REUNI AKBAR ALUMNI 1989 SMPN 1 SAPE TAHUN 2019 JUMPA KANGEN GENERASI BIRU 1989MERAJUT UKHUWAH, MENYAMBUNG SILATURRAHIM ZELLOVER INDONESIA BEROJENG, BERGEMBIRA & BERAMAL BERSATU DALAM CANDA & TAWA DI UDARA dan DI DARAT
Tampilkan postingan dengan label Rubrik NATALIUS PIGAI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rubrik NATALIUS PIGAI. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Juni 2019

Persyaratan menjadi Anggota GEPENTA


  1. Cinta kepada tanah air.
  2. Siap bela NKRI berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.
  3. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan Narkoba.
  4. Tidak pernah ikut tawuran dan anarkis.
  5. Tidak anggota organisasi terlarang.
  6. Siap melaksanakan  TUPOKSI GEPENTA.
  7. Patuh kepada Pimpinan Gepenta  dan Organisasi Gepenta.
  8. Menjadi orang baik tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
  9. Mendaftarkan diri ke Gepenta SETEMPAT
  10. Membuat pernyataan isinya seperti diatas.
  11. Mengurus KTA GEPENTA di DPN GEPENTA
Ketua Umum DPN GEPENTA
DR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH.
Brigjen Polisi (purn)

Rabu, 05 Juni 2019

KOMUNITAS ZELLOVER INDONESIA PENGGALANGAN DANA BAKSOS KZI 2019


Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan
30 Mei 2019

I. PENERIMAAN :

01. BLJ. 100.000 --Dika
02. MISSBWI. 360.000 --Op
03. Cindy. 200.000 --Op
04. Aris Sby 100.000 --Op
05. SMI TEPOS 500.000 DM
06. Yanti ARZ 727.200 Op
07. ZNI. 200.000 DIKA
08. ZWA BOIS 100.000 DIKA
09. ANGKARA MURKA 200.000 DIKA
10. SUMIJAN 150.000DM
11. LILIN IST 100.000 OP
12. Pacul net 200.000 DM
13. Anief 150.00 op
14. 251.245 DM
15. BSC. 400.000 OP/DM
16. Karimun 200.000 Dika
17. MR X 150.000 OP
18. Hamba.Allah. 100.000 op
19. NN. 500.000 op
20. PNN. 100.000 dika
21. Mbae 200.000 op
22. JINGGA L_200.000 Dika
23. Secawan madu 200.000 op
24. Hamba.Allah. 25.000 Dika
25. MCH. 200.000 OP
26. Afriza 200.000 Dm
27. ZWA 200.000
28. Rosa 200.000 op
29. Ayahab 100.000 op
30. Rahasia 200.000 op
31. mahluk tuhan : 500.000 Dm
32. Aris 100.000 op
33. NDI 200.000 op
34. JMI 450.000 op
35. WGK. 100.000 DIKA
36. Naswa 100.000 op
37. Yoyopu 600.000 op
38. GFM 1.500.000 Dika
39. APAY 100.000Dika
40  MIA 502.960 Dm
41  ZELLOVER Madiun 250.000 SM
42. JOE 50.000 DM
43. AMB 500.000 OP
44. HAMBA ALLAH 300.000 DIKA
45. IBU WID 100.000 OP
46. ARSI 300.000 OP
47. HAMBA ALLAH TANGERANG 330.000 DIKA
48. Paijo Idola 200.000 Op
49. Hamba Allah 450.000 Op
51. Hamba Allah 55.000 ( tambahan 1 amplop balaraja )
50. 100 Box Nasi ( Donasi Untuk Balaraja)
52. Hamba Allah 32 Amplop @50.000 = 1.600.000 ( DONASI UNTUK MADIUN)
TOTAL KESELURUHAN DANA MASUK BAKSOS KZI PERIODE 2019 :
1. DIKA : 3.455.000
2. OPANG : 6.887.200
3. DEMIT : 2.554.205, *1.900.000 (Transfer keMbahJenggot)
4. SATRIO MADIUN : 250.000
5. Hamba Allah (penambahan 1 Amplop) 55.000
6. Hamba Allah 32 Amplop @50.000 = 1.600.000 
    ( DONASI UNTUK MADIUN)
*TOTAL : Rp. 14.801.405*
-------------------------------------------------------------
II. PENGELUARAN :
A. RINCIAN ANGGARAN BAKSOS AREA TANGERANG

01. 55 anak yatim @50.000 2.750.000
02. 11 LANSIA @50.000 = 550.000
03. 66 Penambahan Amplop Untuk Anak Yatim dan Lansia  
       @5.000 = 330.000
04. 200 takjil 1.000.000
05. ustad/tauziah 150.00
06. pegelola taman baca 350.000
07. spanduk baksok 200.000
08. 100 Box Nasi ( Donatur)
09. 1 Amplop tambahan 55.000
*TOTAL : Rp. 5.385.000*
---------------------------------------------------------------
B. RINCIAN ANGGARAN BAKSOS AREA JAWA TIMUR

01. 50 nasi kotak @15.000 = 750.000# 35 Amplop  
       @100.000 = 3.500.000
02. 200 Takjil x 6.000 = 1.200.000 - 80.000 (discount) 
       =1.120.000
03. Buah + ES = 500.000
04. Kebersihan = 250.000
(Tempat tidak usah sewa tapi kita pesan buah sama ES di pemilik cafe )" buat gantinya sewa tempat "
05. ustad = 150.000
06. Teh Hangat = 20.000
07. Transportasi Antar Jemput anak yatim = 400.000

08. (Hamba Allah) 32 Amplop @50.000 = 1.600.000
*TOTAL : Rp. 8.590.000*
--------------------------------------------------------------------
*TOTAL ANGGARAN YANG HARUS DI KELUARKAN*
*5.385.000 + 8.590.000 = 13.975.000*
SISA ANGGARAN :
Penerimaan - Pengeluaran = Sisa
*14.801.405 - 13.975.000 = 826.405*
Sisa dibelikan perlengkapan alat sholat utk anak yatim

Rp, 
826.405

TTD
Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti Sosial Komunitas Zellover Indonesia 2019.

Minggu, 21 April 2019

Mengenal Lebih Jauh Dua Sosok Fenomenal Dalam Pilpres RI 2019

Oleh : =Kawulo Alit=
Rabu, 17 April 2019 adalah hari yang bersejarah bagi Pertarungan Putra Terbaik Bangsa
Kita boleh kecewa pada Jokowi, boleh pula tak percaya pada Prabowo.
Tapi kita harus akui, faktanya mereka adalah 2 orang putra terbaik bangsa.

Jokowi
adalah kisah nyata seorang rakyat biasa yang bisa menjadi manusia luar biasa. Impian banyak anak desa, doa dari semua orang tua untuk anaknya.
Ini bukan sinetron dan dongeng, ini nyata, seorang anak pinggir kali, yang harus pindah rumah berkali-kali karena tak mampu bayar sewa juga kena penggusuran dari angkuhnya kehidupan kota.
Beliau lahir dari anak tukang kayu, pembelajar keras yang akhirnya mengantarkan dirinya masuk ke Jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), salah satu kampus terbaik yang tak semua orang mampu meraihnya.
Beliau bukan aktivis mahasiswa, tak punya nama di zamannya.

Jokowi memilih menepi dari politik kampus, ia lebih suka naik gunung di akhir pekan, hingga akhirnya secara bertahap merintis bisnis dan menjadi pengusaha mebel di Surakarta. Ya doa jutaan orang tua, "bapak kuli, semoga kamu bisa jadi insinyur".

Jokowi adalah kisah nyata perjuangan anak miskin yang mengangkat derajat keluarganya melalui pendidikan dan kerja keras.

Jokowi bukan kader asli yang dibesarkan partai, ia awalnya diminta menemani F.X. Hadi Rudyatmo (PDIP) yang enggan maju sebagai walikota Solo karena khawatir dengan isu agama dan memilih menjadi wakil Jokowi yang diprediksi lebih bisa diterima publik Solo karena seorang muslim.

Jokowi menghadirkan kepemimpinan gaya baru di Solo, berdialog dengan masyarakat yang akan di relokasi, menggusur dengan sangat manusiawi, bahkan dengan PKL dikirab layaknya festival budaya, dikawal satpol PP layaknya pejabat. Tak ada kekerasan, pengggusuran itu dibuat menyenangkan. Tak heran, ia menang mutlak dalam periode kedua kepemimpinanannya di Solo. Kecemerlangannya dalam memimpin mengantarkan beliau  menapaki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012) hingga menjadi Presiden RI (2014).

Prabowo
adalah putra mahkota dalam berbagai kisah. Putra terbaik dalam segala aspek. Kakeknya adalah Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo, beliau juga Anggota BPUPKI dan Ketua DPAS pertama. Ayahnya adalah begawan ekonomi legendaris republik ini, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, yang namanya diabadikan menjadi nama gedung di Kementerian Keuangan. Sumitro juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menristek, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Era Soekarno dan Soeharto.

Soemitro juga terkenal sebagai kritikus yang berani dengan keras menentang kebijakan-kebijakan ekonomi Soekarno dan Soeharto yang dianggap tidak pro rakyat. Bahkan pernah menjadi buron ke luar negeri di masa pemerintahan Soekarno karena dianggap terlalu vokal dan berbahaya.

Saat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Sumitro pernah "didiamkan" tak disapa Bu Tien Soeharto selama setahun karena menolak memberikan hak istimewa dalam perdagangan.

Prabowo lulus sekolah menengah di usia 16 tahun, lebih muda dari sebayanya. Di usia 17 tahun, Prabowo bersama aktivis legendaris Soe Hok Gie mendirikan LSM Pembangunan, yang fokus pada pembangunan desa dan merupakan LSM Pertama di Indonesia.

Di tengah keluarga intelektual, ia justru memilih jalan berbeda menjadi prajurit bangsa. Prabowo adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974.

Meski di militer, Prabowo tetap mewarisi tradisi intelektual ayahnya. Beliau terkenal sebagai tentara yang paling rajin membaca dangan koleksi buku yang sangat banyak dan menguasai 4 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman.

Prabowo berkali-kali dikirim mengikuti pelatihan dan kursus di luar negeri tahun 1974, 1975, 1977, 1981. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan _Counter Terorist Course Gsg-9_ di Jerman dan _Special Forces Officer Course_ di Fort Benning USA. Beliau bersama Putra Raja Yordania menjadi lulusan terbaik dari pendidikan militer yang diikutinya di Amerika.

Percayalah, isu Jokowi akan membangkitkan PKI dan Prabowo akan mendirikan Khilafah hanyalah permainan _buzzer_ untuk menakut-nakuti kita.

Jokowi jelas masih berusia 5 tahun saat PKI dibubarkan, ayahnya pun jelas bukan intelektual PKI, hanya tukang kayu yang tak tahu urusan politik PKI.

Prabowo, meski diidentikkan dengan ABRI Hijau dan sangat dekat dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) milik B.J. Habibie di tahun 1998, nyatanya ibu dan adik Prabowo adalah seorang nasrani. Prabowo dan ayahnya muslim. Saat natal maupun lebaran, mereka merayakan bersama-sama. Begitulah keberagaman dan toleransi yang hidup di keluarga Prabowo.

*Prestasi Jokowi dan Prabowo*

Jokowi pernah dinobatkan sebagai salah satu walikota terbaik dunia, pun begitu dengan Prabowo yang mampu meraih banyak prestasi saat memimpin kopassus dan membuat kopassus menjadi salah satu satuan elit terbaik di dunia dan pasukannya memiliki kesejahteraan di atas rata-rata.

Jokowi sukses dengan Asian Games, kita semua dibuat terpesona dengan upacara pembukaan dan penutupan yang luar biasa. Tapi jangan lupakan bahwa medali terbanyak yang mengatrol peringkat Indonesia adalah cabor Pencak Silat yang dibina oleh Prabowo sebagai ketua IPSI.

Akuilah, mereka berdua ada putra terbaik bangsa. Hanya berbeda gaya bahasa, Jokowi yang orang Solo tulen khas dengan keramahan dan suara lembutnya, gaya yang santai dan banyak bercanda. Kita semua tentu senang dengan gaya kepemimpinan yang asik dan merakyat. Beliau membawa gaya baru dalam definisi pemimpin di Indonesia.

Prabowo setengah Banyumas (Ayah) dan setengah Minahasa (Ibu). Banyumas memang ibarat Bataknya Jawa. Gaya Banyumasan lebih tinggi nada suaranya, sedikit ceplas ceplos dan terbuka dibanding jawa bagian Joglosemar (Jogja Solo Semarang) dengan tata bahasa krama inggil. Ditambah ibu yang dari Sulawesi dan latar bekalang militer. Wajar gaya bicaranya tegas dan berapi-api. Tapi tentu kita semua bangga jika punya pemimpin yang mampu berorasi dengan lantang dengan bahasa inggris yang fasih dalam memperjuangkan Palestina dan negeri tertindas lainnya di depan rapat PBB dan forum-forum internasional.

Jadi, baik gaya yang santai ataupun berapi-api ini hanya masalah selera pemilih saja, yang terpenting adalah keberpihakannya pada rakyat.

Jika Jokowi bukan orang yang baik tidak mungkin Prabowo memperjuangkannya untuk maju sebagai Gubernur DKI, dimana dulu Megawati hampir tidak merestui, tapi Prabowo yang memperjuangkan.

Sebaliknya, anda yang meyakini Jokowi adalah orang baik, artinya harus juga meyakini Prabowo adalah orang baik. Karena munculnya Jokowi ke Jakarta tak lepas dari perjuangan Prabowo dan adiknya yang menyokong dana kampanye Jokowi.

Jadi, stop terbawa arus informasi yang menghayutkan kita menjelek-jelekkan personal Capres. Kita harus kritis terhadap kebijakan dan program para Capres, tapi bukan menjatuhkan personalnya.

Kritik kebijakan dan programnya, bukan personalnya atau latar belakang keluarganya.

Bagi yang tetap ingin menyerang personal Jokowi dan Prabowo, pertanyaan sederhananya :
Apakah anda sudah lebih baik dari Jokowi dan Prabowo?

*-(Kawulo Alit)-*
copas ZELLO INDONESIA/04/2019

Sabtu, 20 April 2019

LAMI AKAN MELAPORKAN PENYEBAR HOAX KE PENEGAK HUKUM


JAKARTA - Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta warga untuk kondusif dan tidak menyebar berita hoax pasca Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Pasalnya, dengan menyebarkan berita hoax hasil Pilpres berpotensi menganggu stabilitas negara.

Ketua Umum DPP LAMI, Jonly Nahampun mengatakan usai pasca Pilpres masyarakat Indonesia sebaiknya menunggu hasil dari Perhitungan Real (Real Count) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan masyarakat Indonesia agar tetap tenang tidak mengganggu penghitungan suara KPU.

"Masyarakat Indonesia harus tetap kondusif mari kita percayakan KPU untuk membuat Real Count penghitungan suara Pilpres dan jangan menyebarkan berita bohong," ucap Jonly saat jumpa pers awak media, di Jalan Thamrin Jakarta, Jumat (19/04/2019).

Dikatakan dia, LAMI turut bersyukur pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak Rabu, 17 April 2019 berjalan aman, damai dan lancar. Terlebih meningkatnya partisipasi masyarakat yang punya hak pilih cukup baik.
"Kami mengajak seluruh masyarakat bersatu dan berdoa kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran penghitungan resmi oleh KPU RI hingga nanti mendapatkan hasil Final yang valid," kata dia

Selama tahapan penghitungan suara di KPU RI berlangsung, LAMI mengajak semua masyarakat bergandeng tangan, menjaga persatuan nasional, mengubur segala dendam dan kebencian mari kembali ke aktivitas masing-masing.

Melihat dinamika pasca penyelenggaran Pemilu, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah-langkah pengendalian keamanan pasca pemilu oleh TNI dan Polri, serta KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kami dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) akan turut serta aktif membantu penegak hukum untuk menciptakan suasana kondusif serta melaporkan ke penegak hukum jika ada orang-orang yang membuat dan menyebar berita bohong atau hoax, yang menyebabkan kegaduhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini," Tutup Jonly

ZELLO INDONESIA/19/04/2019

Jumat, 19 April 2019

MENCOBA JELASKAN KENAPA TAMPILAN PERHITUNGAN SUARA DI WEBSITE KPU PERGERAKANNYA SANGAT LAMBAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim...
Sebelum masuk pada jawaban pertanyaan anda anda semua, tentang "Kenapa Pengumpunan Perolehan Suara KPU yang ditampilkan di websitenya sangat lamban pergerakan penambahan suara".
Saudaraku Sebangsa dan Setanah Air, baik pendukung Calon #01 maupun pendukung Calon #02 dimanapun berada ... !
Dalam Islam khususnya kita diharuskan untuk berpikir positif, berprasangka baik serta berpasrah diri kepada Yang Maha Mengatur Segala apapun yang ada di dunia maupun akhirat kelak (Allah SWT)..., dan kemungkinan besar ajaran ini juga ada di Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran Kepecayaan dan Keyakinan lainnya.
Penjelasan atau Jawaban atas Pertanyaan Anda yang coba saya jelaskan lewat tulisan adalah berdasarkan Ilmu Pengetahuan IT dan Pengalaman Puluhan Tahun yang menjadi Pekerjaan Saya, contoh kasusnya persis sama. Berikut uraian jawabannya poin per poin :
  1. Bentuk kehati-hatian KPU RI dalam menampilkan informasi yang menjadi dasar Penentuan Penetapan Pemenang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024
  2. Ketelitian Operator IT agar informasi yang ditampilkan benar-benar valid sesuai data non digital yang terkumpul dari seluruh pelosok NKRI hasil Pemilu Serentak 17 April 2019
I. Bentuk Kehati-hatian :
  • Data dalam bentuk Rekapan Tertulis berupa angka-angka saya yakin sudah 80% hari ini 19 April 2019 masuk ke KPU RI, ini prosesnya dalam pengiriman lewat tekhnologi informasi dewasa ini hanya butuh satu kali Klik, Satu Menit dari Pengirim (IT KPU Daerah) ke Penerima (IT KPU Pusat) walupun dengan kecepatan internet minimun.
  • Data dalam Bentuk FORM dan Melalui Proses SANNER dengan output (pdf, jpeg, png dan sejenisnya) akan sangat memerlukan waktu yang lama, dengan kecepatan Mesin Scanner tertinggi saja butuh waktu 1-2 menit baru keluar hasilnya selanjutnya pengiriman dengan internet yang kecepatan tinggi butuh waktu 10-30 Menit. Anda semua bisa menghitungnya dari 813.350 TPS yang tersebar diseluruh pelosok Tanah Air Indonesia. Kita ambil sampel 15 Menit, 15 x 813.350 = 12.200.250 menit atau kurang lebih butuh Waktu 2 Bulan
II. Ketelitian Operator IT KPU RI :
  • Untuk menjaga keakuratan dan kepastian data yang ditampilkan serta bisa dipertanggungjawan secara hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa Tim IT KPU hanya atau baru menampilkan (mengupload) DATA PEROLEHAN SUARA PILPRES yang SCANNER FORM Rekapan Hasil Pemilunya sudah Masuk dan atau diterima Tim IT dan di Verfikasi Komesioner KPU.
Demikian sedikit jawaban yang bisa saya sampaikan... apa yang sebenarnya terjadi hanya ALLAH SWT dan KPU RI sebagai pelaksana yang tau persis...
Wallahualam Bissawab...

zuraibima/19/04/2019


Minggu, 14 April 2019

Hukum Menerima "Serangan Fajar Pileg dan Pilpres"


Oleh :
Abu 'Abdillah Imam Syafi'i

Saudaraku
Menjelang pileg dan pilpres ini sudah pasti akan banyak sekali "serangan fajar" yang datang kepada kita,lalu apa sikap kita ?
Uang yang diberikan oleh calon Anggota parlemen dan atau Capres / Cawapres  kepada masyarakat, tujuannya meng-giring calon pemilih untuk mendukung mereka, tanpa memandang baik dan buruknya yang dipilih.
Karena itu bisa jadi uang ini diterima dalam rangka membela dan membenarkan kebatilan. Dan ini termasuk risywah (suap).

Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan:
ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﺣﻖ، ﺃﻭ ﻹﺣﻘﺎﻕ ﺑﺎﻃﻞ
Risywah (suap) adalah sesuatu yang diberikan (oleh seseorang) untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah,24/256).

Kalau begitu kita terima saja uangnya ,jangan pilih orangnya, Itu juga salah
Karena keduanya baik pemberi dan penerima sama-sama mendapat laknat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

Oleh karena itu, sikap yang tepat adalah menolak dengan tegas kedatangan serangan fajar itu. Anda bisa sampaikan bahwa anda tidak bersedia menerimanya, Karena ini termasuk suap.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahua 'anhuma beliau mengatakan,
 ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﻲ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِﻲ 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan yang menerima suap. (HR. Ahmad 6532, Abu Daud 3580, Turmudzi 1337, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Semoga bermanfa'at, Hanya Allah yang memberi taufiq.
 حفظه اللّٰه  تعالى

Jumat, 14 Desember 2018

OPERASI MILITER DI PAPUA

Rilis Natalius Pigai: terkait Pernyataan Ketua DPR-RI tentang Operasi Militer di Papua 

Terkait pernyataan Ketua DPR RI tentang operasi militer di Papua. Saya harus respons bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan sampah.  Karena itu pernyataan diluar mekanisme ketatanegaraan (extra parlementary). Kata Pigai lewat WA JAPRIKita semua ketahui ada mekanisme untuk pernyatan perang dan operasi militer yaitu Presiden mengirimkan surat ke DPR, dibahas di komisi I selanjutnya persetujuan operasi militer di sidang paripurna dan presiden keluarkan Kepres.

Kalau operasi militer selain perang itu sdh dijalankan sejak orde baru melalui sistem binomial yaitu Militer sebagai panglima dalam perang dan Militer sebagai panglima dalam pembangunan jadi bukan hal baru dan tidak akan ada berpengaruh pernyataan ketua DPR RI.

Ketua DPR hanya membuat rasa ketakutan  publik yaitu rakyat Papua baik orang asli maupun pendatang dan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu freedom of fears. Ketua DPR dianggap melalukan ancaman kekerasan verbal terhadap rakyatnya sendiri yaitu menciptakan rasa ketakutan publik. 

Ketua DPR boleh berbicara demi kepentingan nasional tetapi tidak berarti nalar publik tergiring dalam opini yang jauh dari akal sehat dan esensi bernegara. 

Papua hari ini tersorot mata dunia sebagai daerah tragedi terlupa yang masih tersisah di abad ini. Karena itu akan berpotensi memancing intervensi Kemanusian (humanitarian intervention). Justru akan merugikan negara ini. 

DPR justru menekan Presiden Jokowi karena kebijakan pembangunan integrasi politik di Papua oleh Jokowi 2014-2019 melalui politik pendudukan dan Tingginya ekskalasi kejahatan negara di  Papua telah mengurasi rasa kebangsaan dan simpati rakyat Papua terhadap Indonesia. Itulah yang membuat kami semua meminta Presiden Jokowi harus diganti di 2019. 

(Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017)

Kamis, 13 September 2018

REVOLUSI KONSTITUSIONAL !

Kuliah Umum dihadapan 269 Presiden BEM Se Sumatera Utara, 2018

Oleh: Natalius Pigai

Hari ini bangsa Indonesia berada di titik nadir, titik dimana terjadi divergensia nalar para pemimpin dan rakyat, titik jenuh dimana perilaku ponga yang dipertontonkan pemimpin, titik dimana pemimpin hadir menerkam rakyat, titik dimana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme  tanpa perwujudan substansial.

Kita berada diambang kehancuran! Disparitas antar antar wilayah Timur, Tengah dan Barat, disparitas antar kelompok oligarki dan rakyat, kemiskinan makin hari kian parah 9,82%, 7 juta penganggur  anak negeri lalu lalang menenteng tas, menyebrangi jembatan tanpa sungai di kota-kota metropolis, mengetuk pintu penguasa sembari mengucurkan air keringat. Kematian ibu dan anak yang tinggi, kebodohan nyaris menyelimuti seantero negeri ini.

Pemimpin menggadaikan negeri ini kepada pasar, Indonesia sudah tergadai pada komprador, penguasa modal, kekuasan aseng dan asing, pemilik uang IMF dan Bank Dunia. Kita menjadi hamba sahaja melayani penguasa uang di kolong langit, dijamu dengan nilai fantastis 850 miliar rupiah, uang hasil keringat rakyat. Padahal 4 tahun yang lalu pemimpin tertinggi negeri berkomitmen menjaga moralitas untuk hidup tidak hedonis, anjurkan makan ubi, singkong, tahu dan tempe  di setiap sidang kabinet. Inilah wujud nyata perilaku ponga dan bedebah dipertontonkan kepada rakyatnya sendiri tanpa perasaan malu.

Banyak Bangsa iri hati pada bangsa ini, nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas di Utara sampai Rote Sabu Raijua Ujung Selatan, terdiri gugusan kepulauan sebanyak 17 ribu lebih pulau, didalamnya berisi sumber daya alam yang melimpa ruah. Namun kita menyaksikan Hutan-hutan kita dicuri, rampas dan rampok (ilegal loging), ikan-ikan di laut dan segala biota dicuri (ilegal fisihing), sumber daya alam di atas bumi dan perut bumi dijarah (ilegal Mining) komprador asing, aseng dan negara. Hegemoni mereka terlalu tinggi! Rakyat merana di atas kelimpahan. Ibarat tikus mati di lumbung padi.

Letak geografis yang strategis, berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, diapit 2 Samudera menjadi letak yang strategis sebagai lintasan mobilitas barang, jasa dan orang dari Eropa ke Pasifik dan Asia Timur, juga Australia ke Asia.

Apapun alasannya Indonesia berada dalam ancaman. Kita diancam 13 musuh tetangga, merongrong wilayah batas terluar negara dijadikan pusat penyeluduoan orang (traficking), dan penyeludupan barang (smugling) dan pusat transaksi narkotika.

Konflik kawasan mengancam geopolitik kita secara serius. Soal laut China Selatan, Konflik psikologis Australia dan Asia, pergolakan bangsa Moro di Philipina, perjuangan bangsa Melayu di Jala, Patani dan Naratiwat  di Thailand Selatan dan berbagai konflik regional yang mengitari kawasan ini. Jangan anggap remeh karena sejarah dunia telah membuktikan bahwa sebuah negara baru lahir juga bubar tidak hanya karena perjuangan semesta tetapi juga momentum. Momentum dimana konflik kawasan mampu membentuk peta dan geopolitik baru. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa tidak mustahil bangsa ini lepas dari belenggu penjajahan jika tahun 1942 Jelang tidak menyerbu Honolulu, Amerika mengamuk mengusir Jepang melalui lautan Pasifik, Bom Atom Jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Invasi Jelang di Indonesia dan Belanda terusik. Adanya kekosongan kekuasan Laksamana Maeda memerintahkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Zusakai, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Konflik dan perang antara blok Barat dan Timur telah menghasilkan ratusan negara-negara baru di abad-19 baik di Afrika, Asia juga di Amerika Latin. Oleh karena itu, jangan main- main.

Hari ini juga China penetrasi ke Asia Tenggara, Singapura telah jatuh, kawasan Pasifik mulai diintai, kawasan Afrika, Sri Langka dan Maladewa  nyaris jatuh ditangan China artinya Samudera India di ufuk barat Indonesia akan dikendalikan ditangan bangsa China musuh bebuyutan India. Bukan mustahil konflik dimasa depan adalah Lautan Andaman dan Teluk Benggali. Apalagj nilai histori bahwa bangsa Sino Tibetian dan Austro Asiatik di Thailand dan Myanmar memiliki sejarah yang panjang dengan bangsa monggol di China.

Sebagai negara yang memiliki Labilitas integrasi nasional, dibutuhkan Kekuatan pertahanan yang tangguh. Kekuatan pertahanan tidak hanya terdapat pada: 1) Jumlah dan Profesionalisme Militer. 2). Alat Utama Sistem Persenjataann (Alutsista) militer yang memenuhi atau melampui kekuatan minimum (minimum esensial Force). 3). Kekuatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya yang tangguh. 4. Kekuatan rakyat Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa militer hanya menjadi garda depan integrasi teritorial  dengan mengedepankan pertahanan doktrin unitarian NKRI.

Militer tidak pernah mempu bersuara atau berbicara menekan pemerintah tentang pentingnya keadilan sosial. Tidak mungkin Negara Kasatuan akan utuh tanpa keadilan sosial, sebaliknya keadilan sosial merekatkan jiwa nasionalisme dan integritas sosial. 73 tahun kita tersandera dan berbicara terus menerus tanpa henti tentang NKRI harga mati, spanduk di depan kantor kantor militer, atau reklame, baliho militer terpampang di sudut- sudut jalan NKRI Harga Mati, tetapi mana tulisan Keadialn, kesehatan, pendidikan dan sandang, pangan dan Papan sebagai keadilan sosial Harga mati?. Kita tidak ingin militer menjadi panglima dalam perang juga panglima dalam pembangunan seperti sistem binomial pada masa orde baru, tetapi sejatinya mereka menekan pemerintah akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adik-adik sekalian penerus bangsa yang saya hormati. Kita mesti bertanya kepada pemimpin negeri ini. Mengapa Indonesia sampai pada umur 73 tahun masih berdiskursus tentang pentingnya pembangunan karakter kebangsaan (nation and character building). Masih berbicara tentang jati diri bangsa, masih berbicara tentang pemilik negeri dan bukan pemilik negeri, Masih berbicara tentang nilai-nilai fundamental, kita masih berbicara tentang adanya labilitas integrasi nasional dan integrasi sosial.

Ketidakharmonisan bangsa ini bertahan begitu lama. Salah satu sumber dan pemicu persoalannya adalah tiap pemimpin di negeri ini mengklaim diri sebagai sentrum utama nasionalisme, sumber nasionalisme. Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada disinggasana kekuasaan di istana negara dan pemegang kekuasaan, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Sukarno ke Suharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY dan Jokowi saat ini. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik nasionalisme.

Bahaya akibat nasionalisme personifikasi individu para pemegang kekuasaan menjustifikasi dan bahkan memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, dimana rakyat termarjinalkan dari mainstream utama nasionaliame dan bahkan dianggap bukan nasionalis. Akibatnya hari ini kita menyaksikan jutaan rakyat muslim  turun ke jalan-jalan protokol  menuntut keadilan, orang-orang pinggiran di Papua, Aceh dan Kalimantan berjuang mempertahankan identitasnya. Inilah problem kebangsaan kita saat ini. Karena nasionalisme hanya diklaim milik segelintir elit politik di negeri ini.

Perilaku arogan yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini dengan mengkultuskan diri sebagai pemilik negara adalah absurd, arogan, kronisme dan cenderung primordialisme. Namun harus diingat bahwa Bangsa ini tidak pernah diperjuangkan oleh kelompok, satu orang, satu suku dan agama.
Laksamana Malahyati berjuang di Aceh, Sisingamangaraja di tanah Batak, pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Hasanudin di Makasar, Patimura di Ambon, demikian pula ada 7 Pahlawan keturunan China, ada Baswedan dari keturunan Arab, pahlawan beragama Katolik dari Jawa Tengah, Slamet Riyadi, Adi Sutjipto, Adi Sumarmo, Yos Sudarso, I.J. Kasimo dll, yang merintis kemerdekaan ini semua suku bangsa dan agama.

 Para pejuang ini keturunan rakyat jelata, bukan darah biru, raja-raja di nusantara juga tidak pernah berjuang kemerdekaan Indonesia, mereka hanya sebagai pemungut cukai, kaki tangan dan anak emas kolonial. Padahal dalam sejarah, kolonial hanya 1 orang Raja yg diesksekusi Mati oleh Belanda, yaitu Raja Ende Lio di Flores, Pius Wasi Wangge di eksekusi di Kupang, namun hari ini kesultanan Yogya, dan Kesunanan Solo dan Darah Biru di Jawa mengklaim negeri ini milik mereka, omong kosong!.

Apa yang perlu kita lakukan hari ini, rakyat Indonesia harus bersatu melawan dan menentang nasionalisme
Personifikasi individu menjadi nasionalisme tanah air dan bangsa. Karena Nasionalisme menyatakan pertautan perasaan identitas diri dan keanekaragaman sebagai mosaik Indonesia. Nasionalisme juga bersatu karena kita mengalami trauma dan tragedi yang sama pada masa lampau (renan).

Atas nama nasionalisme membungkam lawan-lawan politik adalah salah, atas nama nasionalisme menerkam rakyat juga tentu tidak bisa dibenarkan. Ironi di negeri ini, di Jerman, Hitler tampil sebagai pemimpin yang kejam membunuh 6 juta Bangsa Jahudi tidak pernah mengklaim diri pusat nasionalisme, juga bukan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai kanselir Jerman. Tetapi Hitler membela bangsanya yaitu bangsa Prusia, berjuang demi harga diri bangsa Prusia. Demikian pula di Rusia dimulai dari restrukturisasi Rusia melalui grasnot, demokratizaya dan preostroyka dan akhirnya juga negara Rusia melepaskan beberapa negara pecahan di Eropa Timur dan 3 negara di Kaukasia Selatan pada 1991 juga untuk mempertahankan bangsa  Rusia seperti sekarang ini. Revolusi Perancis adalah juga mempertahankan bangsa Perancis dan juga restorasi Meiji di Jepang terjadi setelah penjajahan Jepang terhadap China dan kemenangan Jepang atas perang  Manchuria menghadapi Rusia dan Jerman juga untuk mengangkat harga diri dan nasionalisme bangsa Jepang bukan untuk mempertahankan citra atau kekuasaan Meiji dan Kawan-Kawan yang menjadi Pemimpin perang.

Oleh karena itu, para pemimpin negeri ini yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan! Kita harus lawan! Kita harus lawan. Lawan tidak mesti perlawanan fisik tetapi perlawanan terhadap cara pandang, pola pikir dan nalar penguasa yang berada di singgasana kekuasaan. Karena akal sehat untuk mengelolah negeri ini sedang tumpul, galau dan bahkan nelangsa di simpang kiri jalan.

Saya harus jujur sampaikan kepada adik-adik sekalian. Bangsa ini sedang mengalami Problematik secara kronis sepanjang lebih dari 50 tahun. Salah satu sumber persoalannya dimulai ketika Negara ini mengambil 3 senyawa yang berbeda dalam satu wadah yaitu; Nasionalisme, Agama dan Komunis. Bagaimana mungkin tiga pilar yang bertentangan bisa dipaksa dalam satu wadah. Nasionalisme yang mengedepankan cinta pada tanah air dan bangsa yang bersifat profan, duniawia dan alam pikir sekuler. Sedangkan Agama berbicara tentang hubungan transendental antara Tuhan dan Manusia, Tuhan dijadikan sebagai sumber moral dan pusat kekuasaan dan Komunsme yang mengajarkan cara pandang materialisme, sebuah dialektika dan logika tentang peniadaan Tuhan. 

Sangat kontras dengan posisi ideologi politik-ekonomi negara-negara dunia ketiga dimana dunia berada dalam perang dingin antara blok barat dan timur. Bandingkan di Tanzania, pejuang dan proklamator bangsa Sanzibar dan Tanggayika Prof Julius Nyerere membangun doktrin sosialisme ujama yaitu kombinasi antara sistem sosialis, kapitalis dam nasionalisme berpusat pada rakyat agrarian. Agama ditempatkan pada posisi Agung (adiluhung).

Sebenarnya  akhir tahun 1960-an ketiga pilar ini sudah mulai pudar dan pecah bahkan komunisme dibubarkan bahkan dilarang dan tidak berada satu wadah, namun 1973 ketika terjadi fusi partai, kekuatan komunisme masuk dalam mesin utama sebuah partai menjadi kekuatan utama sebuah partai yang bertahan sampai sekarang. Sedangkan kelompok agama sebagai penentang komunisme masih memiliki ingatan akan trauma dan tragedi ( memoria pasionis), bermusuhan dan menyimpan dendam kesumat atas peristiwa 65. Sepanjang kekuatan komunisme ini masih ada dalam mesin utama politik maka persoalan bangsa ini tidak akan pernah berakhir.  Dampaknya hari ini kita menanggung dosa sejarah dan akan terus menjadi noda hitam bangsa dalam sejarah Indonesia.

Berbicara tentang komunisme adalah pembicaraan yang paling sensitif di negeri ini. Keberadaan komunisme masih menghantui sebagian besar rakyat Indonesia. Namun hari ini pemerintah menjalin hubungan dengan negara komunis China menunjukkan mengambil politik luar negeri lebih ekstrim melampaui pakem politik bebas dan aktif. Kebijakan politik luar negeri pemerintah yang lebih condong ke China dibandingkan negara-negara Amerika, Eropa bahkan Jepang cenderung mengancam eksistensi negara Republik Indonesia. China adalah super Power bidang ekonomi, politik, militer juga finansial.

Pada Bulan Oktober 2017, Konggres Nasional Partai komunis
China telah menetapkan 4 hal penting terkait Indonesia yang harus dicermati dan diwaspadai: 1). Menetapkan Xi Jinping sebagai Presiden China sekaligus sebagai Ketua Politbiro Partai Komunis China. Dimana Jingping pernah ke Jakarta merumuskan konsep Jalur Sutera di Jakarta. 2). Partai Komunis China menetapkan perantau (diaspora) China diseluruh dunia ditetapkan sebagai bangsa China dan China mengenal warga negara mengikuti pertalian darah (ius sanguinis). 3). Keputusan Partai Komunis China bahwa kurang lebih 400 juta orang harus keluar dari China, karena ruang dan kapasitas di China tidak cukup mampu menampung pertumbuhan penduduk.

Ada korelasi dan signifikan jika adanya penetrasi kapital China, pembukaan kawasan industri, pembangunan kawasan real estate dan reklamasi pesisir partai, penguasaan agro wisata, agro industri dan perkebunan yang luas adalah miliu dimana potensial bagi tempat penampungan penduduk China sesuai target Partai Komunis China. Inilah harus dicurigai dan diwaspadai bangsa ini.

Adek- Adek Sekalian. Soal 4
Pilar bangsa. Saya harus mengulas satu per satu untuk memahami cara pandang Out of The box tentang 4 pilar ini. Kita mesti kembangkan pemikiran baru yang lebih dinamis dan fleksibel menyertai perkembangan jaman.

Pancasila. Ironi memang!. Hari ini, Pancasila sebagai landas pijak bangsa (norma dasar) mulai terusik, Tuhan mulai dipertentangkan antara sentrum utama kekuasaan dan sumber moral, kemanusiaan terasa tidak adab dan tidak adil, persatuan terkungkung dalam polarisasi SARA, permusyawaratan dimonopoli komunitas mayoritas berlindung didalil dan jargon "One men, One Vote, dan One Value" di negeri yang penduduknya tidak seimbang, keadilan yang kontradiktif tanpa disertai distribusi kekuasaan yang merata, (no distribution of justice without distribution of power). Soal Distribusi Kekuasaan ini amat penting. Problem saat ini kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini.

Pancasila tidak mesti dijadikan sebagai azas tunggal karena semua komunitas bangsa ini memiliki Azaz yang berbedah bedah, ada yang berazas agama, ada yang berazas budaya, ada yang berazaz kepribadian suku dan bangsa di nusantara.

Sudah saatnya membuka wacana (diskursus) Tuhan sebagai sumber kekuasaan atau sumber moral adalah hal yang mudah diperbincangkan agar termasuk tuntutan akan adanya piagam Jakarta dan juga piagam Madina. Demikian pula kemanusiaan yang adil dan beradap, istilah "adil dan beradap" itu kata kerja bukan kata sifat sehingga tidak tepat dimasukan sebagai falsafah hidup ( filosofiche groundslack), demikian pula persatuan Indonesia tercerai berai dalam sektarianime dan etnisistas, adalah fakta sosial yg tidak bisa ditutupi atau disembunyikan bahwa ada Islamo phobia, Kristen phobia, papua phobia, Jawa phobia, Bali phobia Sdh mulai tumbuh kembang dan menjamur dimana-mana.

Persoalan permusyawaratan, sistem pemilu sekarang promosional terbuka adalah sistem Winers takes all, pemenang ambil semua, tidak tepat karena adanya fakta bangsa kita Persebaran penduduk yang tidak seimbang, Jawa masih dominan dari suku lain maka bukan tidak mungkin Presiden melalui pemilihan dan juga legislatif pasti didominasi oleh mayoritas di negeri ini, ini yang namanya kekuasaan berpusat pada satu suku.

Problem saat ini kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini.

NKRI itu hanya sebuah bentuk bangunan negara bangsa, bentuk negara ini sama dan ibarat nomenklatur yang termasuk bangunan sosial, bangunan sosial bersifat dinamis bukan statis dan kaku, sebagaimana sistem sosial yang selalu berubah, NKRI itu juga bisa berubah, sangat ironis seluruh dunia Negara kesatuan itu dibentuk jika; luas wilayahnya kecil, negara kontinental (daratan), penduduknya homogen, kekuasaan terpusat.

Kalau bangsa kita jelas bahwa wilayah negara ini terlalu luas, negara maritim, penduduk heterogen, dan pemerintahan demokratis, inilah yang namanya contradictio in terminus. Sudah saatnya kita harus formulasi Ulang tentang NKRI dengan bentuk negara Federasi atau Serikat. Bangsa Aceh bisa mengatur dan mengurus diri sendiri, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, NTT dll.

UUD 1945, sebagai landasan konstitusional tidak dapat diterapkan dan tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia.
Kalau kita cermati sebagai landasan konstitusional tidak mampu menjadi pijakan para pembuat undang undang, berbagai pasal di batang tubuh yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan yang dihasilkan saat ini.

Selain adanya gugatan sekelompok orang yang dituduh makar yang ingin agar kata "asli" dihidupkan kembali juga adanya undang2 yang bertentangan misalnya hukuman mati, sesuai dengan pasal 28 huruf i UUD 1945 menyatakan pengakuan hak hidup namun dalam UU KUHP masih menerapkan hukuman mati, demikian pula UUD juga tidak statis, kita memilik pengalaman amandemen UUD 1945. Sudah saatnya UUD 1945 dilakukan perubahan secara radikal untuk mengakomodir agar adanya kepastian kepentingan golongan minoritas dalam eksistensi Republik ini.

Bhineka Tunggal Ika ini hanya hanya adagium yg dimaknai secara simbolik tetapi tidak substansial, pengakuan keanekaan secara simbolik tidak disertai dengan kebijakan yang berbhineka, ketika Presiden menunjuk menteri 28 orang dari 34 di antara berasal dari 1 suku yaitu Jawa maka sejatihnya tidak melaksanakan atau mewujudkan bangsa pelangi atau Bhineka.

Bhineka adalah bangsa pelangi karena itu tidak tepat kalau disebut Ika atau Tunggul, pengakuan secara faktual Bahwa kita berbangsa multy etnik dan Multi minoritas adalah sesuatu ada (being). Kenyataan hari ini menyaksikan bangunan kebhinekaan bangsa rapuh bahkan nyaris tuntuh, saatnya mesti belajar mengakui adanya fakta bangsa ini memang berbeda-beda.
Semua riu redah dan riak2 di bangsa ini tidak jatuh dari langit, ada akar historisnya dan ironisnya persoalan2 ini muncul ketika bangsa ini memilih Pancasila, UUD 45, NKRI Adam Bhinneka Tinggal Ika menjadi pilar-pilar bangsa yang konstan tanpa membuka ruang menampung nilai-nilai baik yang lahir, timbuh dan berkembang di negeri ini.

Termasuk Hukum Syariah, Khilafah dan Khalifah sebagai komplementer untuk melengkapi cara pandang, pemikiran dan tindakan berbangsa dan bernegara. Sampai kapanpun bangsa ini akan bermasalah ketika penetrasi Islam transnasional begitu kencang berkembang pada mayoritas, namun negara menutup ideologi, dogmatika agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Kita telah mengalami kemunduran tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi yang terpenting adalah pembangunan manusia.  Empat Tahun lalu, Kata NAWACITA begitu magnet dan membahana seantero nusantara. Sejak tahun 2016, Jokowi gugup mengucapkan kata “NAWACITA” dan tenggelam dihamparan lautan nusantara. Kegagalan terbesar bangsa ini adalah gagal menemukan pemimpin yang Berfikir (ontologis), mampu menerjemahkan (epistemologis) dan juga bisa mendeliver menjadi nyata (aksiologis). Seperti Revolusi Mental yang konon katanya mau merubah 7 sifat buruk “manusia Indonesia” yang dikemukakan oleh Muchtar Lubis antara lain: munafik (hipokrik), korup, percaya tahayul. Namum Jokowi telah menenggelamkan sendiri karena ada tumpukan nalar orde baru  dan mendung besar di atas Istana Negara.

Akhirnya, hari ini kita menyaksikan rakyat menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan akibat pemimipin tidak mampu mengelola negeri ini. Nilai tikar rupiah makin melemah ke posisi psikologi mencapai 14.900. Kita sudah memasuki babak baru krisis perekonomian.

Apa yang telah saya jelaskan di atas adalah berbagai persoalan fundamental yang harus diselesaikan. Tidak lain dan tidak bukan yaitu melalui Revolusi konstitusional. Revolusi konstitusional memang tidak mudah ditemukan dalam berbagai pustaka. Secara teori hanya kita mengenal revolusi konstitusi. Namum saya tegaskan Revolusi jangan dilihat sebagai sebuah perlawanan fisik, tetapi merujuk kepada ide Bung Karno yaitu Revolusi sebagai pergerakan nasional. Pergerakan untuk perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial).  Pada hakikatnya  revolusi sebagai “perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua yang tidak kita sukai, dan membangun apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan gagalnya pemimpin negara dan melawan tatanan, norma dan keadaan yang buruk  untuk melahirkan keadaan yang baru”.  Hal ini harus dimulai dari Mahasiswa sebagai mesin utama perubahan.

Natalius Pigai, Kritikus, Aktivis 98, PRD, SMID Dll.

Selasa, 28 Agustus 2018

DIKALA OPOSISI MENGISI RUANG KOSONG, NEGERA HADIR IBARAT MONSTER LEVIATHAN

Lereng Gunung Merapi, 28 Agustus 2018
Oleh: Natalius Pigai
(Kritikus dan Aktivis)

Pasti banyak orang berprasangka  begitu kejamnya judul tulisan ini. Tentu saja judul ini tidak begitu saja jatuh dari langit, ada akar historisnya dan tidak ironis bahwa  landas pijak lahirnya sebuah negara bangsa termasuk Indonesia hadir untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antar individu (homo homini lupus), lantas negeri dihadirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam  rakyat ( Thomas Hobes). Negara ini kita lahir karena adanya sumpa pemuda menyatakan kehendak antar individu melahirkan pejanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis), maka kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat (John Locke). Harus di sadari oleh Presiden Jokowi bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya penjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta merta mengatur sesuai kehendak pribadi, presiden memiliki ruang terbatas yang dibatasi okeh kekuasan yang bersumber dari konstitusi. 

Saya bukan Descartesian atau pengikut Rene Descartes yang mengandalkan kehidupan berlogika dan nalar sebagai sentrum kehidupan. Namun bernalar dan berlogika seringkali menjadi penting tidak hanya di dunia akademia tetapi juga pentingnya logika dalam merancang bangun negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya belum sempurna.

Apakah bernalar jika seorang Presiden yang pemimpin tertinggi sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan perlu membentengi diri dari oposisi pemerintah?. Begitu jahatkah oposisi sehingga seorang Presiden yang juga adalah orang terpilih, terbersih, terbaik dari sisi pengetahuan (Knowledge), ketrampilan memimpin (skills) juga bermental baik (attitute) yang dipilih oleh partai-partai politik melalui tahapan seleksi secara ketat lantas memanfaatkan segala instrumen negara untuk kepentingan kekuasaan dirinya bukan untuk kepentingan umum atau kebaikan bersama (bonum commune).

Ironi. Bahwa saat ini partai-partai yang justru mengusung kader terbaik mereka menjadi Presiden Republik Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kedigdayaan dengan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dari ancaman hanya sekedar tekanan  verbal adalah sesat pikir dan sesat nalar. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengguna kekuasaan yang bersumber dari konstitusi, namun konstitusi negara mengamanatkan kekuasaan Presiden juga Tidak Tak Terbatas. Itu esensi negara yang perlu dipahami oleh Presiden Jokowi. 

Di saat presiden yang berada di Bizantium Kekuasaan yang saban hari disembah sujud oleh semua elemen bangsa justru memanfaatkan semua instrument negara hanya untuk melindungi diri sendiri yang berkuasa luar biasa. Sementara rakyat kecil berjuang setengah mati mencari perlindungan dan keadilan di negeri ini.

Sangat naif, bilamana Presien menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan maka tindakannya merupakan perwujudan nyata dari apa yang sering diungkapkan dan dikhawatirkan rakyat bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang kecil tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan.

Harus disadari bahwa dimana-mana di dunia ini, seorang Presiden hanya dilindungi dari ancaman keselamatan jiwa dan fisik yang terdiri ancaman luar (external treath) dan keamanan dan kenyamanan di dalam negeri. Dalam konteks ancaman ini, semua upaya perlindungan secara protokoler telah diberikan oleh negara sehingga tidak terlalu penting diberi perlindungan secara hukum apalagi terkait ujaran, demonstrasi dari rakyat terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan Presiden Republik Indonesia. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum. Kedaulatan Presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu rakyat berhak mencabut kedaulatan, apalagi hanya sekedar menyampaikan pikirkan, perasaan dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) atas kinerja Presiden. Presiden Pemangku jabatan publik sehingga mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas dan moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat. Presiden juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan Presiden dan pribadi. Sekali lagi bahwa Presiden itu orang yang terseleksi secara ketat termasuk kadar moralitas dan persoalan pribadinya sehingga sejatinya secara otomatis nyaris terhindar atau bahkan jauh dari ujaran kebencian. Namun jika rakyat menyampaikan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian maka tentu saja terdapat persoalan yang serius dan kronis dilakukan oleh seorang presiden yang disegani dan dihormati. Karena itu justru yang harus diperiksa adalah Pemerintahannya yang tidak mempu mendeliver haluan negara kepada rakyatnya, bukan rakyat yang disalahkan. Karena itu saya menduga para pemimpin kita ini bernalar laba-laba, komplicated atau bahasa saya di Papua disebut logika rumit  (bunikigi)!.

Tagar 2019 Ganti Presiden bukan menghina Presiden. Salah besar Prof Jimly Assidiqie menyatakan menghina Presiden. Rakyat tidak menyatakan mengganti Presiden yang sedang berkuasa pada tahun 2018 karena bisa dianggap makar, tetapi 2019 ganti presiden adanya komitmen rakyat untuk melakukan perubahan pimpinan nasional secara konstitusional melalui momentum pemilihan umum 2019. Sangat wajar jika rakyat menggaungkan opini atau
keinginan ganti Presiden dari saat ini dimana sudah memasuki momentum politik Pilpres 2019. Apa yang disampaikan oleh Prof Jimly tentang pasal penghinaan bahwa perlu diketahui bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden itu warisan pemerintah orde baru yang otoriter dan kejam. Jika pemerintah berpandangan kembali sistem kadaluwarsa ini maka reformasi secara substansial belum berjalan secara maksimal. Dan inilah problem serius bangsa ini, dimana kita tersandera dengan pola pikir dan nalar orde baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Padahal tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan Presiden simbol negara. 

Jabatan Presiden itu bukan simbol negara bangsa (nation state simbols) seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika. Secara hukum kekuasaan presiden juga tidak tak terbatas artinya kekuasan presiden dibatasi oleh konstitusi, selain sebagai mandataris MPR juga sebagai warga negara biasa dihadapan hukum. Oleh karena itu Presiden memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan juga kewajiban untuk mematuhi hukum. 

Ada pandangan bahwa tindakan Neno Warisman dan rakyat yang menginginkan ganti presiden 2019 adalah Penghinaan terhadap Presiden merupakan sesat logika dan sesat hukum. Bahkan secara politis akan berbahaya karena selain mengkultuskan individu Presiden, juga apapun yang dikatakan Presiden bisa dianggap sebagai sebuah Titah Raja yang tidak terbantahkan, semacam devine right of the King seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris aband ke-15 yang pada  diakhirnya juga perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta. 

Pada saat ini, kita mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan. Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak memupuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (Powers tens to corrupt and Will corrupt absolutely). 

Sepertinya para politisi dan birokrat gila jabatan dan penjilat terhadap kekuasan. Untuk kepentingan apa dan siapa dari para punggawa ilmu, para profesional, politisi, bahkan preman jalanan sampai mengatur urusan privat seorang warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Jika ada tindakan rakyat dan oposisi yang mengarah pada tindakan yang mengandung unsur pidana maka tanggung jawab pribadi untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ajukan gugatan hukum. Dan presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau Jaksa sebagai pengacara negara. pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus). 

Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 ini adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesar adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal juga secara vertikal antara negara dan rakyat dampaknya terjadi kerusakan fundamental soal kebangsaan. Hal ini patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar orde baru di lingkaran istana negara jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. 

Lereng Marapi,  28 Agustus 2018

Kamis, 23 Agustus 2018

4 POIN UTAMA DEKLARASI DAMAI PILKADES KEC TAMBUN UTARA

Tambun Utara, Juli 2018
Dalam Rangka Menjaga Agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Aman, Damai dan Demokratis Camat Tambun Utara Drs. DODO HENDRA RASIKA, S.I.P. didampingi Kapolsek dan Dandim Tambun mengumpulkan seluruh Calon Kepala Desa se Kecamatan Tambun Utara, 13 Juli 2018 lalu untuk melaksanakan kegiatan Deklarasi Damai Bersama.
4 (Empat) Poin Utama Kesepakatan Damai tersebut dibaca oleh seluruh Kontestan Sebagai Sumpah, sebagai berikut :
  1. Mentaati Seluruh Ketentuan dan Perundangan-undangan yang berlaku dan Juga Hasil Musyawarah Bersama tentang Pelaksanaan Pilkades
  2. Mentaati Aturan Hasil Seleksi Bakal Calon dan Menerima Hasil Pemilihan baik menang ataupun kalah pada Pemilihan Kepala Desa tanggal 26 Agustus 2018
  3. Menjaga dan Mendukung Keamanan Masyarakat, Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara khususnya masyarakat Desa tempat pelaksanaan PILKADES berlangsung.
  4. Bersedia menyelesaikan sengketa PILKDES dengan cara musyawarah dan mufakat dan atau melalui jalur mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Video Dokumentasi di bawah ini akan menjadi Saksi Janji/Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa se-Kecamatan Tambun Utara !.


red.zuraidbima.blogspot.com

Senin, 20 Agustus 2018

SBY BANGUN INSFRASTRUKTUR 7 RUAS JALAN PERIORITAS DAN 4 RUAS JALAN STRATEGIS TANPA PENCITRAAN. JOKOWI HANYA BANGUN 1 RUAS JALAN WAMENA-NDUGA, STADIUN BARU DAN JEMBATAN HOLTEKAM DARI DANA KREDIT PEMDA, UANG KERINGAT RAKYAT PAPUA.

Jakarta, 20 Agustus 2018
Gubernur Enembe Juga Tahu !

Oleh: Natalius Pigai

Memang sengaja saya beri judul sedikit panjang agar langsung memahami apa isi tulisan ini. Kata Pigai Lewat WA ke zuraidbima.blogspot.co.id

Lebih lanjut Pigai menuliskan ; Kita perlu memberi gambaran tentang kebenaran secara tegas dan jelas supaya rakyat mengerti dan memahami mengisi kemerdekaan melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah yang dilakukan pemerintah di Papua.

Sesungguhnya selama ini Pemerintah pusat tidak pernah memiliki rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua selama 2015-2019. Apa yang dilakukan pemeintah pusat itu hanya peningkatan jalan dan jembatan sebagaimana lasimnya melalui proyek-protek rutin APBN yang jika dihitung angkanya lebih rendah dari pada provinsi-provinsi lainnya.

Berbagai pihak meminta pemerintah mesti menunjukkan rincian panjang jalan prioritas dan strategis untuk konektivitas kota/kabupaten, provinsi, dan juga jalan nasional. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah sekarang terutama dalam kaitannya membangun infrastruktur di Papua berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum pernah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua. Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.

Bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memiliki rancangan besar mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu, pemerintah SBY kemudian membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Rinciannya, 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 triliun.
Ketujuh ruas jalan strategis dengan total panjang 2.056 kilometer tersebut adalah Nabire-Waghete-Enarotali sepanjang 262 kilometer, Jayapura-Wamena-Mulia dengan panjang 733 kilomter, Timika-Mapuru Jaya-Pomako sepanjang 39,6 km, dan Serui-Menawi-Saubeba sepanjang 499 kilometer.

Berikutnya adalah Jayapura-Sarmi 364 kilometer, Jayapura-Holtekamp-Batas PNG 53 kilometer, dan Merauke-Waropko sepanjang 557 kilometer.

Sedangkan 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Provinsi Papua Barat juga menjadi lokasi pembangunan empat ruas jalan yakni Sorong-Makbon-Mega sepanjang 88 kilometer, Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari dengan panjang 606,17 kilometer, Manokwari-Maruni-Bintuni 217,15 kilometer dan Fak-Fak-Hurimbe-Bomberai sepanjang 139,24  kilometer.

Tulisan ini sedikit membuka mata hati hati kita agar melihat Papua secara terang dan benderang, memilah Milah mana pemimpin yang bekerja mengejar pencitraan dan mana pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh dalam kesunyian.

Seorang pemimpin yang profesional, kapabel dan mempunyai integritas tidak pernah menggembar gemborkan seakan-akan metamorfosis Papua seperti daerah lain, apalagi bandingkan dengan negara lain.

Sukarno juga membangun universitas cenderawasih, Kota Holandia atawa Sukarnopura atawa Jayapura  tidak pernah gembar-gembor melalui media, Suharto membangun hampir 60 persen pembangunan Papua juga tidak pernah klaim dan mengklaim. Demikian pula Habibie. Gus Dur melakukan suatu kebijakan yang substansial dan fundamental dengan memberi Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua saja tidak pernah gembar gembor.

Memang Payung pencitraan tidak bisa sembunyikan hujan fakta tentang ketertinggalan, kebodohan, kemiskinan, kematian yang menyelimuti bumi rakyat Papua hari ini. Kekalahan PDIP dalam Pilkada 2018, tidak ada Wali Kota/ Bupati kader PDIP di Papua adalah wujud nyata kebencian dan hukuman dari rakyat secara langsung terhadap pemimpin dan partai yang melakukan pencitraan.

(Natalius Pigai, Kritikus, di Jakarta)

Rabu, 08 Agustus 2018

347 ORANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT GEMPA 7.0 S

Lombok, 08 Agustus 2018


Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un

Berdasarkan pertemuan Para Camat bersama Bupati Kabupaten Lombok Utara terkait korban meninggal dunia terdampak gempa Lombok, dengan rincian sebagai berikut :

• Kecamatan Gangga.     : 54 orang
• Kecamatan Kayangan : 171 orang
• Kecamatan Bayan        : 11 orang
• Kecamatan Tanjung    : 54 orang
• Kecamatan Pemenang: 57 orang

Total (data sementara) : 347 Orang

Pertanggal 8 Agustus 2018
Sumber : Camat se-Kabupaten Lombok Utara
Disampaikan oleh : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB (Ahsanul Khalik) 
Data masuk ke NTB Care.

Di share Alimurrahman di WAG Alumni SMPN 1 SAPE

Senin, 06 Agustus 2018

MUHAIMIN POWER ! MAHFUD MD RIWAYATMU DULU, JOKOWI DI TENGAH PUSARAN PARA PAHLAWAN KESIANGAN

Jakarta, 06 Agustus 2018

Oleh: Natalius Pigai

Pada tanggal 20 Mei 2014 Prof Dr. Mahfud MD ditunjuk Pak Prabowo Subianto menjadi Ketua Tim Sukses dalam Pencalonan Presiden. 
Di saat ini, semua orang terperangah kekuatan Prabowo begitu menjulang dan kekuatan Jokowi tergoncang. Komnas HAM pun nyaris tidak ada yang berani bersuara karena memang Mahfud MD disegani saat itu. 

Dalam suasana politik Pilpres tidak berimbang karena Prabowo didukung oleh koalisi partai-partai gemuk di bawah Komando Prof Dr. Mahfud MD. Di saat suasana tegang tanpa tedeng aling-aling saya sebagai Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu 2014 di Komnas HAM menyatakan secara lantang ke publik dan dimuat hampir semua media mainstream bahwa “mulai hari ini Mahfud MD di Pecat di Komnas  HAM kalau tidak kami persilakan mengundurkan diri”. Saya dianggap membangun framing politik dengan mendowngraded nama besar Ketua Tim Sukses. Saya diancam dan diteror berbagai penjuru termasuk di Komnas HAM sendiri karena terlalu berani menyatakan memecat Ketua Tim sukses Presiden dan Mahfud yang menang disegani saat itu, namun tetap saja namanya juga resiko tugas saya abaikan semua teror. 

Tahun 1999 Mahfud MD adalah anak emas Presiden Gusdur diangkat sebagai Menteri Pertahanan, disaat yang sama Saya yang baru lulus kuliah di Yogya diangkat oleh Gusdur melalui Ir. Alhilal Hamdi sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. Karena Gusdur dan NU ada maka Mahfud MD dan Natalius Pigai juga ada meskipun beliau kelas berat dan saya kelas bantam di Republik tercinta ini. 

Saya tidak kaget ketika Sidang Pleno PBNU minggu lalu terkait usulan calon Wakil Presiden ternyata nama Mahfud MD tidak masuk atau tidak diusulkan. NU memiliki jutaan kader terbaik yang bisa berbakti dan mengisi jabatan politik dan pemerintah melalui proses perjuangan yang panjang. Mereka diterpa berbagai tekanan dan suara NU dijadikan sapi perah partai penguasa orde baru, ulama dan tokoh-tokoh NU terpinggirkan dari kekuasaan orde baru. Orde reformasi bergulir mengantar generasi muda NU berkibar dimana-mana ibarat meteor dan jugernaut yang melintasi jalan bebas hambatan. Apalagi Arus utama Politik NU adalah PKB dibawah komando Muhaimin Iskandar menjadi orang NU dan PKB partai yang disegani dan penentu kepemiminan Nasional saat ini. 

Pertanyaannya kenapa Mahfud MD tidak diperhitungkan sebagai figur inti NU? Saya percaya bahwa Mahfud
MD orang Madura berdarah NU, tapi darah NU tidak cukup, NU membutuhkan kontribusi riil baik
tenaga, pikirkan dan keterlibatannya dalam membesarkan NU atau Organ-orang sayap NU dan itu sepertinya tidak dipunyai oleh Mahfud MD. 

Ibarat kacang lupa kulit, tanpa Gusdur Mahfud hanyalah seorang Dosen UII yogya, tanpa Gusdur Mahfud hanyalah seorang pengamat hukum tata tenaga ditingkat lokal di Yogya. Seperti saya tanpa Gusdur saya juga mungkin pejabat atau politisi di Papua, belum tentu berada dipusaran perpolitikan nasional. Tanpa Gusdur tidak mungkin Natalius Pigai dikenal publik. 

Meskipun tidak banyak berbuat namun konsistensi, penghargaan, penghormatan tanda ucapan terima kasih adalah nilai terpenting. Sejak tahun 2004 saya dicalonkan sebagai anggota Legislatif dari PKB tetapi mundur karena PNS dilarang berpolitik, namum nama
Saya sudah menjadi jaminan bagi PKB dan Gusdur untuk diterima seantero Papua. Kami orang Papua menghargai PKB dengan memberi 1 kursi DPR RI selama 3 periode hingga saat ini. 5
kabupaten asal keluarga saya basis utama PKB, 4 Bupati diantaranya PKB. Bulan lalu, adik saya (Meki) di dukung PKB menang telak 72% lawan incumbent Pilkada di kampung kelahiran kami di Paniai. 

Inilah wujud ketulusan hati dan konsistensi dan integritas sederet nilai-nilai yang patut dipertahankan jika negara ini mau maju

Bukan rahasia lagi bahwa Mahfud adalah calon paling kuat sebagai wakil presiden, Jokowi, ibu Mega menyenangi sosok Mahfud namun apa mau dikata NU tidak merekomendasikan nama Mahfud artinya peluang untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini tentu sulit terwujud. Jokowi tidak akan berani mengambil Mahfud karena sama saja melecehkan organisasi NU yang pemilih terbesar di Republik ini. Hari ini tidak ada pilihan lain selain Muhaimin Iskandar. Ma`ruf Amin, Said Agil dan Romahursy pasti ditentang kelompok oposisi yang merupakan basis utama kalangan Islam. Hari ini hanya Muhaimin yang relatif aman dan diterima semua pihak. 

Apa yang dipertontonkan Mahfud MD tentu diapresiasi. Ketua Tim Sukses Prabowo kemudian membelot menjadi pendukung paling vokal dan getol sebagai pahlawan bagi Jokowi. Apalagi setelah mendapat jabatan sebagai Penasehat BPID di Istana Negara. Respek rakyat terhadap Mahfud mulai hilang saat dimana beliau begitu ngotot membela keputusan yang salah dari Jokowi terkait Gaji Penasehat BPID sampai 112 juta. Hampir semua birokrat di negeri ini tertawa dan menyindir istana mana ada pejabat negara gaji sampai 112 juta dan angka tersebut tertulis dalam sebuah SK melampaui Standar Biaya Umum (SBU), bahkan Mahfud mengatakan itu paling kecil dari lembaga lain, seakan beliau tidak mampu bedakan mana honor dan mana take home pay. Kalau take home pay bisa saja ratusan juta tetapi SK jabatan hanya melampirkan honorarium sesuai SBU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Ini menjadi pelajaran berharga bagi para “pahlawan-pahlawan kesiangan” yang merasa diri berinvestasi politik untuk Jokowi yang saat ini mengaduh nasib, mencari rezeki di lingkungan istana negara. Dan selamat manfaatkan kelemahan Jokowi dan PDIP yang memang suka melupakan dan membuang “pahlawan-pahlawan sesungguhnya”. 

(Natalius Pigai, Kritikus dan Alumni PMKRI, Kelompok Cipayung)

Kamis, 19 Juli 2018

164 Mayat Terkatung di Danau Toba. PRESIDEN HARUS TURUN TANGAN !

Jakarta, 19 Juli 2018
"SISI KEMANUASIAAN"
Oleh: Natalius Pigai

Sudah 1 Bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018 di perairan danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan problem serius. Setelah 21 orang korban selamat, 3 orang meninggal dunia. Diperkirakan masih ada 164 jenazah di dasar Danau Toba. Demikian pula Bangkai Kapal tidak bisa diangkat. 

Memang sebuah ironi di negeri sebesar ini sampai Pemerintan Angkat Tangan. Pemerintan Jokowi menghentikan pencarian jenazah dengan alasan kedalaman mencapai 450 meter. Penghentian pengangkatan jenazah hanya karena alasan kedalaman dan Indonesia tidak memiliki alat untuk sampai kedalaman tersebut. 

Sederhana itukah alibi Pemerintan, hanya karena faktor kedalaman dan tidak memiliki peralatan membiarkan 164 jenazah anak negeri tanpa dosa jadi bangkai di dasar danau. Alasan yang tidak masuk akal jika negeri besar seperti  Indonesia dengan kemampuan teknologi dan uang yang melimpa rua,  namun tidak bisa datangkan tenknologi dari negara lain atau minta bantuan negara lain. 

Apakah mungkin pemimpin negeri ini telah kehilangan jati diri dan empati kemanusiaan, urat dan nurani kemanusiaan hilang sehilang akal Budi dan rasio. Ironi dan sangat kontras, disaat dimana pemimpin yang menggaungkan diri sebagai sentrum utama Pancasilais, ketuhanan yang mengajarkan Kemanusiaan dan penghormatan atas keadilan dan keadaban tanpa berbuat apa-apa. Jangan mengklaim diri pusat nasionalisme dan pemilik Pancasila jika tidak memiliki nurani kemanusiaan untuk mengembalikan 164 nyawa manusia yang terkatung2 dan jadi bangkai di dasar danau kecil di tengah pegunungan bukit barisan bukan di dasar samudera seperti tenggelamnya Malaysian Airlines di Samudera Hindia. 

Kalau kita beda kasus ini ada empat pelanggaran yang harus dilihat dalam peristiwa di danau Toba. Pertama, kelalaian administrator pelabuhan  yang tidak mampu menertibkan lalu lintas pelayaran. Administrastor pelabuhan merupakan pejabat pemerintah yang bertugas memanajemen transportasi laut juga mengelola bandar pelabuhan termasuk memastikan keselamatan pelayaran dan penumpang. Kedua, kelalaian kapten kapal yang tidak mematuhi aturan pelayaran dan tidak memenuhi standar kelayakan dan kepatutan pelayaran. Ketiga, pemerintah harus memastikan agar seluruh korban terangkat untuk memberi penguatan dan kepastian memenuhi rasa duka lara yang menyertai rakyat khususnya keluarga korban terobati. Keempat, Memastikan adanya jaminan ganti rugi dan uang duka yang wajar bagi kemanusiaan. 
Dari keempat hal ini aspek yang sangat penting dalam peristiwa Danau Toba adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya mayat korban agar dikembalikan kepada keluarga. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan evakuasi baik korban yang hidup maupun korban meninggal dunia yang tenggelam di laut, sungai maupun danau. Demikian pula dalam perspektif hak asasi manusia, negara juga mempunyai kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan (governmet obligation to Protect, to respect and to fulfill on human right). Kepastian adanya jaminan perlindungan yang pasti dari kecelakaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, demikian pula hak warga negara untuk mengetahui keluarga yang menjadi korban (right to know) dan mematikan adanya hak atas remedial bagi keluarga korban. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Kalau dilihat secara utuh peristiwa tenggelamnya kapal KM Sinabung maka sudah bisa dipastikan bahwa kematian ratusan penumpang merupakan korban akibat kelalaian pemerintah atau pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena adanya pembiaran (by ommision) sehingga pemerintah secara langsung merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi danau
Toba. Kalau di negara-negara lain Presiden memimpin evakuasi dan
Menteri yang bertanggungjawab harus mengundurkan diri serta pihak yang bertanggungjawab di Sumatera utara dipenjara. 

 Sejak 18 Juni sampai saat ini pemerintah tidak menaruh empati kemanusiaan, rasa peduli juga tanggung jawab sebagai pemegang otoritas tertinggi. Apa yang dipertontonkan pemerintah sekarang ini menunjukkan rasa ketidakmampuan manajemen bencana, apalagi hanya dengan alasan yang sederhana seperti tidak memiliki teknologi. Negara bisa meminta bantuan atau sewa dari  negara lain. 

Danau Toba adalah salah satu potensi wisata di Indonesia bagian Barat khususnya Sumatera utara. Selain didukung oleh mobilitas wisatawan melalui moda transportasi Bandara udara Silangit juga melalui hubungan transportasi darat yang sedang digencarkan oleh pemerintah akan meningkatkan mobilitas barang, jasa dan wisatan menuju danau Toba. Animo pelaku bisnis untuk mendukung kawasan ekonomi khusus juga wisatawan domestik dan mancanegara yang menarik minat ke Danau Toba untuk mengetahui sejumlah misteri, potensi wisata, tarian adat istiadat serta panorama dan wisata danau. Namun demikian Bagaimana mungkin negara ini bisa meyakinkan dunia internasional bahwa wisata di danau Toba aman dan nyaman jika Negara ini tidak bertanggungjawab terhadap warga negara kita sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi rahasia umum bagi wisatawan bahwa berwisata di danau Toba berbahaya dan tidak nyaman dan negara tidak bertanggungjawab jika peristiwa naas menerpa wisatawan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menghentikan. Presiden jangan membiarkan  Basarnas bekerja sendirian, tetapi sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab harus turun tangan secara langsung melakukan pencarian dan pengangkatan  bangkai kapal dan korban-korbannya dengan memberdayakan kemampuan teknologi, sumber daya yang dimiliki atau minta bantuan negara- negara yang memiliki teknologi dan SDM yang handal. 

(Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan)