dalam naskah akademis Raperda menurut Amar Ma’ruf adalah Apakah masalah sudah didefinisikan dengan jelas dalam naskah? Apakah langkah pemerintah dapat dijustifikasi dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Apakah penyusunan perda merupakan langkah terbaik dalam pengelolaan AMPL BM. Apakah regulasi jelas, konsisten, harus menjawab hal-hal prinsip. Urainya. Arief Rachman Pemerintah Kabupaten Bima Humas dan Protokol Setda Bima Dapatkan informasi terkini seputar pembangunan daerah hanya di: http://bimaakbar.wordpress.com

ALUMNI SMAN 1 SAPE: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ALUMNI SMAN 1 SAPE: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Polda Metro Jaya Hari jadi Polda Metro Jaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri dengan No. Pol: tanggal 6 Desember 1949...

LOWONGAN KERJA - BEKASI

Alfamart Membuka Lowongan Pekerjaan !

Sekelumit Cerita Pengawal Kolonel !

Renungan Akhir Tahun 2012

Sumber : "Goresan Pena Sang Jendral"

 Mentari mulai turun keperaduannya, senyap mulai terasa di kawasan hutan Situ Lembang Jawa Barat. Gelap, dingin dan sunyi. Seorang Ibu  paruh baya menenteng keranjang berisi kayu bakar dan seonggok daun tampak dari bilik kaca Jeep Commando yang melintasi kawasan itu. Semakin dekat, semakin jelas nampak wajah letih perempuan itu. Sepertinya ia baru saja ‘mengais rezeki’ di kawasan hutan. Sepertinya ia baru saja mengarungi kerasnya kehidupan dan rela bercanda dengan maut penghuni hutan Situ Lembang. Tak banyak yang tahu aktivitas keseharian perempuan itu, tetapi ‘tentengannya’ memberi gambaran, bahwa ia harus bekerja keras sehari penuh demi mempertahankan hidup keluarganya. 

“Berhenti!, suara tegas  Kolonel Prabowo memecah kesunyian malam”. Sang Sopir Jeep dengan sigap menepikan kendaraannya. Sementara Gea, Sang Ajudan matanya mulai mawas dengan kondisi di sekitar hutan serta berpikir mengapa atasannya itu tiba-tiba menghentikan kendaraannya.

“Gea, ambilkan tas kecil itu!” Perintah Kolonel Prabowo
“Siap!” Jawab sang ajudan sembari menyerahkan tas kecil yang memang telah berada ditangannya.

Tak lama kemudian, Kolonel Prabowo mendekati Ibu penenteng keranjang itu. Tak banyak bicara, ia lalu menyerahkan segepok lembar uang padanya. Tak terhitung berapa persis uang yang diserahkannya, sebab memang tidak dihitungnya. “Terimalah Bu, dan saya antar Ibu sampai ke rumah,” ajak Prabowo yang saat itu hanya mengenakan kemeja sipil serta bertopi ala Koboy.

Ibu itu hanya terdiam bisu, di pipinya tampak sebutir air mata terjatuh. “Terima Kasih Pak, terima kasih banyak Pak , terima kasih Pak,” kata si Ibu berulang, sembari berusaha meraih tangan Prabowo untuk di ciumnya. Tapi Prabowo menarik tangannya, sebagai tanda jika ia tak ingin di dewakan. Tak lama kemudian si Ibu tampak bersujud ke tanah, dan hanya terdengar lirih ungkapan maha puji ke pada sang Pencipta. “Terima Kasih Ya Allah” katanya.

Prabowo kemudian berusaha membangunkan ibu tersebut sembari mengajaknya agar ikut di kendaraannya. Berkali-kali Prabowo mengajaknya untuk diantar pulang. Tetapi si Ibu menolak. “Terima Kasih banyak Pak, cukup pak, rumah saya dekat di sekitar hutan ini,” kata si Ibu.

Mendengar penolakan Ibu itu, Gea memandang wajah atasannya itu. Tampak ada guratan kekecewaan di wajah Prabowo. Gea menangkankap wajah kekhawatiran Pak Prabowo dengan si Ibu dalam perjalanan pulang kerumahnya. Tetapi si Ibu kembali memecah kensunyian itu. “Benar Pak, rumah saya dekat dari sini, saya hanya bisa berterima kasih Pak, semoga yang Bapak berikan memberi keberkahan bagi saya,” kata Si Ibu.

“Kalau begitu, saya Pamit Bu!, hati-hati di jalan” pesan Prabowo.

Prabowo masuk kedalam Jeep. Di susul Gea yang duduk berdekatan dengan sopir. Mobil pun terus meluncur menuju  Jakarta. Ketiganya terdiam beberapa lamanya, sembari menikmati perjalanan malam di sekitar hutan itu.

Gea! Berapa hari si Ibu itu bisa makan dengan kayu bakar itu? Tanya Prabowo
Siap! “Jawab Gea.
Gea! Berapa hari si Ibu itu bisa makan dengan kayu bakar itu? Tanya Prabowo
Siap! “Jawab Gea.
Gea! Berapa hari si Ibu itu bisa makan dengan kayu bakar itu? Tanya Prabowo
Siap! “Jawab Gea.

Tiga kali pertanyaan serupa dari Kolonel Prabowo pada ajudannya, namun sang ajudannya hanya menjawab dengan kata singkat. “Siap!” tanpa ada tambahan kata-kata lain dari Sang Ajudan. Hanya mendapat jawaban seperti itu, tangan prabowo hanya menepuk-nepukkan tangannya di atas pahanya berkali-kali. “Gimana Sih!” kata Prabowo sambil ‘mencericitkan’ bibirnya tanda kekesalannya. Seteah itu tak ada lagi perbincangan di atas Jeep hingga sampai ke Jakarta. Semuanya terdiam dalam benak masing-masing. Mungkin memikirkan kondisi Ibu paruh baya yang baru di temuinya di pinggir hutan Situ lembang. (**)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

	Polda Metro Jaya
	Hari jadi Polda Metro Jaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri dengan No. Pol: tanggal 6 Desember 1949. Penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya ini diawali dari sejarah Kepolisian Batavia dari tahun 1936 sesuai REGEERING ALMANAK halaman 287 VOOR NDERLANDSCH INDIE 1941 TWEED GEDEELTE yang disusun Bangsa Belanda selama berada di Indonesia. Polres-polres di Bawah Polda Metrojaya antara Lain : 1 Polres Metro Jakarta Utara 2 Polres Metro Jakarta Timur 3 Polres Metro Jakarta Selatan www.jaksel.metro.polri.go.id 4 Polres Metro Jakarta Barat 5 Polres Metro Jakarta Pusat www.jakpus.metro.polri.go.id 6 Polres Metro Tangerang 7 Polres Metro Depok 8 Polres Metro Bekasi
	Brimob
	Pada jaman kerajaan Majapahit saat mahapatihnya dipimpin oleh Gajah Mada dibentuk pasukan yang diberi nama BHAYANGKARA (pasukan pengaman) yang bertugas untuk menjaga keselamatan raja dan kerajaan. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia dibentuk CORPS POLISI DIENAAR dengan tujuan mengamankan `kekuasaan` pemerintah Belanda dari ancaman dan gangguan dari orang-orang pribumi. Pasukan ini selanjutnya dipersenjatai dengan maksud untuk menjaga wibawa pemerintah dan membina ketertiban keamanan umum. Pada saat Jepang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia, organisasi kepolisian disusun sesuai dengan organisasi kepolisian Jepang itu sendiri......
	Bimmas Polri
	Pelatihan Satuan Pengamanan menggunakan pendekatan: a.Tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih wajib mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan; b.Kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pengamanan sehingga mampu mengemban tugas dan jabatannya; c.Sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai komponen kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar, materi pelajaran, dan komponen pendukung lainnya.
	Ditlantas
	Tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan atas hak azasi manusia, penegakkan demokrasi sebagai masyarakat modern yang hidup dalam kebhinekaan dalam upaya kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan lingkungan hidup di dalam menyongsong Indonesia baru.Melindungi dan melayani masyarakat pengguna jalan dengan berpegang teguh pada Hak Azasi Manusia, nilai-nilai demokrasi dan melaksanakan penegakkan hhukum dalam upaya menjamin kepastian hukum dan keadilan.
	Polda Lampung
	Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (law abiding citizenship). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia....
	Polda Sumatera Selatan
	Mapolda Sumsel berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang. Markas Polda Sumsel meliputi 1 Kepolisian wilayah (Polwil) yaitu Polwil Bangka Belitung, 1 Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang berada di Palembang. Dengan Kepolisian Resort kota (Polresta) ada 1, dan 8 Kepolisian Resort (Polres), 141 Kepolisian Selektif (Polsek) terdiri dari 18 Polsektif B, 23 Polsektif C, 100 Polsektif STD, 2 KPPP
	Polda Jawa Tengah
	Gambar Borobudur yang tertulis pada �Badge� Polda jateng , selain diartikan sebagai keagungan peninggalan sejarah, pun pula dimaksudkan akan hikmat kekuatan pembuatnya terdahul, sehingga dapat terwujud suatu bangunan yang megah dan kuat untuk pula diwarisi semangat juang tabah dan ulet.
	Polda Jawa Timur
	Website Polda Jawa Timur
	Polda Bali
	Teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah memberikan kontribusi terhadap pola pikir dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Bali sebagai salah satu komponen pemerintahan berupaya untuk memanfaatkan tehnologi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat
	Polda Sumatera Barat
	MEWUJUDKAN KEPOLISIAN DAERAH ( POLDA SUMBAR ) YANG MAMPU SEBAGAI PENGAYOM, PELINDUNG & PELAYAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DI DASARKAN PADA FALSAFAH MASYARAKAT MINANGKABAU :“ ADAT BASANDIKAN SARA’ – SARA’ BASANDIKAN KITABULLAH “ BAGI TERSELENGGARANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG “ HARMONIS “ MENUJU TERCIPTANYA “ RASA AMAN “ DAN SEBAGAI “APARAT PENEGAK HUKUM “ DAPAT MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM & HAK AZASI MANUSIA

	Polda DIY
	Perkembangan teknologi informasi tidak dapat kita hindari, karena berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan itu menjadi tantangan tugas yang tidaklah ringan bagi kepolisian sehingga perlu didukung peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan didukung oleh kemampuan dari sumber daya anggota polri dalam mengoptimalkan kemampuan dibidang teknologi, dengan demikian teknologi dan sistem informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kepolisian bagi kepentingan operasional maupun pembinaan. Adanya Website POLDA DIY, sebagai sarana dalam menyampaikan informasi Kepolisian seperti kamtibmas, pelayanan masyarakat dan lain-lain juga sebagai sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia di POLDA DIY khususnya pada teknologi informasi
	Polda Kalimantan Timur
	Polda Kaltim yang terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan memiliki karakterisktik wilayahyang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan penduduk yang heterogen serta berbatasan dengan negara telah membari dampak kerawanan-kerawanan kriminalitas. Namun berkat kesiapsiagaan yang tinggi dari jajaran Polda Kaltim yang tediri dari sembilan Polres yaitu Polres Pasir, Kutai Kartanegara, Bontang Kutai Timur, Berau, Bulungan, Malinau, Tarakan, nunukan dan satu Polresta yaitu Polresta Balikpapan, serta satu Poltabes yaitu Poltabes Samarinda setiap kerawanan yang ada dapat diatasi sehingga tidak muncul menjadi ancaman factual.
	Polda Kalimantan Tengah
	Website Polda Kalimantan Tengah
	Polda Kalimantan Selatan
	Website Polda Kalimantan Selatan
	Polda Sulawesi Selatan
	Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polda Sulsel yang aman dan dinamis.
	Pusdik Reskrim Polri
	Pusat Pendidikan Reskrim Lemdiklat Polri dipimpin oleh seorang Kepala (KAPUSDIK RESKRIM), merupakan badan pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KALEMDIKLAT POLRI
	PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
	Adanya beberapa pertimbangan serta kendala teknis operasional proses belajar mengajar, maka pada akhir September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta. Sejalan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada bulan Januari 1950 Akademi Kepolisian dipindahkan ke Jakarta dan menempati Gedung Kamp Adek di jalan Tambak No. 2 Jakarta Pusat. Berdasarkan keputusan rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar, maka sejak 1 September 1950 sebutan Akademi Polisi diganti menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, disingkat PTIK. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 11/MPRS/1960, ditegaskan bahwa kedudukan hukum (Civiel Effect ) lulusan PTIK disamakan dengan lulusan fakultas negeri mengikuti program pendidikan lima tahun. Tap MPR tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No.4463/9/PTIP tanggal 8 Agustus 1961. Pada tahun 1963 PTIK dipindah dari jalan Tambak No. 2 ke Depo Pendidikan dan Latihan (Deplat) 007 Ciputat. Kepindahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas kantor, ruang kuliah dan perumahan personel yang lebih memadai. Tonggak sejarah terpenting adalah dipisahkannya proses pendidikan PTIK, sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bagian Bakaloreat PTIK dijadikan Akademi Angkatan Kepolisian (1966) yang berlokasi di Sekolah Kepolisian Negara (sebelumnya Sekolah Kepolisian Bagian Rendah dan sekarang menjadi Sekolah Calon Perwira atau Secapa) Sukabumi. Pada tahun 1967 program integrasi penuh dilaksanakan dengan pembentukan Akademi ABRI (AKABRI) yang terdiri dari Akabri Umum (satu tahun) di Magelang dan Akabri bagian Kepolisian (tiga tahun) di Sukabumi (pada tahun 2000 sejalan dengan pemisahan TNI dan Polri, Akabri Kepolisian dikembalikan kepada Polri dan menjadi Akademi Kepolisian atau Akpol). Sehubungan dengan kebijakan tersebut pada tahun 1994 s.d. 2001 PTIk pernah menyelenggarakan program Diploma III untuk menyiapkan tenaga perwira Polisi Wanita berpendidikan akademis. Selanjutnya, sejak tahun 1971 sampai sekarang PTIK menempati kampus kelima di jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di atas lahan yang dihibahkan oleh Prof. Djokosoetono, SH. (Almarhum) pendiri, pendidik dan Dekan(1954 s.d. 1965) PTIK. Dari kampus inilah berbagai langkah perubahan dan pengembangan dilakukan termasuk menjadikan PTIK sebagai institusi "Sekolah Tinggi", dalam kontek sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1980, PTIK pernah dilanda "angin taufan" berkenaan dengan gagasan penghapusannya oleh pimpinan ABRI. Atas kegigihan Kapolri Jendral Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. (Dekan PTIK 1987 s.d. 2002), keberadaan PTIK "diselamatkana" dengan ditempatkannya di bawah payung pembinaan Universitas Indonesia (UI) berdasarkan Keputusan Bersama Kapolri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No.Pol : Kep/12/VIII/1980 dan Nomor 0214/0/1980 tanggal 11 Agustus 1980.
	Interpol
	International Criminal Police Organization
	SESPIM POLRI
	Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara RI
	Polda Papua
	Bahwa dalam dinamika masyarakat global diwarnai adanya Komunikasi intensif antar pihak, diperlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana Jaringan Telekomunikasi dan Informasi yang dapat mengakomodasikan keperluan secara cepat dan tepat. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan dan penyesuaian untuk dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang berkembang dengan pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pola dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan, sehingga menjadi salah satu pilihan bagi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Polda Papua sebagai salah satu organisasi Polri di daerah berupaya memanfaatkan Tehnologi dan Informasi sedini mungkin untuk mengetahui dan mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Papua dalam memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan yang merupakan tuntutan masyarakat modern saat ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan Strategi Kapolri tahun 2005-2009 dimana salah satu tuntutan tersebut membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada publik baik saran, kritik maupun tanggapan dari masyarakat atas kinerja Polri khususnya Polda Papua.

	BIRO PERSONEL POLDA METRO JAYA
	Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah kami luncurkan Situs Biro Personel Polda Metropolitan
	Elektronik Sistem Pengendalian Perkara Bareskrim Polri (E-SPP)
	Penggunaan media telematika dalam pendataan laporan perkara Elektronik Sistem Pengendalian Perkara Bareskrim Polri (E-SPP) ...
	Reskrimum Polda Metro Jaya
	Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi dewasa ini membuat seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati informasi tanpa batas. Peluang ini telah ditangkap dan dimanfaatkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Ditreskrimum PMJ) dalam usahanya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat melalui layanan informasi di website. Pembuatan website ini bertujuan sebagai salah satu wadah penyambung antara masyarakat dan kepolisian, sesuai dengan moto Kepolisian "Polisi Mitra Masyarakat". Website ini juga dapat memberikan informasi mengenai rencana atau tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Agar informasi yang diberikan dalam website dapat lebih cepat dan akurat kami mengaharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian. Informasi yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum seperti Daftar Pencarian Orang (DPO), Orang Hilang, pencurian kendaraan bermotor serta informasi kriminal terkini di wilayah hukum POLDA METRO JAYA akan terus di perbaharui, dan ditayangkan kedalam situs ini. Mudah-mudahan situs yang baru diluncurkan ini dapat terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya. Jakarta, Januari 2009
	Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu
	Kepolisian daerah (Polda) Bengkulu dibentuk pada Tahun 1996 bersama Polda-polda baru lainya dalam rangkaian validasi (pengembangan) organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara de jure atau secara formal legal yang mendasari pembentukan Polda Bengkulu adalah Surat keputusan Panglima ABRI Nomor : KEP. PANGAB./ 08 /IX / 1996, Tangal 10 September 1996 ....
	Museum Polri
	MUSEUM POLRI adalah inisiatif yang dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dengan tujuan melestarikan nilai-nilai kesejarahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pewarisannya kepada generasi mendatang. Polisi Indonesia adalah polisi pejuang sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan RI. Deklarasi Polisi Istimewa di Surabaya tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dilanjutkan dengan konsolidasi organisasi kepolisian yang bersifat nasional pada 1 Juli 1946 oleh Kepala Kepolisian Negara Jenderal Polisi R.S. Soekanto menjadi damar keunikan sejarah kepolisian Republik Indonesia dibanding institusi kepolisian negara-negara lain.
	Polda Sulawesi Utara
	Website Polda Sulawesi Utara
	Polda Sumatera Utara
	Kemajuan Teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah memberikan kontribusi terhadap pola pikir dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Sumut sebagai salah satu komponen pemerintahan berupaya untuk memanfaatkan tehnologi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat.